Pemberian Hukuman Disiplin Aparatur Sipil Negara di Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

, , Leave a comment

Sebagai bangsa yang mempunyai cita-cita untuk mewujudkan tujuan nasional seperti yang telah diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945) yaitu mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, merata dan berkesinambungan antara materil dan spiritual yang berdasarkan pada Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik  Indonesia maka diperlukan adanya pembangunan yang bertahap, berencana, dan berkesinambungan.

Dalam usaha mencapai tujuan nasional di atas diperlukan adanya pegawai negeri yang penuh kesetiaan dan ketaatan pada Pancasila dan UUD Tahun NRI 1945, negara dan pemerintah bersatu padu, bermental baik, berwibawa, berdayaguna dan  berhasilguna, berkualitas tinggi, mempunyai kesadaran tinggi akan tanggung jawabnya sebagai abdi negara, serta abdi masyarakat. Kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan nasional terutama tergantung dari kesempurnaan aparatur negara dan kesempurnaan aparatur negara pada pokoknya tergantung dari kesempurnaan pegawai negeri. Dengan disiplin yang tinggi diharapkan semua kegiatan akan berjalan dengan baik.

Pelaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara harus berdasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi, perlu ditetapkan Aparatur Sipil Negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya. Menurut UU No. 5 Tahun 2014 Pegawai Negeri Sipil merupakan bagian dari Pegawai Aparatur Sipil Negara. Dalam Pasal 10 dijelaskan bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara berfungsi sebagai: pelaksana kebijakan publik, pelayan publik serta perekat dan pemersatu bangsa. Sedangkan tugas Pegawai Aparatur Sipil Negara menurut Pasal 11 adalah: a). melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b). memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan c). mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu indikasi rendahnya kualitas Pegawai Negeri Sipil tersebut adalah adanya pelanggaran disiplin yang banyak dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil. Tidak terkecuali itu pada Satuan Polisi Pamong Praja. Salah satu bentuk pelanggaran dimaksud adalah masih adanya Aparatur Sipil Negara yang tidak aktif masuk kerja tanpa alasan yang sah.

Pelanggaran lainnya adalah Aparatur Sipil Negara yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran itu juga menunda-nunda untuk melakukan kewajibannya. Sebagai contoh, hasil identifiksi awal yang penulis dapatkan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu adalah pemberian teguran tertulis yang diberikan kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman  Masyarakat karena belum melakukan pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap bawahannya yang tidak aktif masuk kerja tanpa alasan yang sah.

Berdasarkan latar belakang di atas maka perlu kiranya dikemukakan pokok permasalahan yang ada, yaitu : 1). Bagaimana proses pemberian hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu? 2). Kendala apa sajakah yang dihadapi dalam pemberian hukuman disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu.

Nama : Ami Agustina