Alasan Implementasi Kebijakan Operation Sovoreign Borders (OSB) Australia Terhadap Imigran Ilegal (2013-2015)

, , Leave a comment

Memasuki era millenium ketiga, perkembangan ekonomi tidak dapat dipungkiri selalu berjalan sesuai dengan kemajuan teknologi, transportasi, dan jaringan komunikasi sebuah negara. Dimana ketika negara memiliki kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang stabil, maka akses terhadap kehidupan akan lebih produktif, efektif, dan efisien. Kemajuan dan kestabilan ekonomi sebuah negara selalu ditunjang oleh kemudahan dalam mengakses informasi dan ilmu pengetahuan. Hal ini yang memicu arus perpindahan manusia dari suatu negara menuju ke negara lain, yaitu tanggapan migran terhadap perbedaan pendapatan yang diharapkan di negara tujuan. Selama lima tahun terakhir (2003-2008) Amerika Serikat menjadi negara yang menerima pendatang terbanyak, yaitu sejumlah 311.700. Jerman yang menduduki peringkat kedua menerima 288.800. Diikuti oleh Perancis, Swedia, dan Inggris secara berturut-turut, yaitu 257.500, 183.800, dan 136.400. Australia sendiri menduduki peringkat ke-8 dengan jumlah permohonan sebanyak 7.983. Namun, pada dua tahun terakhir, Australia mengalami peningkatan permohonan imigran yang cukup tajam, yaitu sebesar 37% pada periode waktu 2011-2012 sebanyak 16.110 dan 53% pada 2012-2013 sebanyak 24.610, (http://www.unhcr.org/5149b81e9.pdf).

Sebagai negara yang stabil secara politik maupun ekonomi, Australia merupakan negara yang banyak dijadikan tujuan oleh para imigran internasional dari berbagai negara.  Secara garis besar , terdapat dua gelombang kedatangan imigran ilegal ke Australia, yakni melalui jalur udara dengan menggunakan pesawat dan melalui jalur laut dengan menggunakan perahu yang berasal dari negara Timur Tengah seperti Iran, Iraq, Afganistan, Sri Lanka dan Pakistan, (http://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp1314/BoatArrivals#_Toc347230719).

Telah diterapkan beberapa kebijakan dalam merespon permasalahan imigran ilegal di Australia. Pada masa pemerintahan perdana menteri John Howard, menerapkan kebijakan Pasifik Solution, Operasi Relex, Pengolahan lepas pantai, dan pemberian visa proteksi sementara. Kemudian, pemerintahan perdana menteri Kevin Rudd sepenuhnya memberdayakan keberadaan pusat penahanan imigrasi di Pulau Christmas dan memberikan visa permanen. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Julia Gillard menetapkan pembukaan kembali pusat penahanan lepas pantai di Pulau Manus dan Nauru, dan pemberlakuan visa sementara.  (http://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA12/002/2013/en/e7e7cf37-f409 49f1-8de3-ecf89508d74e/asa120022013en.html).

Namun, pada akhirnya kebijakan yang diterapkan oleh pemerintahan sebelumnya dianggap gagal karena tidak dapat menekan jumlah kedatangan imigran yang semakin meningkat setiap tahunnya. Ditambah dengan penyimpangan praktek migrasi yang dilakukan oleh para pendatang untuk memperoleh status dengan cara  apapun.  Sehingga, pada masa pemilihan umum tahun 2013 kampanye utama yang diusung oleh Tony Abbott adalah menghentikan kapal pembawa imigran illegal dengan menggunakan kekuatan militer di perbatasan. Kebijakan Operation Sovereign Borders dilakukan sebagai tindak lanjut untuk menertibkan keamanan perbatasan Australia yang bertujuan memberikan efek deterrence terhadap imigran ilegal.

Pemerintah Australia sebagai pemegang otoritas tertinggi tentunya menjadi pihak yang paling bertanggung jawab atas kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan tersebut. Namun demikian keberadaan pemerintah sebagai foreign policy maker tidak dapat dipisahkan dari tuntutan-tuntutan domestik yang ikut mempengaruhi keputusan yang diambil. Mengingat Australia adalah negara dengan sistem pemerintahan terbuka, maka proses perumusan kebijakan tentu banyak mendapatkan pengaruh dari berbagai pihak.

Kerangka Dasar Teori

  1. Decision making theory

Pendekatan rasionalitas menekankan bahwa Negara merupakan aktor untuk mencapai tujuan nasional. Untuk mencapai tujuan nasional itu mereka lakukan dengan mengkalkulasikan secara rasional aspek dalam kancah politik global. Pada pendekatan ini, politik luar negeri yang dilakukan oleh sebuah negara merupakan respon terhadap apa yang dilakukan oleh negara lain. Pendekatan ini mencoba menganalisis tiap respon apa saja yang akan dilakukan sebagai bentuk dari perhitungan yang rasional. Pendekatan ini disebut rasional karena akan menghitung atau menganalisis dari alternatif-alternatif yang ada, mana laternatif yang paling baik dan paling tidak baik untuk dijadikan tindakan respon dalam politik luar negeri.

Mohtar Mas’oed memahami proses pengambilan keputusan secara sederhana didefinisikan sebagai suatu langkah dalam memilih berbagai alternatif yang ada. Hal yang cukup dasar dalam teori pengambilan keputusan adalah persepsi. Dalam teori pengambilan keputusan, para pengambil keputusan menganggap pandangan tentang dunia dari sudut tertentu (the world as viewed) lebih penting dibandingkan dengan realitas objektif itu sendiri. (Mohtar Mas’oed. 1989)

James N. Rosenau memaparkan sebuah pemerintah dalam merumuskan hingga memutuskan alternatif kebijakan, tantangan – tantangan dan hambatan internasional justru menjadi pertimbangan bagi aktor dalam meminimalkan tantangan domestik, atau sebaliknya bahwa pengambilan kebijakan merupakan akibat adanya tantangan domestik. Faktor-faktor dan ketentuan domestik yang dimaksud yaitu aspek internal yang berlabel politik dalam negeri, kondisi sosial, ekonomi serta politik dalam negeri, faktor individu dari pemimpin, opini publik, serta posisi geografis. Aspek eksternal umumnya mengacu pada faktor dan kondisi di luar batas-batas wilayah negara tersebut, tindakan dan reaksi dari negara-negara lain dan masyarakat. (James N. Rosenau. 1969)

Coplin memahami suatu negara pasti akan memutuskan kebijakan luar negerinya berdasarkan dengan apa yang menjadi kepentingan nasionalnya dan yang melatar belakangi para pemimpin mereka membuat keputusan. (William D. Coplin. 1992).

  1. Situasi Politik Domestik

Keberadaan partai politik di negara maju ataupun di negara berkembang, keberadaannya memiliki peranan yang strategis sebagai media dalam menyalurkan aspirasi publik, sekaligus menjadi kontrol bagi kinerja pemerintahan disuatu negara. Dalam pembahasan ini makna mengenai partai yang mempengaruhi (Partisan Influencer) adalah bertujuan menerjemahkan tuntutan-tuntutan masyarakat menjadi tuntutan-tuntutan politis, yakni tuntutan-tuntutan kepada para pengambil dan pembuat keputusan (Pemerintah). Peran Birokrasi, peran pemimpin, serta opini publik memperngaruhi decision maker dalam mengambil kebijakan luar negeri. (Marbun BN. 2005)

  1. Situasi ekonomi dan militer domestic

Suatu negara harus memiliki kemampuan dan kesediaan untuk menciptakan kemampuan yang diperlukan untuk menopang politik luar negerinya. Termasuk faktor geografis yang selalu mendasari pertimbangan pertahanan dan keamanan.  Kemampuan ekonomi dan militer dipengaruhi oleh sistem pertahanan. Faktor ekonomi sangat berpengaruh pada kemampuan Negara dalam mempengaruhi keputusan politik luar negeri. Kemampuan ekonomi yang besar, maka suatu Negara akan memiliki power yang besar pula dalam melaksanakan pengambilan keputusan politik luar negeri lain. Dalam kata lain ekonomi merupakan salah satu kekuatan yang bersifat Pressure bagi Negara lain.

  1. Konteks internasional

Konteks internasional (situasi di negara yang menjadi tujuan politik luar negeri), serta pengaruh dari negara-negara lain yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Proses pembuatan keputusan luar negeri sangat memperhatikan faktor ini karena suatu ukuran yang akan menjadi pertimbangan yang digunakan oleh para pembuat keputusan. Hal ini terkait dengan penyesuaian sikap Negara dengan keadaan yang terjadi didalam kehidupan internasional. Jika keadaannya damai makan keputusan yang diambil pun bersifat kooperatif, namun jika keadaannya tidak stabil karena adanya gangguan, maka keputusannya cenderung akan bersifat mempertahankan diri atau mencari dukungan dari Negara lain.

Upaya ini sangat tidak mudah mengingat kecenderungan tindakan yang dilakukan untuk menjadi warga internasional yang baik kadang sering bertabrakan dengan upaya untuk memenuhi national interest negara tersebut yang lain ataupun kadang muncul pertentangan bahkan oleh warga negaranya sendiri.

    2. Konsep Imigran Ilegal

Illegal migration merupakan suatu usaha untuk memasuki suatu wilayah tanpa izin. Imigran gelap dapat pula berarti bahwa menetap di suatu wilayah melebihi batas waktu berlakunya izin tinggal yang sah atau melanggar atau tidak memenuhi persyaratan untuk masuk ke suatu wilayah secara sah. (Gordon H Hanson. 2007).

Terdapat tiga bentuk dasar dari imigran illegal yaitu : (Heckmann, Friedrich. 2004)

  1. Orang-orang yang melintasi perbatasan secara ilegal (unregistered/undocumented).
  2. Orang-orang yang melintasi perbatasan dengan cara yang secara sepintas adalah resmi (dengan cara yang resmi), tetapi sesungguhnya menggunakan dokumen yang dipalsukan atau menggunakan dokumen resmi milik seseorang yang bukan haknya, atau dengan menggunakan dokumen remsi dengan tujuan yang ilegal.
  3. Orang yang tetap tinggal setelah habis masa berlakunya status resmi sebagai imigran resmi (overstay).

Migrasi yang dilakukan oleh migran dirangsang oleh pertimbangan-pertimbangan ekonomis (economic motivation) yang rasional. Misalnya pertimbangan manfaat (benefits) dan biaya (costs), terutama secara financial  juga secara psikologis. Todaro merumuskan suatu model migrasi yang dikenal dengan Expected Income Model of Rural-Urban Migration. Model ini berawal dari asumsi bahwa keputusan pertama untuk bermigrasi merupakan fenomena ekonomi yang menggambarkan tanggapan migran terhadap perbedaan pendapatan yang diharapkan di negara tujuan. Oleh karena itu, keputusan seseorang untuk melakukan migrasi juga merupakan keputusan rasional yang didasarkan pada penghasilan yang diharapkan (expected income). (Michael, P. Todaro. 1998).

Berbeda dengan Status Pengungsi ‘Refugee” dan “Asylum Seeker” menurut Konvensi PBB 1951 dan Protokol 1967. Pencari suaka harus membuktikan kepada pemerintah bahwa apabila mereka kembali ke negaranya mereka akan menghadapi penganiayaan, dipenjara, atau membahayakan karena alasan ras, agama, kebangsaan, kelompok sosial, atau politik (politic motivation).  Sedangkan Pengungsi yaitu terkait instabilitas politik negara seperti terjadi perang, diskriminasi pemerintahan despotis, maupun bencana alam. Yang mereka terancam keamanannya baik secara materil maupun non-materiil menyebabkan mereka melakukan migrasi  (security motivation) untuk mendapatkan jaminan keselamatan di negara tujuan. Berdasarkan Konvensi tersebut, perbedaan antara ”refugee” dengan ”asylee” atau seorang penerima suaka, dapat digambarkan sebagai berikut :

  1. Pengungsi (refugee) adalah status personal yang diberikan kepada seseorang berdasarkan Hukum Internasional yang berlaku. Sehingga seseorang dengan status sebagai pengungsi memiliki hak dan kewajiban tertentu sebagaimana diatur oleh Hukum Internasional. Beberapa prinsip-prinsip dasar adanya lembaga suaka juga berlaku terhadap pengungsi.
  2. Penerima suaka (Asylee) adalah seorang yang kepadanya prinsip-prinsip dasar suaka diberlakukan. Seorang penerima suaka pada akhirnya dapat diberikan status sebagai pengungsi.

Pada awalnya fenomena migrasi internasional memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi negara Australia dengan memberi peluang dan kesempatan bagi imigran untuk meningkatkan taraf kehidupan ekonominya sebagai tenaga kerja terampil. Namun, disisi lain karena terjadi peningkatan kedaatangan imigran secara drastis setiap tahunnya dengan biaya penampungan yang cukup besar. Selain itu, kedatangan imigran secara ilegal sangat erat kaitannya dengan keamanan serta menyangkut kedaulatan nasional negara yang dituju.

Author : Andi Siti Qomariah