Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Bisnis Multi Level Marketing Di Kota Palu

, , Leave a comment

Indonesia adalah negara hukum, hal ini berarti bahwa yang harus di jadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik, ataupun ekonomi.  Salah satu unsur penting dari negara hukum adalah perlindungan hukum yang di berikan oleh negara kepada setiap warga negaranya, baik dalam bentuk perlindungan hukum preventif ataupun perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang di berikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran seperti Peraturan–peraturan dan Perundang–undangan, Perlindungan Hukum represif, merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti, penjara denda, dan hukuman tambahan yang di berikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah di lakukan suatu pelanggaran.

Mengingat begitu banyaknya jenis perlindungan hukum maka dalam penelitian ini lebih di fokuskan pada jenis perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban para pihak disini konsumen dan pelaku usaha terutama dalam praktik bisnis penjualan langsung.

Perubahan politik dan ekonomi membuka perubahan pasar ekonomi untuk mengantisipasinya di perlukan hukum dan pengaturan yang baru terkait dengan penanggulangan kejahatan bisnis memerlukan pemanfaatan sanksi pidana secara intensif dilengkapi dengan mekanisme pengaturan.

Namun pada praktiknya terdapat berbagai tipu muslihat berkedok investasi yang mengarah pada kejahatan bisnis seperti halnya masalah yang  baru terjadi di Kota Palu  satuan tugas (SATGAS) waspada investasi mengeluarkan daftar 21 perusahaan yang harus di waspadai terindikasi investasi bodong.Dari daftar entitas yang di keluarkan SATGAS.

Pada kenyataannya usaha Marketing Multi Level (MLM) banyak menimbulkan berbagai macam masalah, yang banyak merugikan para konsumen dan jaringan terbawah dari usaha tersebut,hal ini bisa saja  di karenakan oleh aturan yang tidak diterapkan dan juga tidak adanya aturan baku yang mengikat  usaha Marketing Multi Level (MLM)  ini, dengan sistem penjaringan, dalam sistem penjaringan yang paling di untungkan adalah orang yang berada pada posisi puncak dalam piramida sistem bisnis jaringan ini.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis  menganggap hal ini perlu untuk dijadikan objek penelitian. Penelitian ini ingin menganalisa dan juga menemukan solusi dari hal hal yang sudah sering terjadi dalaam bisnis MLM, dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Bisnis Multi Level Marketing (Studi Kasus Di Kota Palu)”.

Nama : GA. Inggit Divayanti