Aspek Hukum Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Tenaga kerja Di Ud. Dinamis Abadi Kota Palu

Upaya pembangunan sumber daya manusia merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dengan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan pelaksa- naan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu, ketenagakerjaan diarahkan pada peningkatan harkat, martabat, dan kemampuan manusia, serta kepercayaan pada diri sendiri dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, dan makmur, baik materiil maupun spiritual.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk menciptakan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dalam mewujudkan kesejahteraannya.

Sedangkan pengertian tenaga kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Pada saat syarat pertama kali karyawan diterima kerja maka mengacu pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, karena syarat-syarat kerja diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Setelah karyawan diterima bekerja maka kedua belah pihak (perusahaan dan karyawan) tunduk pada Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Pada saat karyawan mulai diterima bekerja dan saat bekerja tidak lepas dari hubungannya dengan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan Undang- Undang No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja yaitu perusahaan UD. DINAMIS ABADI untuk melindungi tenaga kerja memberikan alat pelindung diri yang diatur sesuai dengan peraturan perusahaan berupa Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Perlindungan tersebut berupa masker, kacamata las, sarung tangan dan penutup telinga (earplug). Ketenagakerjaan tersebut yang diatur oleh Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yang ada hubungannya terkait dengan Undang- undang No. 1 Tahun 1970 sangat erat kaitannya dengan Jaminan Sosial Tenaga Kerja apabila terjadi kecelakaan kerja yang diatur dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Dalam peraturan perusahaan terdapat pada Perjanjian Kerja Bersama antara lain mengatur peraturan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosialnya. Keselamatan dan Kesehatan Kerja telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaannya guna untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produktivitas. Secara makro berkaitan dengan JAMSOSTEK (Jaminan Sosial Tenaga Kerja). Karena setiap perusahaan wajib mempunyai K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja). Sedangkan sistem K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja), yaitu alat produksi yang aman, harus menggunakan alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan, alat pemadam kebakaran/tangga darurat, obat-obatan dan fasilitas medis, mesin-mesin produksi harus sesuai. Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah suatu kondisi dalam pekerjaan yang sehat dan aman baik itu bagi pekerjaannya, perusahaan maupun bagi masyarakat dan lingkungan sekitar pabrik atau tempat kerja tersebut.

Nama : Andi Reza Alief Chairin Noor