Tata Kelola Remitansi Buruh Migran Indonesia oleh Pemangku Kepentingan di Tingkat Nasional dan Akar Rumput: Praktik Baik, Peluang dan Tantangan

, , Leave a comment

Data yang disajikan oleh Migration and Remittances Factbook 2016 (Third Edition) yang dikeluarkan oleh World Bank Group menggambarkan besarnya arus remitansi yang mengalir melewati batas negara-negara dan kawasan di dunia. Dari data yang berhasil mereka kumpulkan dari publikasi resmi tentang remitansi, pada 2015, arus remitansi di seluruh dunia mencapai lebih dari 601 miliar dollar AS (World Bank Group, 2016). Dari keseluruhan jumlah tersebut, sekitar 441 miliar dolar AS diterima oleh negara-negara berkembang yang merupakan hampir tiga kali jumlah bantuan pembangunan. Perlu digarisbawahi bahwa data-data yang umumnya dikumpulkan dan dipublikasikan ini seringkali tidak mencakup dana-dana yang tidak tercatat yang ditransfer melalui jalur formal dan informal. Dalam konteks penelitian ini yang berfokus pada remitansi berasal dari buruh migran, perlu diperhatikan juga bahwa data ini belum merinci asal remitansi tersebut.

Seperti yang disimpulkan oleh Elisabeth Dewi dalam disertasinya, remitansi dalam konteks buruh migran dapat dimengerti sebagai uang dan barang yang didapatkan selama bekerja di luar negeri dan dikirim ke negara asal (Dewi, 2010). Dewi juga menyatakan bahwa bentuk yang paling mudah dimengerti adalah dana yang ditransfer secara formal. Namun dalam praktiknya dapat berupa aset fisik dan sosial seperti yang dinyatakan oleh Engle (2004), di mana remitansi dapat berupa barang yang dapat digunakan untuk perawatan kesehatan dan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, obat-obatan, mesin pertanian, barang-barang konsumsi dan di beberapa kebudayaan tertentu termasuk perhiasan, ternak, dan barang-barang yang dapat dijadikan mahar perkawinan (Engle, 2004). Dari pendefinisian di atas dapat dilihat bahwa remitansi dapat didefinisikan dengan cukup luas. Untuk kepentingan penelitian ini, remitansi dimengerti sebagai pendapatan buruh migran yang cenderung berbentuk dana atau mata uang yang dipindahkan ke negara asal baik melalui jalur formal maupun informal.

Penelitian ini berfokus pada Indonesia sebagai salah satu negara yang masih menjadikan pengiriman buruh migran sebagai salah satu kegiatan ekonomi utamanya, di mana remitansi dari buruh migran dipandang sebagai salah satu sumber devisa utama setelah minyak bumi. Dalam deretan data dari Migration and Remittances Factbook 2016 Indonesia juga muncul dalam beberapa kategori (World Bank Group, 2016), misalnya dalam prediksi untuk tahun 2015, Indonesia berada di urutan ke 14 dari daftar negara-negara penerima remitansi tertinggi dengan angka 10,5 miliar dolar AS. Dalam daftar koridor remitansi tertinggi, 2015, jalur dari Saudi Arabia ke Indonesia menempati urutan ke-21 dengan angka 4 miliar dolar AS. Indonesia juga termasuk salah satu negara yang disebut dalam daftar negara pelaku migrasi di Asia Timur dan Pasifik, di mana koridor Indonesia-Arab Saudi dan Indonesia-Malaysia termasuk ke dalam 10 angka migrasi tertinggi di tahun 2013. Di tahun yang sama, Indonesia juga termasuk dalam 10 tertinggi negara pelaku migrasi. Di tahun 2015, Indonesia pun masuk ke dalam kategori 10 penerima remitansi tertinggi, tepatnya di urutan ke-empat. Sekali lagi harus digarisbawahi bahwa data di atas tidak menunjukkan secara spesifik berapakah remitansi yang berasal dari buruh migran. Namun bila dilihat dari koridor dan negara tujuannya, seperti Arab Saudi dan Malaysia, yang merupakan tujuan utama buruh migran Indonesia, dapat diasumsikan porsi remitansi dari buruh migran cukup signifikan. Data remitansi buruh migran Indonesia yang akurat sulit ditemukan karena sekali lagi remitansi dapat masuk melalui berbagai jalur, termasuk jalur informal. Namun Kepala BNP2TKI, Nusron Wahid menyatakan bahwa tahun 2014, jumlah remitansi buruh migran Indonesia mencapai 110 triliun rupiah, tahun 2015 diperkirakan mencapai 140 triliun rupiah (Koran Sindo Daerah, 2015) dan tahun 2016 menurun menjadi 118 trilyun rupiah (CNN Indonesia, 2017).

Tata kelola remitansi melibatkan banyak pemangku kepentingan. Mulai dari buruh migran itu sendiri, lembaga atau individu yang digunakan untuk memindahkan dana tersebut melintasi batas negara, pemerintah dan legislator yang membuat kebijakan dan ikut serta dalam pengelolaan remitansi, individu yang menerima dana di daerah asal, hingga individu dan lembaga yang membantu pengelolaan dana remitansi di tingkat akar rumput. Penelitian ini berangkat dari pengamatan bahwa pertama banyak pihak yang terlibat dalam tata kelola remitansi ini. Kedua, telah diketahui beberapa praktik buruk dalam pengelolaannya seperti penerapan biaya transfer yang tinggi dan pengelolaan dana yang cenderung konsumtif. Namun di saat yang sama, ketiga, telah ada pihak-pihak yang berusaha memperbaiki tata kelola remitansi ini. Penelitian ini akan berfokus pada kenyataan terakhir ini dengan mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat dalam tata kelola remitansi buruh migran Indonesia untuk menggali lesson learned dan best practices dari upaya-upaya yang mereka lakukan. Hasil dari penelitian ini kemudian akan dijadikan informasi awal untuk penelitian berikutnya yang lebih komprehensif yang mengolah lessons learned dan best practices tersebut menjadi sebuah pemetaan yang mengaitkan upaya dari setiap aktor yang diharapkan dapat menjadi sebuah usulan model tata kelola remitansi buruh migran yang lebih baik bagi Indonesia. Kajian ini secara khusus bertujuan untuk mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat dalam tata kelola remitansi buruh migran Indonesia dan upaya-upaya yang telah mereka lakukan. Secara lebih khusus, penelitian ini akan melihat: (1) siapa aktor yang terlibat; (2) di mana posisi relatif mereka dan fungsi yang mereka jalankan dalam alur remitansi; (3) bad practices apa yang perlu dicatat untuk dihindari; dan (4) lesson learned dan best practices apa yang patut dicatat dari masing-masing aktor.

Author : Elisabeth Dewi dan Sylvia Yazid