Human Security

, , Leave a comment

Human security merupakan konstruksi pemikiran mengenai keamanan negara menuju kepada ide keamanan manusia termasuk didalamnya keamanan individu dan masyarakat. Human security melindungi eksistensi anggota masyarakat, termasuk anakanak, warga sipil di wilayah perang, minoritas etnis dan lain sebagainya dari berbagai jenis kekerasan. Pasca Perang Dingin, konsep keamanan dalam sistem mengalami pergeseran yang signifikan.

Pergeseran itu meliputi perubahan fokus wacana keamanan dari isu militer dan politik ke isu yang terkait dengan kondisi hidup individu dan masyarakat, dari fokus negara ke masyarakat dan pergeseran dari konsep keamanan nasional menjadi keamanan manusia. Konsep Human Secuity diperkenalkan oleh United Nations Development Program (UNDP) dalam Human Development Report 1994, konsep human security (keamanan manusia). Badan PBB berpendapat bahwa konflik yang terjadi saat ini lebih banyak terjadi di dalam negara dibandingan dengan konflik antar negara. Bagi kebanyakan orang ancaman keamanan timbul dari keadan sehari-hari dari pada yang disebabkan oleh isu-isu atau peristiwa internasional. Misalnya apakah mereka cukup makan hari ini? Apakah mereka aman berjalaan di jalan umum?, apakah mereka aman dengan setatus gendernya? Apakah status etnis dan agama mereka akan menjadi korban penyiksaan? Isu – isu tersebutlah yang menjadi isu yang perlu di cermaci dalam human security. Laporan UNDP menekankan bahwa human security adalah sesuatu yang universal, relevan dengan semua manusia dimana pun. Karena ancaman keamanan dalam human security bersifat umum, tidak memamndang batas negara. Konsep human security memusatkan perhatianya pada manusia (people-centered) bukan pada negara (statecentered).

Wacana mengenai human security kemudian menjadi prioritas utama PBB dalam meningkatkan pembangunan terutama dalam memerangi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup manusia di negara dunia ketiga. Pada tahun 2000 PBB menggelar Millennium Summit 2000. Dalam Millenium Summit 2000 ini 189 negara anggota PBB sepakat untuk mengadopsi Deklarasi Millenium yang dikenal sebagai Millennium Development Goals (MDGs). Deklarasi ini mengcover masalah kebebasan, keamanan dan pembangunan termasuk penanggulangan kemiskinan dan kelaparan, lingkungan hidup, hak asasi manusia dan governance. Millennium Development Goals (MDGs) memfokuskan pada delapan tujuan-tujuan utama yaitu:

  • memberantas kemiskinan dan kelaparan
  • memenuhi standar pendidikan dasar
  • meningkatkan persamaan jender dan pemberdayaan perempuan
  • mengurangi angka kematian bayi
  • meningkatan kesehatan ibu
  • memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya
  • pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan
  • mengembangkan kemitraan global dalam pembangunan.

Definisi Human Security

Ada beberapa pendapat mengenai human security yaitu:

  • United Nations Development Programme (UNDP):

“Human security can be said to have two main aspects. It means, first, safety from such chronic threats as hunger, disease and repression. And second, it means protection from sudden and hurtful disruptions in the patterns of daily life – whether in homes, in jobs or in communities.”

  • Sadako (mantan komesaris tinggi PBB untuk pengungsi)

“Several key elements make up human security. A first essential element is the possibility for all citizens to live in peace and security within their own borders. A second element is that people should enjoy without discrimination all rights and obligations including human, political, social, economic and cultural rights – that belonging to a State implies.”

  • Hans Van Ginkel (Rector, United Nations University) and Edward Newman:

“In policy terms, human security is an integrated, sustainable, comprehensive security from fear, conflict, ignorance, poverty, social and cultural deprivation, and hunger, resting upon positive and negative freedoms.”

Isu – isu di dalam human security:

Human Trafficking

Dalam protokol PBB, untuk mencegah, memberantas, dan menghukum

perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak (2000), Suplemen Konvensi PBB untuk melawan organisasi kejahatan lintas batas dikatakan : Perdagangan manusia adalah pengrekrutan, pengiriman seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk, paling tidak, eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk dari eksploitasi seksual, kerja, atau pelayan paksa, perbudakan atau praktik-praktik srupa perbudakan, penghambaan,atau pengambilan organ tubuh.

Ada beberapa hal yang dapat dikategorikan sebagai perdagangan manusia, seperti bekerja tanpa dibayar dan eksploitasi seksual. Eksploitasi seksual biasanya diderita oleh anak atau perempuan yang dijanjikan pekerjaan tertentu tetapi pada kenyataannya banyak oknum yang menyalahgunakan kesempatan ini, anak atau perempuan pada akhirnya dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial. Oleh karena itu, perkembangan teknologi seharusnya diiringi dengan pemahaman yang cukup mengenai baik-buruknya.

Terorism

Terorisme merupakan aksi yang ditunjukkan melalui kekerasan yang mengancam keamanan manusia. Langkah-langkah anti-terorisme dapat dijadikan sebagai perlindungan bagi masyarakat atau individu. Pada saat ini negara memfokuskan perhatiannya pada keamanan dan kebijakan nasionalnya kembali kepada keamanan individu/warga negaranya dari ancaman terorisme. Secara keseluruhan, perang melawan teror di Asia Tenggara telah ditandai oleh dominasi strategis daripada respon politik dan kemanusiaan. Terosisme inilah menimbulkan rasa tidak aman yang timbul di dalam perasaan tidak aman pada setiap individu.

➢ Pengungsi

Masalah pengungsi telah menjadi isu internasional yang harus segera ditangani. Komitmen masyarakat internasional untuk menentang segala bentuk tindakan pelanggaran HAM berat, baik itu kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, atau kejahatan lainnya yang dialami oleh para pengungsi. Kerjasama antar

negara juga penting guna mengatasi masalah pengungsi, terutama jika terjadi perpindahan massal yang mendadak menyeberangi perbatasan negara. Gerakan internasional bisa mengurangi beban yang ditanggung negara-negara perbatasan secara signifikan, upaya yang dilakukan dapat berupa penyelesaian krisis politik di negara asal pengungsi, bantuan keuangan dan materi kepada negara-negara suaka untuk membantu pengungsi.

➢ Pelanggaran HAM

Ciri khusus dari perspektif ini adalah adanya jangkar aturan hukum dan konvensi internasional yang digunakan untuk menghilangkan masalah-masalah human security. Perspektif hak asasi manusia melihat bahwa ancaman utama bagi perspektif human security adalah penolakan hak-hak asasi manusia dan tidak adanya supremasi hukum. Penganut perspektif hal asasi manusia selain berupaya memperkuat kerangka legal normatif di level regional dan global, juga berusaha untuk mempertajam dan memperkuat hukum hak asasi manusia serta sistem peradilan di level nasional. Bagi mereka, institusi internasional merupakan titik sentral untuk mengembangkan norma-norma hak asasi manusia yang pada akhirnya akan menimbulkan konvergensi di tingkat nasioanal sesuai dengan standard-standard dan peradilan yang terjadi di masing-masing negara.

➢ Isu Lingkungan

Keamanan lingkungan hidup. Hal ini bertujuan melindungi orang dari dampak buruk kerusakan atau bencana alam, bencana alam akibat ulah manusia, dan menurunnya kualitas lingkungan hidup. Di negara berkembang, rendahnya akses air bersih adalah salah satu ancaman lingkungan terbesar. Di Negara maju, salah satu ancaman utama adalah polusi udara. Selain itu Pemanasan Global (Global Warming), yang diakibatkan emisi gas rumah kaca, adalah isu besar dalam keamanan lingkungan hidup. Keterbatasan akan makanan, obat-obatan, air bersih, akses kesehatan, serta lingkungan yang sehat menimbulkan berbagai penyakit menular dan mengakibatkan kematian secara tidak langsung bagi pengungsi.

➢ Kemiskinan

Di negara – negara perkembang sangat rentan akan persoalan kemiskinan. Ketidakstabilan ekonomi, politik, maupun sosial merupakan faktor terjadinya kemiskinan negara – negara berkembang. Adapun indikator-indikator kemiskinan sebagaimana yang dikutip dari Badan Pusat Statistika, antara lain :

  1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (sandang, pangan, dan papan)
  2. Tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih, dan transportasi)
  3. Tidak adanya jaminan masa depan (tidak adanya investasi untuk pendidikan dan keluarga)
  4. Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun massa.
  5. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya sumber daya alam
  6. Kurangnya apresiasi dalam kegiatan sosial masyarakat
  7. Tidak adanya akses dalam lapangan kerja dan mata pencahaarian yang berkesinambungan
  8. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental
  9. Ketidakmampuan dan ketidaktergantungan sosial (anak-anak terlantar, wanita korban kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marginal dan terpencil) Masyarakat atau individu apabila kemiskinan bisa diatasi oleh pemerintah. Pemerintah sebagai fasilitator agar masyarakat bebas dari kemiskinan. Pengetahuan dan teknologi adalah dua hal penting demi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang berpendidikan cenderung berpengetahuan lebih banyak dan memikirkan bagaimana menjalani suatu kehidupan sekarang dan yang akan datang.

Disease-Health Security

Keamanan kesehatan bertujuan menjamin perlindungan bagi manusia dari penyakit dan gaya hidup yang tidak sehat. Di negara berkembang, penyebab utama kematian adalah penyakit menular dan parasitik, yang membunuh 17 juta penduduk pertahun. Di negara maju, pembunuh utama adalah penyakit sistem saluran pernapasan dan pencernaan, yang membunuh 5,5 juta penduduk pertahun. Menurut data PBB, di negara berkembang dan maju, ancaman keamanan kesehatan lebih mengancam penduduk miskin di daerah pedesaan, terutama anak-anak. Hal ini terutama karena kurang gizi dan kurangnya pasokan obat-obatan, air bersih dan kelengkapan kesehatan lainnya. Dalam kondisi dimana tidak ada konflik bersenjata, penyakit menular dan berbagai masalah kesehatan juga menjadi tantangan bagi ummat manusia. Globalisasi dan borderless adalah merupakan fenomena yang tidak bisa dilepaskan dari konsep Health Security. Hubungan lintas batas Negara yang tidak bisa dihindari menambah pekerjaan rumah bagi Negara sebagai pemegang kedaulatan atas masyarakat untuk berperan aktif dalam mencegah dan mengontrol penyebaran penyakit-penyakit menular yang dibawa oleh warga Negara lain. Isu tentang keamanan kesehatan (health security) memiliki tingkat urgensi yang sama pentingnya dengan isu pertahanan dan keamanan yang dijadikan konsep bagi keamanan Negara (state security). Pendekatan keamanan pada bidang kesehatan menekankan bahwa kesehatan adalah merupakan kebutuhan publik yang dapat diakses secara merata, yang terdiri dari dua komponen mendasar, yakni empowerment and protection. Empowerment lebih ditujukan kepada kemampuan dalam menigkatkan kapasitas individu dan komunitas dalam responsibilitas kesehatan pribadinya, sedangkan Protection lebih ditujukan kepada tiga pilar institusi masyarakat yakni: mencegah, memeriksa, dan mengantisipasi ancaman-ancaman terhadap kesehatan.

Penulis : Anonim