Analisis Pelaksanaan Mutasi Jabatan Aparatur Sipil Negara Di Lingkup Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur sipil negara. Berbagai permasalahan atau hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan diperkirakan tidak berjalan dengan tugas yang diberikan, serta sanggup menjalankan dan tidak mengelak untuk menerima sanksi dan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh apabila melanggar tugas dan wewenang. Perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, professional, netral dan bebas dari intervensi politik serta bersih dari pratik korupsi juga dapat menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan perannya sabagai aparatur sipil negara.

Aparatur Negara adalah sebagai alat kelengkapan negara terutama yang meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari. Manajemen menitikberatkan pada kepegawaian negara dikenal dengan “profesi pegawai” yang bekerja di pemerintahan yang melaksanakan “Public Civil Servant Service”. Kepegawaian negara di Indonesia dikenal dengan sebutan Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya PNS). Dahulu dikenal dengan sebutan Pamong Projo atau Pangreh Projo. Dengan adanya Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, kepegawaian negara yang disebut dengan istilah aparatur sipil Negara, mencakup Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).­­­­

Berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 2014 Aparatur Sipil Negara yang biasanya di singkat ASN ialah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintahan. Aparatur sipil negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah yang di angkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan di serahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diberikan tugas-tugas negara lainnya dengan gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Keberadaan Aparatur Sipil Negara itu sendiri mempunyai fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik yang dibuat pejabat pembina, pelayanan publik yang berkualitas dan professional serta perekat dan pemersatu bangsa. Adapun peran aparatur sipil negara ialah sebagai perencana, pelaksana dan pegawas penyelengaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang professional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik dan akuntable, maka setiap pegawai negeri sipil diberikan hak seperti gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun, jaminan hari tua serta pengembangan kompetensi. Selain hak sebagaimana di atur dalam pasal 70 UU ASN di sebutkan bahwa setiap pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Adapun kewajiban ASN ialah setia dan taat kepada Pancasila, UUD Tahun 1945, NKRI, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang telah di rumuskan dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pegawai negeri sipil sabagai unsur aparatur sipil negara dalam menjalankan negara dan abdi masyarakat. Aparatur sipil negara juga harus bisa menjunjung tinggi martabat dan citra seorang kepegawaian demi kepentingan masyarakat dan negara. Namun ternyata yang terjadi di lapangan masih banyak ditemukan aparatur sipil negara yang tidak menyadari akan tugas dan fungsinya tersebut sehingga seringkali timbul masalah-masalah dalam menjalankan tugasnya dan tidak jarang pula menimbulkan kekecewaan yang berlebihan pada masyarakat.

Permasalahan perpindahan/mutasi aparatur sipil negara di provinsi Sulawesi Selatan merupakan bagian dari pembinaan, guna memberikan pengalaman kerja, tanggung jawab dan kemampuan yang lebih besar kepada pegawai tersebut. Tujuan utama dari adanya mutasi ASN adalah untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas dari kinerja ASN yang bersangkutan tersebut.

Selain dari pada pembinaan, mutasi dapat juga dimungkinkan terjadi di karenakan adanya penyederhanaan atau pengembangan suatu instansi. Pelaksanaan mutasi ASN di daerah sudah menjadi tugas Badan Kepegawai Daerah (BKD). Hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mutasi yang di atur dalam pasal 73 undang-undang nomor 5 Tahun 2014.

Tujuan dari pembinaan ASN ialah untuk menjamin penyelengaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna, diarahkan kepada pembinaan ASN dengan mengunakan sistem karier dan sistem prestasi kerja. Hal yan terpenting dalam pembinaan aparatur sipil negara adalah konsistensi terhadap kebijakan pemberian penghargaan (reward) dan penghukuman (punishment) dalam rangka mewujudkan aparatur sipil negara yang di siplin yaitu penghargaan kepada siapapun ASN yang telah berprestasi dan memberikan kepada siapapun yang melanggar dan dalam hal ini juga mutasi merupakan salah satu penerapan dari penghargaan dan penghukuman sebagai mana di atur dalam peraturan pemerintahan nomor 56 tahun 2010 tentang disiplin ASN.

BKD Provinsi Sul-Sel sebagai pelaksana mutasi ASN, dalam hal ini BKD juga dituntut untuk professional dalam pelaksanaan tugasnya. dalam perkembangannya tidak sedikit sebuah kritik yang muncul terhadap pelaksanaan kewenangan kepala daerah dan pelaksanan tugas BKD terutama dalam hal keadilan dan keterbukaan dalam pengambilan keputusan terhadap mutasi ASN.  Mutasi di provinsi sering juga menjadi sorotan media, hal ini karena seringnya pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan melakukan mutasi ASN di lingkungannya.

Pentingnya perpindahan Pegawai negeri sipil di lingkup Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan menjadikan motivasi Aparatur Sipil Negara lebih memperlihatkan keterampilan atau kinerja yang lebih baik, agar mendapatkan tempat/jabatan yang lebih sesuai.

Berdasarkan uraian di atas penulis kemudian ingin mengangkat sebuah penelitian yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Mutasi Jabatan Aparatur Sipil Negara Di Lingkup Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan”.

Nama : Edwar