Tinjauan Yuridis Penerapan Good Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sertifikat Tanah Di Kantor Pertahanan Kabupaten Sigi

, , Leave a comment

Good Governance merupakan suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif sesuai dengan dasar  atau  landasan  UUD NRI Tahun 1945 untuk membentuk suatu masyarakat yang makmur, sejahtera dan mandiri. Good Governance terkait erat dengan kontribusi, pemberdayaan, dan keseimbangan peran antara tiga pilarnya yaitu pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat.

Tugas terpenting dari setiap instansi pemerintah termasuk BPN adalah memberikan pelayanan, karena pada dasarnya pembentukan instansi-instansi pemerintah ditujukan sebagai perangkat utama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu setiap instansi pemerintah memiliki fungsi dan tugas pokok yang dipengaruhi oleh prosedur dan kebijakan tertentu, sebagai usaha pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik secara kualitas maupun kuantitas sehingga pada akhirnya dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat pengguna jasa layanan. Pelayanan publik yang baik adalah pelayanan yang tidak menghasilkan kesenjangan antara apa yang dilihat dan diharapkan oleh masyarakat dengan apa yang diberikan oleh pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa Pemerintah wajib untuk membangun kepercayaan masyarakat melalui penyelenggaraan pelayanan publik yang baik seiring dengan harapan dan tuntutan masyarakat. Namun hingga saat ini pelayanan publik yang ada di Indonesia  masih cukup buruk.

Permasalahan-permasalahan birokrasi seperti pelayanan yang rumit, lambat, mahal, dan penuh dengan praktek KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) masih ada hingga sekarang dan sangat sulit untuk dihilangkan.Akibatnya, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik cenderung rendah. Menurut laporan akhir tahun yang dibeberkan oleh Ombudsman tahun 2014-2016, BPN selalu turut melengkapi daftar 5 instansi yang paling sering dilaporkan kepada Ombudsman. Dari tahun 2014 hingga tahun 2016, persentase laporan pengaduan BPN cenderung selalu turun.Namun jika dilihat dari jumlah angkanya justru mengalami peningkatan sebesar 2 kali lipat, 160 jumlah laporan di tahun 2015, tiba-tiba meledak di tahun 2016 menjadi 365 laporan. Maraknya keluhan masyarakat akankinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi dalam memberikan pelayanan pendaftaran tanah kepada masyarakat, seperti kelambanan dalam memberikan pelayanan, pelayanan yang berbelit-belit. Aspek lain yang menyebabkan rendahnya kualitas pelayanan publik di Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi adalah masalah kepegawaian, yakni rendahnya kapabilitas, kompetensi, dan pengetahuan yang memadai dari aparatur sehingga hal ini membuat kualitas pelayanan publik menjadi tidak responsif, tidak berempati, tidak realibel dan tidak memiliki jaminan.

Untuk mencapai kualitas pelayanan yang demikian, setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan adalah ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan penerima pelayananyang tentunya merupakan perwujudan dari prinsip-prinsip good governance. Oleh karena itu, penulis memfokuskan menganalisis penerapan good governance dalam pelayanan publik.

Bertolak dari uraian dalam latar belakang masalah sebagaimana dikemukakan diatas, maka penulis dapat merumuskan pokok-pokok permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini sebagai berikut 1). Bagaimanakah penerapan Good Governance dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran sertifikat tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi? 2). Kendala Apakah  yang  dihadapi Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi dalam  menerapkan  prinsip Good Governance guna memberikan pelayanan pendaftaran sertifikat tanah?

Nama : Nurhayati