Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Palu Kelas I A

, , Leave a comment

Sebagai konsekuensi logis bahwa negara Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan hukum, maka seluruh aspek kehidupan masyarakat diatur oleh hukum termasuk mengenai perkawinan, perceraian, dan kewarisan. Dengan lahirnya Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 adalah merupakan salah satu bentuk unifikasi dan kodifikasi hukum di Indonesia tentang perkawinan beserta akibat hukumnya.

Sebagaimana diketahui bahwa setiap perkawinan masing-masing pihak dari suami atau isteri mempunyai harta yang dibawa dan diperoleh sebelum melakukan akad perkawinan. Suami atau isteri yang telah melakukan perkawinan mempunyai harta yang diperoleh selama perkawinan disebut harta bersama. Meskipun harta bersama tersebut hanya suami yang bekerja dengan berbagai usahanya sedangkan isteri berada di rumah dengan tidak mencari nafkah melainkan hanya mengurus rumah tangga.

Jadi, seluruh harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan yang sah, dianggap harta bersama suami istri. Tidak dipersoalkan jerih payah siapa yang terbanyak dalam usaha memperoleh harta bersama tersebut. Suami maupun isteri mempunyai hak untuk mempergunakan harta bersama yang telah diperolehnya tersebut selagi untuk kepentingan rumah tangganya tentunya dengan persetujaun kedua belah pihak. Dan ini berbeda dengan harta bawaan yang keduanya mempunyai hak untuk mempergunakannya tanpa harus ada persetujuan dari keduanya atau masing-masing berhak menguasainya sepanjang para pihak tidak menentukan lain, sebagaimana UU No. 1 Tahun 1974 mengatur harta bersama dalam pasal 35 sampai dengan Pasal 37. Untuk masalah harta kekayaan setelah perceraian, diatur di dalam Pasal 37 UU No. 1 Th. 1974, yang berbunyi “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”.

Menentukan status kepemilikan harta selama perkawinan penting untuk memperoleh kejelasan bagaimana kedudukan harta itu jika terjadi kematian salah satu suami atau istri, mana yang merupakan harta peninggalan yang akan diwaris ahli waris masing-masing. Demikian pula apabila terjadi perceraian harus ada kejelasan mana yang menjadi hak istri dan mana yang menjadi hak suami. Jangan sampai suami mengambil hak istri atau sebaliknya jangan sampai istri mengambil hak suami.

Gono-gini atau harta bersama adalah harta yang diperoleh pasangan suami istri secara bersama-sama selama masa dalam ikatan perkawinan. Harta gono-gini dan perjanjian perkawinan sering luput dari perhatian masyarakat karena sering menganggap perkawinan adalah suatu yang suci sehingga tidak etis jika membicarakan masalah harta benda apalagi pembagian harta bersama selama perkawinan jika suatu saat terjadi perceraian.

Untuk mengatasi problematika sistem peradilan yang tidak efektif dan efisien, maka muncul altenatif penyelesaian sengketa dengan perdamaian. Dalam hukum acara di Indonesia pada Pasal 130 Herziene Inlandsch Reglement (Selanjutnya disebut HIR) maupun Pasal 154 Rechtstreglement Voor De Buitengewesten (selanjutnya disebut R.Bg). Kedua Pasal dimaksud mengenal dan menghendaki penyelesaian sengketa secara damai.

Upaya perdamaian yang dimaksud oleh Pasal 130 ayat (1) HIR bersifat imperatif. Artinya hakim berkewajiban mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa sebelum dimulainya proses persidangan. Sang hakim berusaha mendamaikan denga cara-cara yang baik agar ada titik temu sehingga tidak perlu ada proses persidangan yang lama dan melelahkan. Walaupun demikian, upaya damai yang dilakukan tetap mengedepankan kepentingan semua pihak yang bersengketa sehingga semua merasa puas dan tidak ada yang merasa dirugikan.

Kemudian untuk mendayagunakan mediasi yang dilakukan di Pengadilan, Mahkamah Agung merevisi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2003 menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan kemudian merevisi kembali menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Dalam konsideran huruf a Perma Nomor 01 Tahun 2016 disebutkan bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak yang bersengketa untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.

Berangkat dari tujuan awal adanya mediasi yang diantara tujuannya adalah penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak yang bersengketa untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Namun pada kenyataannya pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di Pengadilan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 belum mampu mengurangi perkara yang masuk ke persidangan, belum terjadi perubahan yang signifikan terhadap jumlah perkara yang masuk ke dalam proses persidangan, sehingga pencapaian belum sesuai dengan harapan.

Rumusan masalah yang diajukan terhadap isu pokok penelitian sebagai pernyataan masalah yaitu : 1). Bagaimanakah efektifitas mediasi dalam perkara pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Palu Kelas I A ? 2). Apa sajakah hambatan-hambatan dalam pelaksanaan mediasi dalam perkara pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Palu Kelas I A?

Nama : Muharromah