Implementasi Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Statistik Biro Tengah Kabupaten Sigi

, , Leave a comment

Badan Pusat Statistik kabupaten Sigi adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Badan Pusat Statistik Republik Indonesia yang berkewajiban untuk menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan itu sendiri dihasilkan melalui Sistem Akuntansii Instansi (SAI) yang terdiri  dari sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Kabupaten Sigi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akural sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan  Keuangan  Badan Pusat Statistik Kabupaten Sigi  telah  disusun  berdasarkan  sistem  pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sistem Pengendalian Intern di BPS Kabupaten Sigi mengacu pada  PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Dimana pada teknis laporan Sistem Pengendalian Intern (SPI) di BPS Kabupaten Sigi, setiap bulannya diwajibkan mengirimkan laporan-laporan yang sudah ditetapkan oleh BPS RI  sebagai bagian dari Sistem Pengendalian Intern (SPI) dimana deadline atau batas pelaporannya adalah  tiap tanggal 15 bulan berikutnya. Misal : Laporan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Januari 2017, maka deadline adalah tanggal 15 Februari 2017. Dan jika pada tanggal 15 merupakan hari libur kantor atau bertepatan dengan tanggal merah maka deadline jadi maju ke hari sebelumnya.

Tata cara pelaporan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diterapkan pada satker BPS yaitu melalui online. Pelaporan SPI dilakukan dengan meng-upload dokumen-dokumen  yang telah ditentukan ke alamat yang telah disiapkan oleh BPS RI. Pada saat telah selesai melakukan upload dokumen yang berkaitan dengan Sistem Pengendalian Intern (SPI) maka setiap satker harus melakukan konfirmasi via email kepada inspektorat yg bertanggungjawab untuk memeriksa SPI termasuk BPS Kabupaten Sigi.

Sistem Pengendalian Intern (SPI) mulai  berlaku di satker BPS sendiri semenjak diberlakukannya peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Dalam peraturan pemerintah, pemikiran  tentang Sistem Pengendalian Intern (SPI) ini melekat pada setiap kegiatan yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai dan bukan keyakinan yang mutlak.

Penelitian ini dilakukan berdasarkan fenomena yang ada di BPS  Kab. Sigi dimana pada penerapan Reformasi Birokrasi (RB) itu tidak hanya pada kegiatan tehnis saja namun berlaku juga pada kegiatan administrasi yang sangat berpengaruh terhadap hasil opini BPK, yang mana hasil audit BPK tahun 2016 BPS meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang merupakan sebuah prestasi setelah tahun sebelumnya opini laporan keuangan BPS turun menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Nama : Megawati