Penanganan Bencana Alam Dalam Wacana Pembangunan ASEAN Community 2015

Salah satu isu keamanan non tradisional yang menjadi topik pembicaraan penting di ASEAN adalah isu mengenai bencana alam. Isu bencana ini telah menjadi fokus isu yang dibicarakan dari mulai pertemuan tingkat pejabat tinggi, tingkat menteri sampai KTT Asean. Isu bencana menjadi topik yang diangkat terkait dengan upaya penanganannya dari mulai kesiapsiagaan, tanggap darurat sampai pemulihan bencana. Para pejabat tinggi ASEAN dan forum pertemuannya mencoba mencari solusi atas masalah bencana yang dihadapi oleh negara-negara anggotanya.Berdasarkan wawasan topik-topik dalam agenda organisasi-organiasasi pemerintahan utama di wilayah ASEAN dan mekanisme dialog dari tahun 2000, nampak bahwa kerjasama transnasional di wilayah ini meluas ke bidang-bidang non tradisional, dan salah satunya berfokus pada kerjasama penanggulangan bencana alam.

Bangsa Indonesia menutup tahun 2004 dalam suasana duka akibat gempa bumi dan tsunami di Aceh pada hari Minggu pagi 26 Desember 2004. Bencana itu tidak hanya memporak-porandakan manusia di ujung Barat Indonesia, tetapi juga di beberapa negara lain di Tepian Samudera Hindia. Tsunami ini telah mengorbankan lebih dari 300.000 jiwa di sepanjang pantai. Negara-negara yang terkena dampak tsunami ini adalah Indonesia, India, Thailand dan Srilanka. Korban meninggal atau hilang dari Indonesia diperkirakan ada 160.000 jiwa.

Masalah bencana alam merupakan suatu tantangan global yang mendapatkan perhatian khusus dari para Pemimpin ASEAN. Menanggapi fenomena bencana alam para pemimpin ASEAN sepakat untuk lebih mengintensifkan kerjasamanya dalam menanggulangi berbagai permasalahan di bidang bencana, baik yang terjadi di tingkat nasional, regional maupun global.

Terkait dengan perkembangan ASEAN yang telah bertransformasi dari sebuah asosiasi menjadi sebuah komunitas dalam wujud ASEAN Community, maka masalah bencana alam yang terjadi di beberapa negara ASEAN merupakan tantangan dalam perwujudan ASEAN Community, untuk kini dan masa yang akan datang. Tantangan ini tentunya membutuhkan tanggapan tepat dan cepat dari para pemimpin ASEAN.

Tulisan ini akan membahas kerjasama penanganan bencana alam di ASEAN dan bagaimana hal ini dilihat dalam wacana pembangunan Komunitas Asean tahun 2015.

KERJASAMA PENANGANAN BENCANA ALAM ASEAN

Kerjasama penanganan bencana alam dalam kerangka ASEAN sebenarnya sudah terbangun lebih dari tiga puluh tahun lamanya. Deklarasi Bangkok tahun 1967 yang menandai berdirinya ASEAN merupakan landasan bagi negara anggotanya untuk saling memperkuat kerjasama regional guna meningkatkan kedamaian, stabilitas,kemajuan regional serta untuk saling memupuk persaudaraan dan solidaritas terutama di saat salah satu anggotanya tertimpa bencana.

Komitmen negara-negara anggota ASEAN untuk saling membantu pada saat terjadi bencana antara lain dimuat dalam Declaration of ASEAN Concord yang ditandatangani pada tanggal 24 Februari 1976. Deklarasi tersebut menyebutkan bahwa : “natural disasters and other major calamities can retard the pace of development of member status, therefore they shall extend, within their capabilitis, assistance for relief of member states in distress.” (Asean Selayang Pandang). Para pemimpin ASEAN ketika itu sepakat untuk menjadikan isu penanganan bencana sebagai salah satu bagian penting dari tujuan kerjasama ASEAN.

Babak baru dalam kerjasama di bidang penanganan bencana dimulai ketika mekanisme pengelolaan kerjasamanya ditingkatkan dari tingkat kelompok ahli menjadi komite penuh ASEAN pada tingkat pejabat senior. The Declaration of ASEAN Concord II, yang ditandatangi di Bali pada tanggal 7 Oktober 2003, mempertegas kembali tentang pentingnya mengintensifkan kerjasama penanganan bencana di kawasan. Untuk dapat mengoptimalkan kejasama dimaksud maka negara negara ASEAN sepakat membentuk Komite Penanganan Bencana ( ASEAN Committee on Disaster Management-ACDM). Komite ini diberikan mandat untuk mengelola kerjasama penanganan bencana, termasuk mempersiapkan program kerja beserta prioritas kegiatannya.

Kerjasama ini dianggap penting, terkait kecenderungan peningkatan jumlah bencana di kawasan ASEAN. Hal ini dipicu karena Negara anggota ASEAN terletak di kawasan rawan bencana, seperti banjir, kekeringan, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, kebakaran dan asap. Sebagai contoh pentingnya kerjasama, bencana tsunami pada tahun 2004 menunjukkan bahwa anggota ASEAN masih memiliki kelemahan dalam menangani bencana alam berskala besar. Pangalaman yang dapat di ambil dari bencana tersebut adalah regional joint emergency response tidak dapat segera diturunkan ke lapangan karena belum adanya badan di ASEAN yang melakukan koordinasi secara khusus penanganan bencana.

Sesuai dengan mandat yang diberikan, ACDM menyusun ASEAN Regional Programme on Disaster Management (ARPDM), yaitu Program Regional ASEAN untuk Penanganan Bencana. ARPDM antara lain memuat kerangka kerjasama penanganan bencana antar negara ASEAN dan juga dengan mitra dialog serta organisasi internasional untuk periode 2004 – 2011.

Rangkaian program terpadu ARPDM, mencakup lima komponen inti yaitu :

  • Pembentukan Kerangka Penanganan Bencana regional ASEAN
  • Peningkatan Kapasitas;
  • Pertukaran Informasi dan Sumber Daya
  • Peningkatan Kolaborasi dan Penguatan Kemitraan; serta
  • Peningkatan Pengetahuan, kesadaran dan Advokasi Publik

Kejadian tsunami di Indonesia telah mendorong negara-negara anggota ASEAN untuk menata kembali dan memperkuat kerjasamanya di bidang penanganan bencana. Masalah penanganan bencana, tidak dapat lagi hanya dilakukan di tingkat sektoral tetapi harus melibatkan seluruh sektor terkait, tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga regional, bahkan melalui kerjasama internasional jika diperlukan.

Dalam kaitan ini, Pemerintah Indonesia telah mengambil inisiatif untuk menyelenggarakan Pertemuan Khusus Para Pemimpin ASEAN Pasca Gempa Bumi dan Tsunami (KTT Tsunami) di Jakarta pada tanggal 6 Januari 2005. KTT Tsunami ini antara lain telah menghasilkan pernyataan bersama yang dikenal dengan nama Deklarasi Jakarta, yaitu Deklarasi tentang Aksi untuk Memperkuat Bantuan Darurat, Rehabilitasi, Rekonstruksi dan Pencegahan atas Dampak Bencana Gempa Bumi dan Tsunami”.

Selain hal di atas, ada beberapa butir penting lain dari Deklarasi Jakarta yang terkait dengan program ASEAN adalah:

  1. Pemanfaatan aset sipil dan militer dalam operasi bantuan bencana;
  2. Pembentukan Pusat Bantuan Kemanusiaan (ASEAN Humanitarian Assistance Centre/ AHA Centre); dan
  3. Pembentukan Jaringan  Pemakaian  Bersama  Informasi  dan  Komunikasi

ASEAN untuk Bencana

Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan yang dicapai dalam KTT Tsunami di Jakarta, pada bulan Juni 2005, ASEAN berhasil menyelesaikan Persetujuan Penanganan Bencana dan Tanggap Darurat (ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response/AADMER). Persetujuan tersebut kemudian ditandatangani oleh para Menteri Luar Negeri ASEAN pada desempatan Pertemuan Para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-38 di Vientiane, Laos, tanggal 26 Juli 2005.

AADMER bersifat terpadu, komprehensif dan menyeluruh karena mencakup semua aspek dan siklus penanganan bencana sebagai berikut :

  1. Identifikasi resiko bencana, penilaian dan pemantauan (disaster risk identification, assesment and monitoring)
  2. Pencegahan dan mitigasi (prevention and mitigation)
  3. Peringatan Dini (early warning)
  4. Kesiapsiagaan (preparedness)
  5. Tanggap Darurat (emergency response)
  6. Rehabilitasi (rehabilitation)

Persetujuan AADMER mulai berlaku sejak tangal 24 desember 2009 setelah diratifikasi oleh sepuluh negara anggota ASEAN. AADMER adalah wilayah respons terhadap kebutuhan untuk membentuk suatu kerangka kerja manajemen bencana tingkat regional.

Sebagai tindak lanjut penanganan bencana, ASEAN menyelenggarakan pelatihan bersama penanggulangan bencana ASEAN (ASEAN Regional Disaster Emergency Response Simulation Exercise/ARDEX ). Kegiatan rutin yang diselenggarakan setiap tahun ini didasarkan pada kerawanan Negara-negara ASEAN terhadap berbagai bencana. Tahun 2010. Indonesia mengetuai ARDEX-10. Acara ini diselenggarakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yang dilaksanakan tanggal 30 Oktober hingga 20 November 2010. Kegiatan pelatihan bersama ASEAN ini mengusung tema Partnership for Better Response atau kerjasama untuk tanggap bencana yang lebih baik. ARDEX-10 diikuti 1200 peserta dari Negara ASEAN, PMI Internasional, PBB bidang bencana alam (UNDAC) serta BNPB Daerah se-Indonesia.

Untuk mempercepat pelaksanaan dari ASEAN Agreement on Mitigation of Disaster and Rapid Response, Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN menyepakati pembentukan Stanby Force untuk penanggulangan bencana. Dalam hal ini masing-masing anggota ASEAN diharapkan membentuk Stanby Force, sehingga apabila terjadi bencana yang besar di Negara anggota, satuan-satuan stanby force ini bersama-sama segera dideploy, dikerahkan ke daerah bencana.

Tanggal 7 Desember 2010 di Vietnam, para Menteri Pertahanan ASEAN membahas kerjasama untuk mengatasi bencana alam ASEAN. Pertemuan ini merintis pembentukan Operasi Gabungan selain perang untuk membantu penanganan bencana alam di salah satu negara anggota ASEAN. Satuan reaksi cepat penanggulangan bencana alam ini terdiri dari beberapa unsur TNI AD, AL dan AU. Pasukan ini dibentuk untuk menanggulangi atau melakukan tindakan awal saat terjadi bencana alam.

Rangkaian Pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN pada 2011 yang diselenggarakan di Indonesia, yang salah satu fokusnya adalah operasi kemanusiaan dan penanganan bencana (humanitarian assistance and disaster relief/HADR). Dalam hal ini pentingnya operasi gabungan selain perang dalam penanganan bencana menjadi komitmen bersama antar Negara-negara ASEAN.

Berkaitan dengan KTT Tsunami di Jakarta, ASEAN berhasil membentuk ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster (AHA Centre). AHA Centre yang berpusat di Indonesia dibentuk atas dasar tujuan dan prinsip Deklarasi ASEAN yang menyatakan bahwa : “di dalam batas kemampuannya, negara anggota wajib memberikan bantuan untuk meringankan beban Negara anggota yang tertimpa bencana”. AHA Center ini semacam pusat bantuan dalam rangka penanggulangan bencana. Bantuan-bantuan internasional yang diberikan akan dikoordinasikan oleh AHA Centre dalam rangka penanggulangan bencana di wilayah ASEAN. Dalam hal ini untuk setiap bencana apa saja terkait gempa bumi, tsunami dan longsor serta kebakaran hutan dapat langsung diketahui dan diberitahukan ke negara-negara lain sehingga dapat secara bersama saling membantu.

Keberadaan AHA Centre dapat memberikan manfaat bagi negara-negara ASEAN. AHA centre diharapkan dapat menjadi pusat koordinasi dan informasi dalam penanganan bencana di kawasan ASEAN. AHA centre juga diharapkan bisa memberi informasi yang tepat, cepat dan akurat bagi negara-negara ASEAN yang dilanda bencana serta bisa memperkuat kelembagaan penanganan bencana. Sementara itu, fungsi AHA centre dapat diklasifikasikan ke dalam lima bagian yakni :

  1. sebagai pusat informasi bencana ASEAN.
  2. sebagai pusat mobilisasi bantuan kepada negara ASEAN jika dibutuhkan, termasuk aset, peralatan, material, dana dan sumber daya manusia.
  3. sebagai pusat koordinasi operasi antara lain memfasilitasi tanggap darurat bersama.
  4. sebagai pusat koordinasi administrasi yang memfasilitasi proses dari transit personil, peralatan, material dan fasilitas lainnya dalam kaitan dengan pemberian bantuan.
  5. sebagai pusat koordinasi pengetahuan dan penelitian kebencanaan di ASEAN, memfasilitasi kerjasama teknis dan penelitian di bidang kebencanaan.

Terkait mengenai penanggulangan bencana, Indonesia dianggap memiliki banyak pengalamam dalam mengatasi bencana. AHA Center merupakan salah satu komponen penting dalam kerjasama ASEAN terutama di dalam penanganan penanggulangan bencana di tingkat regional.

 

Author : Anik Yuniarti