Kerjasama Militer Rusia Perancis Pasca Penerapan Sanksi Uni Eropa Terkait Krisis di Crimea

Pada 7 Februari 1992, Rusia dan Perancis menandatangani kesepakatan resmi yang mengawali hubungan kerjasama bilateral antara keduanya. Dalam perjanjian tersebut keduanya sepakat untuk menjalin kerjasama di bidang ekonomi, politik dan militer. Di bidang militer, meskipun Rusia dan Perancis sama-sama memiliki industri militer dan bersaing dalam pembuatan kontrak penjualan militer namun tidak menghambat keduanya untuk tetap melakukan kerjasama di bidang ini. (Gvosdev, et al. 2013). Rusia dan Perancis melakukan kerjasama militer untuk pertama kali dalam program pengembangan pesawat pelatihan militer pada tahun 1993. (https://www.highbeam.com/doc/1G1-18412967.html).

Dalam melanjutkan kerjasama militer yang telah dijalin oleh Rusia dan Perancis. Pada tahun 2011, Rusia dan Perancis menandatangani kesepakatan kontrak  kapal induk kelas Mistral. Kontrak ini ditandatangani oleh Wakil Perdana Menteri Rusia Igor Sechin dan Menteri Pertahanan Perancis Allain Juppe di hadapan Presiden Perancis Nicolas Sarkozy. (http://sputniknews.com/military/20110125/162296245.html#ixzz44eLiN34P). Kontrak untuk pembuatan kapal induk kelas Mistral kemudian diserahkan kepada perusahaan industri pertahanan angkatan laut DCNS (Direction des Constructions Navales), perusahaan industri galangan kapal STX Perancis dan distributor perusahaan alat pertahanan militer Rosoboronexport Rusia. Dalam kontrak penjualan yang disepakati, kapal induk kelas Mistral dibeli seharga 1,7 miliar USD dan dibangun di Saint-Nazaire dan St. Petersburg. (http://www.zonalima.com/artikel/3039/Perancis-Akan-KembalikanUang-Mistral/). Namun, kerjasama kontrak penjualan kapal Mistral tersebut mengalami masalah pasca penjatuhan sanksi ekonomi Uni Eropa kepada Rusia setelah krisis Crimea yang terjadi di tahun 2014.

Pada tahun 2014, Crimea menjadi fokus krisis dan sengketa teritorial antara Rusia dan Ukraina, diawali dari krisis hubungan politik akibat keputusan Presiden Ukraina saat itu yaitu Viktor Yanukovych yang membatalkan kesepakatan dagang dengan Uni Eropa dan memilih dana talangan sebesar 15 Miliar USD dari Rusia. Hal tersebut menyebabkan pecahnya dua kelompok di wilayah Crimea hingga rencana referendum Crimea yang ingin memisahkan diri dari Ukraina dan bergabung ke Rusia. Selanjutnya, terjadi konflik antara kelompok pro Rusia dan pro Uni Eropa menyebabkan Rusia mengirim angkatan bersenjatanya ke Ukraina di wilayah Republik Otonom Crimea dan Kota Sevastopol. Tindakan ini kemudian dianggap oleh warga Ukraina sebagai intervensi pihak Rusia terhadap konflik di Ukraina. (https://www.academia.edu/17660276/).

Intervensi Rusia ke Crimea tersebut memunculkan reaksi dari Uni Eropa dan Amerika Serikat. Uni Eropa menentang semua bentuk kekerasan yang dialami Ukraina. Oleh karena itu, dalam perundingan yang dilakukan di Brussel berdasarkan Keputusan 2014/119/CFSP, Dewan Eropa memutuskan untuk memberi sanksi ekonomi kepada Rusia. Sanksi meliputi pembatasan pemberian utang kepada bank milik Rusia, melakukan blokir terhadap ekspor persenjataan dan industri tertentu ke Rusia, serta menghentikan secara sepihak segala pasokan teknologi tinggi ke Rusia. (http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2014/08/140831_ukraina). Dengan dijatuhkannya sanksi ekonomi kepada Rusia, membuat Perancis mendapat tekanan dari pihak Uni Eropa untuk segera menghentikan kerjasama dengan Rusia. Tekanan berupa larangan tersebut menjadi hambatan bagi Perancis dan Rusia dalam melanjutkan kerjasama militer keduanya. Perancis mengalami dilema akibat keterikatan kontrak industri militer penjualan kapal induk kelas Mistral ke Rusia yang memunculkan masalah dalam kerjasama militer antara Rusia dengan Perancis pasca penerapan sanksi Uni Eropa.

Kerangka Dasar Teori

Neoliberalism

Neoliberalisme merujuk pada bangkitnya kembali bentuk aliran liberalisme klasik dengan lebih berfokus kepada hubungan setiap aktor yang bebas untuk menjalin kerjasama dengan aktor lain yang diinginkannya. Neoliberalisme didasarkan pada  pandangan positif mengenai  manusia dimana pentingnya perhatian terhadap kemajuan sosial dan terjadinya kerjasama yang dilakukan antar bangsa. (Shimko, 2005)

Neoliberalisme memiliki pandangan yang sama dengan pandangan neorealisme mengenai sifat sistem international yaitu anarki. Namun neoliberalisme menolak bahwa hubungan antar negara cenderung konfliktual, kerjasama bisa terbentuk karena negara saling membutuhkan satu sama lain. Dalam suasana hubungan yang kompetitif, negara akan berusaha untuk memaksimalkan absolute gain. Dengan tujuan ini, negara-negara tentunya akan berusaha untuk bekerjasama semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan dan mendapatkan keuntungan yang maksimal tanpa mengorbankan pihak yang lainnya.

Ada beberapa asumsi mengenai neoliberalisme, yaitu:

  1. Negara adalah aktor kunci dalam hubungan internasional, namun bukan satu-satunya yang paling utama. Negara merupakan aktor rasional dan instrumental yang selalu memaksimalkan kepentingannya dalam setiap isu.
  2. Dalam lingkungan yang kompetitif ini, negara memaksimalkan kepentingan melalui kerjasama. Neoliberalisme melihat bahwa  institusi merupakan sebuah mediator atau sarana untuk mencapai kerjasama dalam sistem internasional dan rezim internasional turut serta membantu mengatur sistem internasional yang kompetitif dan anarkis, rezim dan institusi dapat mendorong multilateralisme dan kerjasama sebagai sarana untuk mengamankan kepentingan nasional.
  3. Neoliberalisme percaya akan adanya kerjasama yang membuat segalanya menjadi efisien. Kerjasama akan berhasil dengan baik jika tidak ada yang dirugikan. Semua orang mendapatkan keuntungan dari kerja sama yang dilakukan. Namun, kerjasama tidak akan terjalin dengan baik jika salah satunya tidak menghargai kepentingan nasional masing-masing anggota yang terlibat.
  4. Hambatan yang paling besar untuk menuju ke kerjasama yang sukses adalah ketidakpatuhan atau kecurangan oleh negara. Disini neoliberalisme secara tersirat menyatakan bahwa negara yang katanya dipandang sebagai yang paling penting malah justru bisa mengacaukan apa yang telah menjadi tujuannya. (Lamy, 2001)

Konsep Sanksi Ekonomi

Sanksi ekonomi adalah langkah-langkah non militer yang menghalangi atau menghentikan aktivitas ekonomi internasional dengan suatu negara atau suatu kelompok non pemerintah, dengan tujuan untuk menghukum, menolak atau melemahkan tindakan politik atau militer suatu kelompok atau pemerintah tertentu. (de Jonge Oudraat, 2007)

Sanksi ekonomi sebagai larangan ekonomi atau keuangan yang diambil oleh satu atau beberapa negara pemberi sanksi (sender) dan diberikan atau dikirimkan untuk menghukum negara lain atau negara terkena sanksi (target) atau perubahan kekuatan dalam sasaran kebijakan dan menunjukkan ke dalam negara dan masyarakat internasional posisi sender dan target.

Ada empat metode utama dalam menerapkan sanksi ekonomi oleh pihak pemberi sanksi (sender), yaitu:

  1. Kontrol perdagangan (barang dan jasa) oleh pemberi sanksi.
    Pembatasan, suspensi dan larangan ekspor dan impor serta penerapan kebijakan tarif diskriminasi.
  2. Penghentian bantuan atau bantuan teknis oleh pihak pemberi sanksi.
    Pembatalan fasilitas kredit pada tingkat konsesi atau pasar dan menentang segala bantuan militer, pembangunan serta pinjaman, hibah, subsidi dan pendanaan untuk teknis dan bantuan lainnya dari organisasi internasional.
  3. Pembekuan aset keuangan target oleh pihak pemberi sanksi.
    Pembekuan atau penyitaan serta pengambil alihan aset sasaran lainnya termasuk pembatalan proyek bersama.
  4. Daftar hitam perusahaan yang terlibat dengan bisnis bilateral oleh pemberi sanksi
    Daftar hitam perusahaan pengirim/ pemberi atau pihak ketiga yang  melakukan bisnis dengan target, termasuk perdagangan dan investasi dan sebaliknya. (Doxey, Margaret P. ,1980)

Penulis : Mareta Arin Dany