Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Terhadap Penggunaan AlokasiI Dana Desa (Studi Pada Desa Toaya)

, , Leave a comment

Lembaga pemerintah dituntut untuk melakukan gerakan reformasi secepatnya. yaitu secara internal dari masyarakat Indonesia dan secara eksternal sebagai bagian dari masyarakat global (global society). Landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggaraan Negara, dengan adanya tuntutan terhadap peningkatan kinerja pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan fungsi dan tugas-tugas pemerintah sangatlah diharapkan oleh masyarakat. Negara Indonesia sebagai negara kesatuan yang berbentuk Republik melandasi pelaksanaan pemerintahan di daerah pada asas desentralisasi.

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proses penyelenggaraan pemerintahan daerah maupun desa adalah menciptakan mekanisme pemerintahan yang dapat mengemban misinya dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera secara berkeadilan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut, pemerintah harus melaksanakan pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat, dan memberikan pelayanan publik dengan sebaik-baiknya. Perwujudan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagregasi melalui Badan Permusyawaratan Desa (selanjutnya disingkat BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa.

Alokasi Dana Desa (selanjutnya disingkat ADD) diatur dalam Permendagri No.113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 10 ayat 1 huruf c dan merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan yaitu hubungan keuangan anatara pemerintahan kabupaten dengan pemerintahan desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah desa. Artinya, anggaran pemerintah yang diberikan kepada Desa terkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan Desa sebagai salah satu lembaga yang andil dalam format kepemerintahaan. Tujuan dari ADD itu sendiri untuk kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di pedesaan.

Ini sejalan dengan Peraturan Bupati Donggala Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dijelaskan bahwa ADD merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri, berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Namun, program pembangunan desa yang semestinya untuk kepentingan masyarakat Desa tidak sepenuhnya terlaksana dan bahkan mengalami kegagalan. Persoalannya adalah masih ditemukan banyaknya kelemahan yang muncul. Kelemahan tersebut, akan menimbulkan masalah seperti penyelewengan dana sehingga ADD tersebut menjadi tidak tepat sasaran dan akan berimplikasi pada korupsi dana desa.

Faktor yang menyebabkan hal ini terjadi adalah ketidakmampuan sumber daya manusia sebagai pengelola ADD dalam hal ini adalah para aparat desa yang belum memiliki kompetensi yang cukup untuk mengelola dana tersebut dan masih rendahnya partisipasi masyarakat karena dominasi kepala desa, adanya pos-pos anggaran dalam pemanfaatan ADD dan kurang berfungsinya lembaga desa sehingga tidak ada kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat desa. Sehingga ADD dimanfaatkan dalam rangka kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat seperti yang diamanatkan Permendagri No.113 Tahun 2014 dalam hal penggunaan ADD tidak sepenuhnya terlaksana.

Fenomena ini juga terjadi di Desa Toaya kecamatan Sindue induk bahwa ADD sebesar Rp 455.588.000 (Empat ratus lima puluh lima juta ribu lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) pada Tahun 2017 dengan perincian belanja bidang penyelenggaraan pemerintah Desa Rp 436.730.950 (Empat ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan belanja bidang kemasyarakatan hanya Rp 124.325.000 (Seratus dua puluh empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Fenomena di atas lebih banyak belanja biaya operasional pemerintah desa daripada biaya bidang pembinaan kemasyarakatan dan pembinaan  pemberdayaan masyarakat desa. Isu di atas membuat penulis melakukan Penelitian untuk mengetahui bagaimana implementasi Permendagri No.113 Tahun 2014 terhadap penggunaan ADD dan apa yang menjadi hambatan dalam penerapan Permendagri No.113 Tahun 2014 terhadap penggunaan ADD di Desa Toaya.

Berdasarkan latar belakang di atas maka Penulis ingin melakukan Penelitian atas  rumusan masalah yang ada, yaitu : 1). Bagaimana Implementasi Permendagri No.113 tahun 2014 di Desa Toaya? 2). Apa yang menjadi hambatan dalam penerapan Permendagri No.113 Tahun 2014 di Desa Toaya?

Nama : Rifaldi