Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan Poligami Oleh Aparatur Sipil Negara (Studi Kasus Pengadilan Agama Kab. Donggala)

, , Leave a comment

Sudah  menjadi  kodrat  alam  bahwa  setiap  manusia  memiliki  naluri  untuk saling tertarik baik bagi pria ataupun wanita terhadap lawan jenisnya. Dari perasaan tertarik ini kemudian timbul keinginan di antara dua manusia tersebut untuk membentuk sebuah kehidupan rumah tangga bersama. Dengan hidup bersama, kemudian melahirkan  keturunan  yang  merupakan  sendi  utama  bagi  pembentukan negara dan bangsa.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan juga merupakan suatu perjanjian yang suci, kuat, kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal, santun menyantuni dan kasih mengasihi.

Perkawinan juga merupakan suatu perjanjian kawin (akad nikah) antara calon suami dan isteri oleh karena menurut Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan dalam perkawinan harus ada persetujuan antara kedua calon mempelai. Maka dapat dikatakan bahwa suatu pernikahan ialah merupakan suatu perjanjian (akad).

Berbicara mengenai poligami, seringkali dijumpai seorang suami yang ingin memiliki istri lebih dari satu dengan berbagai macam alasan. Alasan pertama yang sering diungkapkan adalah bahwa poligami adalah Sunnah Nabi Muhammad. Alasan kedua yang sering diangkat di masyarakat dalam perbincangan mengenai poligami adalah kelebihan jumlah perempuan atas laki-laki. Alasan ketiga bagi para pelaku poligami adalah karena istri mandul atau berpenyakit kronis yang sulit disembuhkan. Apabila dilihat dari sudut pandang agama, dalam keadaan tertentu poligami memang lebih baik dibandingkan melakukan zina.

Aturan mengenai poligami berlaku bagi setiap warga Negara Indonesia termasuk bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun bagi PNS syarat poligami yang ditetapkan lebih berat dibandingkan dengan pengaturan secara umum dalam Undang- Undang Perkawinan. Syarat tambahan poligami bagi Pegawai Negeri Sipil terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang kemudian diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Penambahan syarat ini dilakukan semata-mata karena Pegawai Negeri Sipil diharapkan dapat menjadi panutan dalam masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut : 1). Bagaimana proses pelaksanaan Poligami yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil? 2). Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Praktik Poligami Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Donggala?

Nama : Hendrayanto