Dampak Politik dan Ekonomi Penghapusan Pajak Karbon Pada Masa Pemerintahan Tony Abbot Tahun 2014

, , Leave a comment

Fokus utama dalam politik internasional abad dua puluh berkembang pada masalah lingkungan global yang berhubungan dengan aspek lain seperti politik, ekonomi, sosial dan sebagainya. Melalui Konvensi Perubahan Iklim tahun 1992 negara maju yang tergabung dalam anggota Annex I wajib menurunkan emisi karbon sebesar 5% pada tahun 2020 untuk mengatasi masalah lingkungan tersebut. Salah satu negara yaitu Australia karena telah menghasilkan emisi CO2 perkapita mencapai 17.73 metrik ton dimana jumlah ini jauh di atas rata-rata emisi CO2 perkapita yang dihasilkan seluruh negara dan negara maju yaitu 4,1 ton, (http://www.indexmundi.com).

Langkah awal pemerintah Australia mengurangi masalah lingkungan di negaranya yaitu dengan meratifikasi Protokol Kyoto pada tanggal 12 Desember 2007. Selanjutnya Australia menetapkan kebijakan yang berbeda dalam pemerintahan yang sedang berkuasa untuk mengatasi masalah lingkungan tersebut. Pada masa pemerintahan Kevin Rudd mulai memperkenalkan Carbon Pollution Reduction Scheme (CPRS) dengan skema karbon dalam sistem Emission Reduction Fund (ETS) setelah sebelumnya meratifikasi Protokol Kyoto. Namun kebijakan ini gagal ditetapkan karena ditolak oleh Parlemen dan Senat. Pada masa pemerintahan Julia Gillard melakukan strategi dalam aspek lingkungan yang sama dengan Kevin Rudd untuk mengurangi emisi gas karbon dalam wadah CPRS, namun juga mengusulkan RUU pajak karbon disamping meneruskan ETS. Lain halnya pada masa pemerintahan Tony Abbott yang justru menolak pajak karbon pada awal diperkenalkan bahkan berhasil menghapuskan kebijakan lingkungan ini setelah menang pemilu tahun 2013 dan menggantikan Julia Gillard sebagai Perdana Menteri selanjutnya.

Pajak karbon yang mulai efektif diperkenalkan sejak 1 Juli 2012 tidak mendapatkan dukungan yang cukup dari pemerintah oposisi bahkan masyarakat Australia sendiri. Hal ini karena pajak tersebut membebankan kepada 75.000 pengusaha penghasil emisi selama tahun 2013-2014. Skema utama dari kebijakan ini berupa tambahan pajak yang harus dibayarkan berdasarkan sumbangan terhadap emisi karbon yang telah dihasilkan. Pajak ini tidak hanya dibebankan kepada pengusaha saja, namun masyarakat Australia juga merasakan dari kenaikan harga barang dan jasa yang lebih tinggi. Hal ini terjadi karena perusahaan besar yang dikenakan wajib pajak biasanya membebankan sebagian atau seluruh biaya pajak kepada pelanggan, usaha kecil bahkan rumah tangga.

Penolakan terhadap penetapan pajak tersebut digunakan oleh Tony Abbott untuk menaikkan elektabilitas partai politiknya dalam pemilu tahun 2013. Tony Abbott mengusung janji kampanye untuk menghapuskan kebijakan pajak karbon. Pada tanggal 17 Juli 2014 kebijakan pajak karbon dihapuskan dengan kenemangan suara 39 setuju menghapus dan 32 menolak. Secara garis besar, penghapusan ini berdampak pada politik Australia yang juga mempengaruhi ekonomi negaranya. Pada dasarnya, ekonomi politik dijadikan negara sebagai alat dalam mengatur perekonomian masyarakat. Dampak penghapusan ini juga memberikan perspektif positif dan negatif dalam penerapannya. Penghapusan pajak karbon juga menuai banyak respon dari berbagai negara dan media internasional. Pasalnya Australia merupakan negara penghasil emisi terbanyak sehingga menjadikan Australia sebagai negara terbelakang dalam mengatasi perubahan iklim akibat penghapusan kebijakan tersebut, (http://www.wsj.com). Seharusnya dengan penerapan pajak karbon membuktikan bahwa Australia dapat menunjukkan keseriusan untuk mengatasi permasalahan lingkungan dengan berusaha mengurangi jumlah emisi karbon yang dihasilkan. Namun, kebijakan ini justru terjadi penolakan dari beberapa pihak karena dirasa cukup merugikan dari segi ekonomi Australia. Sehingga kebijakan ini harus dihapuskan dan diganti dengan kebijakan lain yang dianggap lebih baik oleh pemerintahan Tony Abbott dan pada akhirnya menimbulkan beberapa dampak ekonomi dan politik akibat dihapuskannya pajak tersebut.

Kerangka Dasar Teori dan Konsep

Konsep Pajak Karbon (Carbon Tax)

Pajak Karbon merupakan kebijakan alternatif yang dapat digunakan untuk mengurangi gas rumah kaca (GRK) yang berkontribusi terhadap perubahan iklim global. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengurangi emisi gas yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan dalam proses produksinya, dan juga untuk mengurangi jumlah bahan bakar fosil yang digunakan individu maupun perusahaan-perusahaan (http://www.pksi.depkeu.go.id diakses 20 April 2016). Dalam rancangan pajak terdapat tiga isu sentral: basis pajak (termasuk kemungkinan offset atau kredit), tarif pajak (termasuk masalah distribusi, penggunaan pendapatan, dan perubahan tingkat pajak), dan perdagangan. Ketiga rancangan tersebut terkait dengan perdagangan karbon intensif (PDF, Gilbert E. Metcald dan David A. Weisbach, hal 1-2).

Australia sendiri menerapkan kebijakan pajak tersebut pada tahun 2012. Perusahaan wajib membayar pajak karbon melalui sistem pajak bahan bakar atau pungutan gas rumah kaca sintetis. Pajak yang harus dibayarkan yaitu sebesar A$23/ton emisi (http://www.carbontax.org). Pajak karbon dibuat melalui undang-undang Parlemen, termasuk Undang-Undang Energi Bersih. Terdapat sekitar 1.000 halaman utama yang mengatur mengenai legislasi tersebut.  Kewajiban pajak karbon dikeluarkan sampai dengan 30 Juni 2014 dan harus diselesaikan secara penuh. Prinsip utama yang mendukung integritas sistem perpajakan Australia yaitu dengan mengumpulkan semua kewajiban pajak tersebut.  Sekitar 75.000 pengusaha yang bertanggung jawab membayar pajak karbon selama tahun 2013-2014. Pengusaha yang wajib membayar meliputi beberapa sektor, termasuk sektor listrik, manufaktur, limbah, pertambangan, produksi gas, penerbangan dan transportasi non-road, serta penggunaan mesin pendingin (http://www.environment.gov.au).

Teori Pengambilan Keputusan

Kebijakan luar negeri merupakan suatu strategi dalam menghadapi unit politik internasional lainnya yang dibuat oleh pembuat keputusan negara (decision maker) dalam rangka mencapai tujuan spesifik nasional dalam terminologi national interest. (http://putrinyaperwira-fisip09.web.unair.ac.id). Pembuatan keputusan dapat diartikan sebagai tindakan memilih berbagai kemungkinan alternatif yang ada untuk kesinambungan kehidupan negara. Model pembuatan keputusan, yang dikembangkan oleh Richard Snyder, merupakan suatu prosedur perumusan politik luar negeri yang sifatnya lebih kompleks, berbagai faktor internal dan eksternal dapat memengaruhi perilaku politik luar negeri suatu negara.  Pendekatan Snyder menempatkan aktor dalam berbagai konteks sosial yang berbeda, dan memandang keputusan atau hasil tindakan para aktor tersebut sebagai fungsi dari atau dipengaruhi oleh konteks itu. Snyder mengungkapkan adanya internal dan eksternal setting yang mempengaruhi pembuatan keputusan (http://www.acsu.buffalo.edu hal 201).

Dalam penelitian ini pendekatan Snyder digunakan untuk menganalisis faktor-faktor penghapusan pajak karbon di Australia yang dapat dilihat melalui faktor internal dan eksternal. Faktor internal penghapusan pajak karbon yaitu desakan parlemen untuk menghapuskan pajak karbon, protes masyarakat Australia menolak pajak karbon, besarnya jumlah pajak yang harus dibayar dengan hitungan tertentu, dan peraturan pajak karbon tidak efektif karena ketidakjelasan dalam penerepan (diskriminasi). Sedangkan faktor eksternal penghapusan pajak karbon yaitu pengusaha tambang di Australia dan negara pengimpor tambang yang membayar lebih mahal harga karbon, dan tingginya nilai harga karbon dibanding negara lain.

Author : Amalia Yuliasih