Kerja Sama Indonesia dan International Labour Organization Dalam Menangani Kasus Pekerja Anak Sektor Berbahaya Periode 2010-2013

, , Leave a comment

Kebutuhan hidup manusia mengharuskan seseorang melakukan pekerjaan agar dapat menyambung kehidupannya, bahkan terpaksa untuk melakukan pekerjaan yang ilegal. Bentuk-bentuk pekerjaan ilegal yang dimaksud seperti perdagangan manusia, penjualan obat-obatan terlarang, perampokan hingga memperkerjakan anak dibawah umur. Dalam penelitian ini difokuskan kepada pekerjaan yang memperkerjakan anak karena menjadi salah satu permasalahan yang sulit ditangani oleh masyarakat internasional. Pekerja anak sendiri diartikan dengan anak-anak yang bekerja secara rutin untuk orangtuanya, orang lain, atau untuk diri mereka sendiri dengan mendapatkan upah atau hanya diberi upah secara sukarela (Suyanto, 2013, hal. 113).

Dalam Pekerja Anak terdapat pekerjaan yang termasuk sebagai Pekerja Anak di Sektor Berbahaya (PASB). Menurut ILO, terdapat 4 jenis PASB yaitu: semua bentuk pekerjaan yang mengarah pada perbudakan termasuk penjualan anak-anak untuk bekerja, ke-dua adalah pemanfaatan anak untuk melakukan kegiatan prostitusi atau menyangkut hal yang bersifat pornografi, ke-tiga menjadikan anak sebagai sarana dalam produksi dan penyelundupan obat-obat terlarang, terakhir adalah pekerjaan yang dapat membahayakan kesehatan dan moral anak (ILO, Combating Child Labour: a handbook for labour inspectors, 2012).

Seharusnya anak tidak bekerja pada usia dibawah 15 tahun karena dapat memengaruhi tahapan perkembangan anak. Filsuf psikologi Piaget menjelaskan tentang pentingnya masa perkembangan anak karena pada tahapan itu akan memengaruhi sifat seseorang (Santrock, 2012). Kenyataanya pembentukan perilaku anak masih menemui hambatan-hambatan yang mengakibatkan anak terpaksa untuk melakukan pekerjaan bahkan bekerja di sektor yang berbahaya, salah satu hambatanya adalah faktor ekonomi (Markum, 2009, hal. 1-12).

PASB termasuk dalam pelanggaran HAM karena sesuai dengan Convention on the Rights of the Childs menjelaskan bahwa anak seharusnya berhak mendapatkan pendidikan dan kasih sayang, serta memiliki hak untuk mempersiapkan dirinya untuk kehidupan selanjutnya (www.ohcr.org, 2016). Dalam artikel 4 Universal Declaration of Human rights (UDHR) juga menyebutkan segala bentuk perbudakan dan perdagangan budak harus dilarang. Konsep mengenai HAM secara formal muncul pada tanggal 10 Desember 1948, saat itu PBB memproklamasikan UDHR.

Buku Elizabeth B Hurlock yaitu “Child Development” menjelaskan tentang masa kanak-kanak terdapat sejak manusia berumur 2 tahun hingga anak sudah siap secara seksual (Hurlock, 1950). Dalam masa tersebut perhatian terhadap anak-anak perlu ditingkatkan karena akan memengaruhi sifat pada saat anak itu dewasa. Selain itu peraturan Indonesia juga telah mencantumkan mengenai perhatian anak pada faktor pendidikan pada Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 pasal 9 yang menjelaskan setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasanya sesuai dengan minat dan bakatnya, khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan diberikan hak untuk mendapatkan pendidikan khusus. Maksud dari pendidikan khusus seperti memberikan beasiswa bagi anak yang berprestasi atau dana bantuan kepada anak-anak yang berekomoni menengah kebawah, serta menyediakan fasilitas yang baik.

Dilihat dari garis kemiskinan Indonesia tahun 2013, masyarakat miskin di Indonesia berjumlah 28 juta penduduk Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2014). kemiskinan ini menjadikan alasan bagi anak untuk bekerja karena sebagian orangtua yang menyuruh anaknya untuk membantu perekonomian keluarga. Kasus PASB yang terjadi di Indonesia bisa dicontohkan dari pekerjaan pemulung sampah karena pekerjaan ini dapat menimbulkan kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan emosional, dan kekerasan seksual. Masih terdapat banyak lagi resiko negatif bagi pekerja anak yang bekerja di sektor berbahaya (Ernanto, 2014, hal. 1-13).

Menurut neoliberalis keberadaan dunia internasional yang semakin plural ini meningkatkan ketergantungan antar aktor-aktor internasional (Baylis, Smith, & Owens, 2011), meskipun tetap yang menjadi aktor utama, negara bukanlah satu-satunya aktor dalam hubungan internasional. Masih terdapat aktor lainnya seperti Organisasi Internasional, Organisasi Non-govermental, dan lain-lain. Neoliberal memandang bahwa keberadaan organisasi internasional sebagai cara yang tepat untuk menangani permasalahan yang mengancam negara. Organisasi internasional juga berfungsi sebagai wadah untuk mempermudah koordinasi dan pembentukan kebijakan untuk menangani permasalahan yang ada. Organisasi Internasional berfungsi pula sebagai mediator yang mengawasi dan mengamankan jalannya kerjasama dan hubungan kepentingan antar Negara. Organisasi internasional berfungsi sebagai aktor yang menjunjung tinggi kepentingan bersama yang sudah disetujui oleh negara-negara anggotanya.

 

Author : Gala Panuga Aziz