Implementasi Kebijakan Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) Keuangan APBN Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 250/PMK.05/2010 Tentang Tata cara pencairan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Atas Beban Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara pada  Kantor  Pelayanan Perbendaharaan Negara pasal 4 poin c Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM).

Pemerintah  Daerah  yang dimaksud dalam penulisan ini adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah salah satu Pengguna Anggaran Belanja Negara. Sebagai pengguna Anggaran yang unit-unit kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  Provinsi Sulawesi Tengah yang struktur organisasinya meliputi lembaga-lembaga pendidikan (SD/SMP/SMA Sederajat) dan Kebudayaan tentu menjadi bagian dari pengguna anggaran, yang dalam Kebijakan Menteri Keuangan di sebut sebagai Penerima Hak (S2570/PB/2017).

Sebagai penerima Hak pihak-pihak tersebut dalam memperoleh haknya hendaknya mengikuti mekanisme berupa prosedur yang telah ada. Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) merupakan bagian dari sistem dan prosedur pengeluaran kas, proses penerbitan SPM adalah tahapan penting bagi penerima hak. Permasalahan yang sering timbul adalah ketika proses melewati waktu yang telah ditetapkan prosedur, sebagaimana ketentuan prosedur bahwa penerima Hak memiliki waktu 5 (lima hari untuk mengajukan proses mendapatkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), lama proses pada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah 5 (lima) hari, selanjutnya proses memperoleh Surat Perintah Membayar (SPM)  dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dilanjutkan kepada Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar (PPSPM) juga lamanya 5 (lima Hari) dan selanjutnya Surat Perintah Membayar di serahkan ke KPPN untuk diverifikasi lamanya 2 (dua) hari.

Dari prosedur ini Penerima Hak hanya membutuhkan waktu proses selama 17  (tujuh  belas hari). Penerima hak dapat memperoleh haknya  apabila  memiliki  Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), memperolehnya melalui proses pengujian atas SPM  yang  diajukan baik dari segi kelengkapan dokumen maupun  kebenaran  pengisiannya. Surat Pemerintah Membayar (SPM) dapat diterbitkan jika pengeluaran yang diminta tidak melebihi paguanggaran yang tersedia dan didukung dengan kelengkapan dokumen sesuai peraturan perundangan. Berdasarkan pada berbagai masalah yang penulis peroleh selama obsevasi, maka penulis dalam penelitian ini memberi judul atau topik penelitian “ Implementasi Kebijakan Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)  Keuangan  APBN Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah” Untuk menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan Judul tersebut penulis memilih teori Implementasi Rippley dan Franklin dalam Winarno (2012;45) menegaskan bahwa setiap produk kebijakan publik yang siap di implementasikan akan berhasil jika memperhatikan dan mensinergikkan 3 (tiga) faktor utama, yaitu; 1) Tingkat  kepatuhan  aparatur. 2) Kelancaran dan tidak adanya persoalan. 3)  Kinerja Aparatur.

Bertolak dari masalah-masalah yang penuli suarakan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut “Bagaimana implementasi Kebijakan Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) Keuangan APBN Pada dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah?

Nama : Ilham