Tinjauan Yuridis Terhadap Pengendalian Dampak Produk Tembakau Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

, , Leave a comment

Industri tembakau merupakan salah satu industri pertama yang lahir dan berkembang di negeri ini. Usia industri ini telah lebih dari seratus tahun, setara dengan usia kegiatan eksploitasi migas di tanah air. Industri tembakau berkembang sangat pesat sejak abad ke-19 dan telah menghasilkan produksi yang diekspor ke negara-negara Eropa pada masa itu. Awal mula industri ini berasal dari daerah Kudus, Jawa Tengah, yang kemudian menyebar ke daerah-daerah lainnya di Pulau Jawa. Sejak masa pemerintahan Hindia Belanda, tembakau telah menjadi komoditas ekspor yang utama, selain ekspor hasil kebun, hasil tambang dan sumber daya alam lainnya.

Industri tembakau merupakan salah satu industri nasional yang masih cukup kuat hingga saat ini, ditengah kecendrungan “deindusrialisasi” yang terjadi di Indonesia dalam satu dasa warsa terakhir. Keberadaan industri tembakau telah memberikan sumbangan besar terhadap pertumbuhan, penyerapan tenaga kerja, maupun pendapatan negara. Data Kementerian Pertanian menunjukkan, saat ini terdapat 10 (sepuluh) juta orang baik langsung (on farm) maupun tidak langsung (off farm), terlibat dalam kegiatan agribisnis tembakau. Jumlah tersebut sangatlah besar karena mencapai 30 persen dari jumlah tenaga kerja sektor formal di Indonesia, atau 10 persen dari jumlah tenaga kerja secara keseluruhan. Industri ini juga memberikan sumbangan sangat besar terhadap pendapatan negara dari pembayaran cukai. Dimana pada tahun 2017, kontribusi cukai rokok sebesar Rp 149,8 triliun atau 11,72 persen dari total penerimaan negara.

Produk tembakau menyumbang 34 persen pasar tembakau dunia. Tembakau Indonesia pun banyak yang telah menjadi ikon dunia. Apalagi yang punya ciri khas masih dicari seperti tembakau deli dan Madura, tapi tidak bisa dipenuhi karena alih fungsi tembakau ke komuditas lain. Disamping itu pro kontra terkait dengan produk tembakau akhir-akhir ini meningkat, dari dari sisi agribisnis, tembakau sangat strategis dan menciptakan multiplier efek. Di sisi lain, kalangan anti rokok dan gaya hidup sehat ingin produksi tembakau dapat dikendalikan.

Ketentuan di atas mengatur mengatur tentang produksi, peredaran, dan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif harus memenuhi standar dan/atau persyaratan yang ditetapkan. Ketentuan ini menimbulkan keresahan di kalangan petani dan pekerja tembakau, karena aturan ini mengandung makna dan ditafsirkan mematikan produsen tembakau. Ditambah lagi dengan wacana Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disingkat dengan DPR) untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang mana memasukan  Pasal terkait penggunaan bahan lain selain tembakau dalam produksi rokok dan   menaikan harga rokok menjadi Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sampai Rp. 143.000 (Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah) perbungkusnya.

Tujuan harga rokok ini dinaikan adalah demi mengurangi angka perokok pasif, sehingga berimbas pada meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Ketentuan tersebut, diberlakukan tentunya akan menghancurkan sumber pendapatan jutaan petani tembakau dan cengkeh Indonesia di perkirakan dua juta petani tembakau dan 1,5 juta petani cengkeh kehilangan mata pencaharian.. Selain itu, jika harga rokok benar dinaikkan, kemudian permintaanya menurun, dan berlanjut pada menurunnya pendapatan pabrik rokok, tentu akan berakibat pada pengurangan terhadap para pegawai pabrik rokok, dan jika solusinya hanya pada PHK para pegawai pabrik, maka berapa puluh ribu karyawan dan buruh pabrik rokok yang harus di PHK, dan berapa banyak pula keluarga yang hidupnya terancam jika ayah atau ibunya di PHK. Hal ini tentunya menjadi permasalahan yang harus di carikan solusi oleh pemerintah karena disatu sisi jika menggunakan bahan lain selain tembakau dan menaikkan harga rokok dilakukan maka akan mengakibatkan PHK besar-besaran dan tentunya akan menciptakan tingginya angka pengangguran dan mematikan mata pencaharian para petani tembakau dan cengkeh, akan tetapi jika tidak dilakukan pengendalian terhadap dampak produk tembakau akan berdampak pada terganggunya kesehatan masyarakat, hal ini dikarenakan rokok mengandung zat adiktif.

Berdasarkan hal di atas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian lebih mendalam dan penulis tuangkan dalam judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pengendalian Dampak Produk Tembakau Menurut Undang-Undang Nomor 36  Tahun 2009 Tentang Kesehatan”. Dan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; 1). Bagaimanakah pengaturan hukum tentang pengendalian dampak produk tembakau menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan? 2). Apakah kebijakan pengendalian produk tembakau yang dikeluarkan pemerintah memberikan perlindungan terhadap petani tembakau.

Nama : Moh. Ichsan Djaelani