Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Hukum Adat Kaili Dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana Di Sulawesi Tengah

Hukum adat di Indonesia bersifat pluralistik sesuai dengan banyaknya jumlah suku bangsa atau kelompok etnik yang ada. Akan tetapi ahli hukum adat C. Van Vollenhoven membagi wilayah hukum adat Indonesia ke dalam 19 wilayah hukum adat, yang diberi nama lingkungan hukum (rechtskring). Hukum adat merupakan salah satu bentuk hukum yang masih eksis/ada dalam kehidupan masyarakat hukum adat di Indonesia. Perlu kita ketahui pula bahwa Hukum Adat merupakan salah satu bentuk hukum yang berlaku dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia yang masih berlaku sampai dengan saat ini.

Hukum adat sebagai hukum positif memiliki ciri yang khas yaitu; hukum adat merupakan hukum yang sebagian besar bersifat tidak tertulis, namun nilai-nilainya ada dan berlaku dalam kehidupan masyarakat adat yang memberlakukan hukum adat tersebut. Hukum adat berlaku dalam ruang lingkup yang terbatas yakni hanya berlaku dalam masyarakat adat dimana hukum adat tersebut hidup atau berada, dan keadaan ini memungkinkan bahwa setiap masyarakat adat dapat memiliki hukum adat yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Penjelasan lebih lanjut mengenai hukum adat dapat kita temukan dalam pendapat yang dikemukakan oleh Prof. Mr. Dr. Soekanto selaku seorang ahli hukum, dimana beliau mendefinisikan hukum adat sebagai “kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sangsi, jadi mempunyai akibat hukum.

Negara Indonesia yang terdiri dari bermacam ragam, corak serta bermacam-macam suku bangsa, sehingga membuat bangsa Indonesia memiliki ragam Bahasa, budaya, ras dan adat istiadat. Bermacam–ragam pula kaidah-kaidah dan norma–norma yang hidup dan tumbuh serta berkembang dalam setiap masyarakatnya. Pada setiap masyarakat yang terdapat dalam wilayah Indonesia, memiliki hukum adatnya sendiri, dan aturannya juga berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dalam setiap hukum adatnya juga dikenal sanksi–sanksi adat yang berlaku bagi setiap orang yang melakukan kejahatan atau melanggar kaidah– kaidah dan norma–norma yang bertentangan dengan kepemilikan umum.

Eksistensi hukum adat sebagai salah satu bentuk hukum yang diakui keberadaannya dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia tercantum pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 atau untuk singkatnya UUD 45 yaitu pada pasal 18B ayat (2) yang menentukan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Penjelasan mengenai pengakuan hukum adat oleh Negara juga terdapat pada pasal 27 ayat (1) UUD 45 yang menentukan “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, yang Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Ksatuam Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Penjelasan mengenai pengakuan hukum adat oleh Negara juga terdapat pada pasal 27 ayat (1) UUD ’45 yang menentukan “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, yang mana dari rumusan ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa baik warga sipil maupun aparatur pemerintahan tanpa terkecuali diwajibkan untuk menjunjung hukum yang berlaku dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia baik itu hukum pidana, hukum perdata, maupun hukum adat.

Salah satu Hukum dan sanksi Adat aplikasinya berorientasi pada ketetapan Givu bagi masyarakat Kaili yang berdominsili di lembah Palu. Bila ditelusuri dari aspek budaya dan kearifan lokal ternyata hukum dan sanksi adat memiliki nilai-nilai luhur dan tetap dijunjung tinggi serta ditaati. Namun di era modern sekarang ini sebagian besar orang sudah melupakannya dan bahkan dianggap sebagai pamali (pantangan) dalam kesehariannya. Akan tetapi hukum dan sanksi adat masih tetap dipedomani untuk menjaga pengaruh negatif modernisasi dalam merusak tatanan kehidupan.

Sanksi adat diberlakukan bagi siapa saja yang melanggar adat termasuk dari golongan bangsawan (madika) sampai masyarakat biasa. Demi menjujunjung  penegakan hukum nilai adat yang dikandung, seluruh warga masyarakat yang berada dalam 5  wilayah keadatan memperoleh hukum atau sanksi yang sama walaupun suku, pangkat, dan golongan berbeda. Dengan menggunakan falsafah: ”dimana bumi dipijak disitu langit didunjunjung”, makna strategisnya kata berpijak adalah mentaati hukum adat yang berlaku pada suatu wilayah. Tujuannya adalah untuk memberikan penanaman nilai budi pekerti, yang gunannya melindungi seluruh warga dari perbuatan sewenang–wenang dan tindakan yang tidak terpuji. Manfaatnya menciptakan perdamaian dan kedamaian menuju suatu kehidupan yang bernilai budaya. Sehingga bila dimaknai secara seksama hukum adat dapat memanusiakan manusia.

Berdasarkan yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1). Bagaimanakah Kedudukan Hukum Adat Menurut Konsep Peraturan Perundang–Undangan? 2). Bagaimanakah Pelaksanaan Hukum dan Jenis Sanksi Adat Ketika Adanya Pelanggaran Terhadap Hukum Adat Kaili?

Nama : Muhammad Amin