Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Sipeso Kecamatan Sindue Tobata Kabupaten Donggala

Badan permusyawaratan Desa atau yang disingkat BPD merupakan lembaga legislatif di Tingkat Desa terhadap pemerintah desa. Lembaga ini merupakan lembaga perwakilan rakyat di desa sebagai wadah bagi masyarakat desa untuk menyalurkan aspirasinya. Kehadiran BPD ini sangat penting untuk mengontrol kebijakan-kebijakan pemerintah desa agar senantiasa berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Menurut UU No.6 Tahun 2014 Pasal 55, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tiga fungsi, yaitu (1) membahas dan menyepakati. Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, (2) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan (3) melakukan Pengawasan yang dilakukan BPD bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintahan desa berjalan sebagaimana mestinya berdasarkan pada aspirasi dan kepentingan masyarakat desa. Memastikan bahwa semua kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa tidak bertentangan dengan aspirasi dan harapan masyarakat desa. Sebab fungsi pemerintah desa adalah fungsi pelayanan dan fungsi pembanguna, yaitu melayani masyarakat melalui kebijakan-kebjakan atau program kerja yang dibuatnya.

Untuk memastikan bahwa pemerintahan desa berjalan dengan baik dan kebijakan pemerintah desa berpihak kepada kepentingan masyarakat, maka BPD harus melaksanakan fungsi kontrolnya dengan baik. Mengawasi dari dekat dengan terlibat langsung dalam pembuatan proses kebijakan oleh pemerintah desa, misalnya dalam pembuatan Peraturan Desa (PERDES) maupun pelaksanaannya. Jangan sampai PERDES yang dibuat pemerintah desa tidak memperhatikan aspirasi masyarakat, tetapi justru hanya mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu didesa tersebut. Atau jangan sampai PERDES yang telah dibuat menjadi sekedar formalitas dan tidak dijalankan.

Dalam prakteknya, ada beberapa BPD di Indonesia yang berhasil menjalankan tugas pengawasan tersebut dengan baik. Begitu pula sebaliknya ada bebrapa BPD yang belum melaksanakan tugas pengawasan dengan maksimal. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya kesadaran BPD itu sendiri terhadap fungsinya, dan bisa juga disebabkan oleh faktor lain seperti pertemanan, persaudaraan, atau mungkin faktor kepentingan pribadi anggota BPD.

Hal ini bisa terjadi, sebab kedudukan BPD yang berada di Desa dimana anggotanya biasanya adalah teman dekat, bahkan keluarga dari aparat Desa itu sendiri atau orang-orang di desa tersebut yang sudah saling mengenal dengan aparat desa. sehingga anggota BPD menjadi segan untuk mengotrol, memeriksa kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah desa. Akhirnya, jabatan sebagai anggota BPD hanya menjadi formalitas tanpa menjalankan fungsinya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Pelaksanaan fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sipeso Kecamatan Sindue Tobata Kabupaten Donggala ?

Nama : Sirfan