Penyalahgunaan Fasilitas Bebas Visa Kunjungan Singkat Oleh Warga Negara Asing

, , Leave a comment

Secara faktual harus diakui bahwa peningkatan warga negara asing dari dan ke wilayah Indonesia dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta proses modernisasi. Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan sumber devisa bagi Negara maka sektor pariwisata sebagai salah satu pilihan tepat. Pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat potensial untuk dikembangkan dalam usaha memperoleh devisa. Sektor pariwisata adalah komponen industri yang dianggap dapat membantu dalam memberikan pertumbuhan ekonomi ditengah kesulitan yang banyak dialami oleh berbagai negara, selain itu juga pariwisata sebagai salah satu solusi dalam menstimulasi kesempatan kerja dan investasi dengan cepat.

Salah satu bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan memberikan kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat kepada warga Negara asing yang kemudian dituangkan ke dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016  tentang Bebas Visa Kunjungan yang sudah diterapkan oleh Indonesia pada 3 Maret Tahun 2016 lalu untuk 169 Negara. Semenjak diberlakukannya kebijakan bebas visa Tahun 2016 tersebut membuat Wisatawan Asing semakin banyak untuk masuk ke Indonesia. Sebagaimana data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Republik Indonesia di mana pada tahun 2016 jumlah warga Negara asing ke Indonesia mencapai 11,52 Juta jiwa dibandingkan pada tahun 2015 hanya sekitar 10,41 Juta jiwa, turis asal Singapura sebanyak 16,95 persen, Malaysia 13,97 persen, Cina 11,07 persen, Australia 9,96 persen, dan India 4,18 persen.

Izin bebas visa kunjungan wisata yang diberikan kepada warga negara asing sering disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Warga Negara asing  yang menyalahgunakan izin bebas visa kunjungannya ke wilayah hukum Indonesia datang mencari pekerjaan atau membuka lahan usaha dan menetap di suatu wilayah tertentu untuk keuntungan pribadi masing-masing, seperti yang terjadi pada tahun 2016 sampai dengan Oktober 2017 di Provinsi Sulawesi Tengah dimana kantor Imigrasi Kelas 1 Palu telah mendeportasi 7 (tujuh) orang warga Negara Cina yang menyalahgunakan visa bebas kunjungan singkat untuk bekerja di salah satu perusahaan swasta di Sulawesi tengah. Hal ini tentu merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan.

Bertolak dari uraian dalam latar belakang masalah sebagaimana dikemukakan diatas, maka penulis dapat merumuskan pokok-pokok permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini sebagai berikut : 1). Bagaimanakah upaya kantor imigrasi Kelas I Palu dalam mencegah penyalahgunaan bebas visa kunjungan singkat oleh warga Negara asing ? 2). Kendala apakah yang dihadapi kantor imigrasi Kelas I Palu dalam mencegah penyalahgunaan bebas visa kunjungan singkat oleh warga Negara asing?

Nama : Andi Ika Malfiyanti