Akibat Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Setelah Sidang Kode Etik Profesi Polri (Studi Kasus Putusan Polda Sulteng Nomor PUT-KKEP/18/VI/2015/KKEP)

, , Leave a comment

Penyalahgunaan narkotika telah lama menjadi masalah yang serius diberbagai negara, baik negara-negara yang sudah maju maupun di negara-negara yang sedang berkembang tidak terkecuali di Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa kejahatan narkotika bukanlah kejahatan yang sifatnya lokal (wilayah-wilayah tertentu saja), tetapi telah merebak sampai ke seluruh pelosok wilayah Indonesia. Terbukti, dapat dipastikan hampir setiap wilayah hukum kabupaten/kota di Indonesia ditemukan penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaannya pun dilakukan oleh orang perorang hingga melibatkan kelompok tertentu dalam suatu komunitas masyarakat bahwa hingga masyarakat kalangan menengah ke atas dan bahkan sampai melibatkan oknum aparat penegak hukum.

Salah satu kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Edi dengan putusan Pengadilan Negeri Kelas 1 Palu Nomor: 17/PID.SUS/2013/PN.PL terbukti pada Pasal 127 ayat (1) huruf (a) dengan putusan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan dan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 42/PID.SUS/2013/PT.PALU terbukti Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 114 ayat (1) dengan putusan pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Demikian pula putusan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) Nomor: PUT-KKEP/18/VI/2015/KKEP dengan putusan rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Peraturan kapolri nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, pasal 22 ayat (2) yang berbunyi Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) dilaksanakan setelah terlebih dahulu dibuktikan perbuatan pidananya melalui proses pembuktian di pengadilan dan diputuskan melalui putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Proses sidang kode etik kepolisian terhadap pelaku dilakukan pada tanggal 16 Juni 2015 setelah dua tahun adanya putusan Pengadilan (PN,PT,MA). Dalam masa setelah putusan pengadilan tertanggal 29 November 2013 sampai putusan sidang kode etik di tahun 2015 menunjukkan bahwa terdapat tenggang waktu antara putusan pengadilan dengan putusan kode etik profesi Polri selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan antara tenggang waktu tersebut pelaku menerima gaji utuh termasuk tunjangan lainnya dan uang lauk-pauk  ditambah dengan pelaksanaan upacara PTDH yang terlaksana pada bulan Januari 2017.

Pada proses sidang kode etik indikator konseptual yang menjadi sasaran analisis adalah waktu pelaksanaan sidang kode etik dengan putusan pengadilan yang tenggang waktu 1 tahun 6 bulan. Setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap yang ditetapkan pada tanggal 26 Juni 2013, berdasarkan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan disiplin anggota Polri berbunyi, “Ankum menyelenggarakann sidang disiplin paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima daftar pemeriksaan pendahuluan pelanggaran disiplin dari satuan fungsi provos atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ankum”. Dan pada Pasal 61 ayat (2) huruf a Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang susunan organisasi dan tata kerja komisi kode etik kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi, “bahwa 30 (tiga puluh) hari kerja untuk putusan sidang KKEP berupa PTDH”. Alasan yuridis dalam pelaksanaan sidang KEPP karena terkait dengan administrasi peradilan (PN,PT dan MA) yang harus dipatuhi oleh pelaku tindak pidana menjadi faktor dominan sehingga berdasarkan hasil wawancara dengan anggota Bidpropam Polda Sulteng terkadang hal tersebut menjadi penghambat ketepatan waktu dalam pelaksanaan sidang kode etik.

Pasal 28 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang sidang kode etik profesi Polri, ”Proses hukum oknum anggota polri yang melakukan tindak pidana, pelanggaran terhadap aturan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi kode etik tidak dapat menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan”. Berdasarkan hasil analisis penelitian terdapat pada sistem Kode Etik Profesi Polri terkait waktu pelaksanaan sidang komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) dapat mempengaruhi pembayaran gaji kepada anggota Polri yang telah mendapatkan putusan pidana penjara 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dari Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, dan harus berdasar pada ketentuan yang berlaku. Apabila terdapat kekeliruan dalam Penerapan ketentuan yang berlaku, salah satunya pelaksanaan sidang KEPP dan mekanisme pemberian gaji bagi anggota Polri, karena apabila terjadi pasal penggelapan bagi pelaku tindak pidana dalam hal ini terpidana penyalahgunaan narkotika bagi oknum anggota kepolisian merupakan konsekeunsi logis dari adanya perbuatan penerimaan gaji sebagai penghasilan yang sah yang secara normatif merupakan perbuatan tindak pidana sebagaimana rumusan perbuatan dalam Pasal 372 KUHP yang mengatur tentang penggelapan yang merupakan predicate crime. Dikategorikan sebagai predicate crime karena tindak pidana asal (penyalahgunaan narkotika) telah mendapat putusan yang tetap sebagai tindak pidana utama (asal) dan tindak pidana sebagai konsekuensi inconreto adalah tindak pidana penggelapan sebagai rangkai kegiatan atau konsekuensi lanjutan tindak pidana asal (penyalahgunaan narkotika). Untuk itu penulis mengajukan permasalahan hukum dalam penelitian  yaitu bagaimanakah penerapan Kode Etik profesi Polri (KEPP) yang dikaitkan dengan putusan pengadilan Tinggi Palu No. 42/PID.SUS/2013/PT.PALU dan bagaimanakah mekanisme pemberian gaji bagi anggota Polri yang sedang menjalani hukuman pidana penjara.

Rumusan masalah yang diajukan terhadap isu pokok penelitian sebagai pernyataan masalah yaitu : 1). Bagaimanakah penerapan Kode Etik profesi Polri (KEPP) yang dikaitkan dengan putusan pengadilan Tinggi Palu No. 42/PID.SUS/2013/PT.PALU? 2). Bagaimanakah mekanisme pemberian gaji bagi anggota Polri yang sedang menjalani hukuman pidana penjara?

Nama : Devy Erisandy