Fungsi Pelayanan Oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Anggota DPRD Kota Palu Menurut Peraturan Walikota Palu Nomor 6 Tahun 2017

, , Leave a comment

Sebagai wujud dari ide kedaulatan rakyat, dalam sistem demokrasi harus dijamin rakyatlah yang menentukan Negara dengan segala kewenangannya untuk menjalankan fungsi kekuasaan Negara, baik dibidang legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Rakyatlah yang berwenang merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan melakukan pengawasan serta menilai pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan.

Sebagaimana di amanatkan dalam Undang-Undang. Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyusunan Peraturan DPRD dan Tata Tertib DPRD, bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah danberkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, yang mempunyai tiga fungsi, yaitu: (1) fungsi legislasi, yang diwujudkan dalam membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah; (2) fungsi anggaran, yang diwujudkan dalam membahas dan menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD); dan (3) fungsi pengawasan, yang diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan APBD. Untuk penyelenggaraan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan dibutuhkan organisasi yang kuat agar Pimpinan DPRD dan Anggotanya dapat menunjukkan kinerja yang baik sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dalam kedudukannya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam organisasi yang besar dan kompleks tidak mungkin bagi para wakil rakyat bekerja sendirian oleh karenanya dalam menjalankan tugas dan fungsinya, DPRD terkadang tidak dapat menjalankan dengan baik dan mencapai tujuan secara maksimal.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi DPRD tersebut maka dibentuklah Sekretariat DPRD. Dalam konteks inilah, maka dukungan yang disediakan oleh Sekretariat DPRD sangat besar dan karenanya mencerminkan fungsi pelayanan agar tugas dan fungsi DPRD dapat berjalan dengan baik. Sekretariat DPRD Kota Palu adalah salah satu Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) pada lingkup Pemerintah Kota Palu yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang di sebutkan di dalam Pasal 2 Peraturan Wali Kota Palu Nomor 6 tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyebutkan bahwa:

1). Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administratisi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta mengkoordinasikan Tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

2). Sekretarian DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi, meliputi: Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD, Penyelenggaraan administrasi kepegawaian sekretariat DPRD, Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD, Penyelenggaraan fasilitas rapat DPRD, Pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dan Pelaksaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan ketentuan di atas, terlihat bahwa tugas sekretariat DPRD sangatlah sulit karena, pertama, tugas Sekretariat DPRD memfasilitasi anggota DPRD untuk menjalankan 3 (tiga) fungsinya, dalam kenyataannya banyak anggota DPRD yang minim atau bahkan tidak punya pengalaman di pemerintahan, serta mempunyai latar belakang pendidikan dan profesi yang berbeda, sehingga perlu waktu untuk mengkondisikan mereka dengan sistim pemerintahan yang ada. Kedua, dibandingkan dengan OPD lainnya yang mempunyai satu pimpinan, Sekretaris DPRD harus bertanggung jawab baik kepada lembaga eksekutif (dalam hal ini Wali Kota) maupun lembaga legislatif (Pimpinan dan Anggota DPRD).

Ketiga penyalahgunaan keuangan yang terjadi di lembaga DPRD seringkali disebabkan oleh pengelolaan keuangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam Sekretariat DPRD. Keempat, karakter masing-masing Anggota DPRD yang berbeda-beda sebagian besar dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, tingkat pendidikan dan Partai Politik yang bersangkutan juga memberikan tantangan tersendiri bagi Staf Sekretariat DPRD dalam rangka melaksanakan tugas memberikan pelayanan terhadap Anggota DPRD yang terhormat.

Dalam ruang lingkup hubungan kerja sekretariat DPRD Kota Palu dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat berat. Namun tidak didukung kemampuan kualitas pegawai yang memadai. Hal itu dapat ditunjukkan dengan peran pegawai Sekretariat DRPD Kota Palu yang belum mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik yakni menunjang fungsi dari dewan perwakilan rakyat daerah itu sendiri, dimana masih terdapat staf yang kurang disiplin seperti datang terlambat.

Dengan memperhatikan latar belakang tersebut di atas, dalam kajian ini rumusan masalah yang akan diketengahkan adalah sebagai berikut: 1). Bagaimanakah Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Palu menurut Perwali Nomor 6 Tahun 2017? 2). Apakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat terhadap Anggota DPRD Kota Palu?

Nama : Heriati Sakaria