Tinjauan Yuridis Terhadap Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Pada Pendaftaran Tanah Di Kabupaten Sigi

, , Leave a comment

Kebutuhan akan tanah saat ini semakin meningkat, dimana peningkatan akan tanah tersebut terjadi seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan lain yang berkaitan dengan tanah. Tanah bukan saja sebagai tempat untuk bermukim, tempat untuk bertani, tetapi lebih dari pada itu dimana tanah juga dapat dipakai sebagai jaminan mendapatkan pinjaman kredit dari bank dan juga untuk keperluan jual beli dan sewa menyewa. Begitu pentingnya kegunaan tanah bagi orang ataupun badan hukum menuntut adanya jaminan kepastian hukum atas tanah tersebut.

Oleh karena itu, tidaklah keliru jika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945) secara tegas menyatakan pentingnya penguasaan negara, sebagaimana di atur dalam  Pasal 33 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.  Sebagai realisasi dari Pasal 33 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945, maka pada tanggal 24 September 1960 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau lebih dikenal dengan singkatan resmi UUPA. Salah Satu tujuan di undangkannya UUPA adalah menjamin kepastian hukum kepada seluruh pemegang hak atas tanah. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA menyebutkan bahwa “ Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan – ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Berdasarkan ketentuan di atas maka pemegang hak atas tanah diwajibkan untuk mendaftarkan tanahnya. Pendaftaran tanah diselenggarakan antara lain untuk menyediakan informasi informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam rangka melakukan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah atau satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar. Penyajian data tersebut dilaksanakan oleh kantor Pertanahan kabupaten atau Kota seksi tata usaha pendaftaran tanah. Sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan bahwa “pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional”. Badan Pertanahan Nasional (selanjutnya disingkat dengan BPN) adalah lembaga pemerintah nonkementerian di Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 21 tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian yang lebih mendalam sehingga penulis memilih judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Pada Pendaftaran Tanah Di Kabupaten Sigi”. Dan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; 1). Faktor apakah yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum masyarakat kabupaten sigi dalam pendaftaran tanah? 2). Upaya-upaya apakah yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten sigi dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait pendaftaran tanah?

Nama : Vita Mayasari