Optimalisasi Peraturan Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Palu

, , Leave a comment

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  (selanjutnya  disebut  UUD  NRI  Tahun  1945),  “Negara  Indonesia  Ialah Negara Hukum.” Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa segala tindakan yang dilakukan dalam kaitanya dengan penyelenggaraan ketatanegaraan haruslah senantiasa berlandaskan hukum. Penggunaan istilah  negara hukum ini dikenal dengan konsep Rechtsstaat di Eropa Kontinental; atau The Rule Of Law di negara- negara Anglo Saxon; dan di negara-negara sosialis disebut sebagai Socialist Legality.

Perkembangan Palu dari tahun ke tahun sangat pesat diberbagai bidang baik ekonomi, pendidikan maupun kebudayaan. Perkembangan bisnis dan perdagangan masih mendominasi di kota ini. Keinginan masyarakat yang semakin tinggi untuk mempunyai kendaraan guna menunjang aktivitas membuat kota ini semakin padat dan sesak. Hal ini menyebabkan banyaknya titik parkir yang resmi dan parkir tidak resmi di tepi jalan umum yang sering menimbulkan kemacetan karena tidak diimbangi dengan pengaturan yang baik. Selain hal itu, kesadaran masyarakat yang kurang dengan parkir sembarangan menjadi salah satu faktor penyebab kemacetan di kota Palu.

Fenomena yang terjadi saat ini adalah banyaknya juru parkir tidak resmi yang bermunculan di kota ini yang menetapkan aturan tarif parkir sendiri diatas rata-rata tarif retribusi parkir yang telah ditentukan, membuat keresahan di masyarakat sebagai pengguna jasa parkir. Pada waktu dan tempat tertentu di bulan ramadhan, pasar dan pusat perbelanjaan lainnya menjadi sasaran utama para juru parkir tidak resmi memberlakukan tarif parkir yang lebih tinggi dari yang telah di tetapkan oleh pemerintah. Pada bulan ramadhan tahun 2017 di kompleks palu.

Plaza yang merupakan salah satu pusat perbelanjaan di Kota Palu, seorang ibu mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari juru parkir. Juru parkir melakukan pemukulan terhadap pengguna parkir dikarenakan adanya penutupan jalan dalam pembagian lahan parkir di tempat tersebut dan hal tersebut tak hanya dilakukan oleh satu juru parkir melainkan lebih dari satu. Sehingga terindikasi adanya premanisme ketika hal tersebut terjadi. Pembahasan utama dalam tulisan ini berkaitan dengan permasalahan peraturan daerah tentang parkir dan kendala yang dihadapi oleh pemerintah kota Palu sebagai bagian dari pelayanan umum.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan yang dapat diangkat yaitu: 1). Bagaimanakah pelaksanaan peraturan pelayanan parkir di tepi jalan umum Kota Palu menurut Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011? 2). Kendala apakah yang dihadapi Pemerintah Kota Palu dalam melaksanakan pelayanan parkir di tepi jalan umum ?

Nama : Rabiatul Adawiyah