Implementasi Program AIokasi Dana Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Muruona

Secara administratif, desa merupakan satuan terkecil dalam struktur pemerintahan di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan secara formal PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa sebagai dasar hukum untuk mengatur segala sesuatu yang penting dilakukan dalam penyelenggaraan  pemerintahan desa. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam menyelenggarakan pemerintahannya, desa diserahi berbagai hak, wewenang dan kewajiban tertentu untuk menentukan sikap dalam berbagai pengambilan keputusan, melakukan penetapan maupun  pertanggung-jawaban (Suwignjo,1985:15). Hak, wewenang dan kewajiban tersebut tumbuh dan berkembang sejak terbentuknya desa dan adat istiadat yang melingkupinya. Hal yang lebih penting lagi adalah bahwa hak, wewenang dan kewajiban ini telah diatur penggunaannya dalam peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia tadi, yakni PP Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Hak dan wewenang ini kemudian disebut sebagai hak menyelenggarakan rumah tangga sendiri atau yang dikenal dengan sebutan Otonomi Daerah.

Demikian halnya dengan kewajiban yang harus dilakukan oleh para pelaku dalam Pemerintahan Desa itu sendiri mencerminkan kesatuan semua desa yang ada di Indonesia sebagai  bagian dari sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menyelenggarakan otonomi-nya, desa mempunyai hak dan kewenangan lain sebagai akibat tugas-tugas yang dibebankan oleh pemerintah yang lebih tinggi, yaitu hak atas pelaksanaan tugas dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan di desa. Berbagai hak dan kewenangan ini menjadi segala sesuatu yang penting untuk dilakukan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya untuk mencapai kesejahteraan. Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang lebih lanjut diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa menandai bahwa Pemerintah Pusat kembali melakukan pendekatan kewilayahan (titik berat dan fokus pembangunan ada di tingkat desa) yang sebelumnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 berorientasi pada pendekatan administratif (titik berat dan fokus pembangunan ada di wilayah kabupaten), artinya secara tegas kedudukan, dan fungsi pemerintah desa diakui oleh pemerintah pusat dimana desa memiliki kewenangan melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan serta menyelenggarakan pembangunan dan oleh karena itu  berhak untuk mendapatkan bagian dari dana yang diberikan pemerintah pusat kepada kabupaten. Maka sudah semestinya desa mendapatkan alokasi sumber daya yang memadai khususnya dalam hal  pendanaan demi percepatan pembangunan dan kemajuan daerah. 

Berkenaan dengan hal tersebut maka pemerintah pusat sejak diterapkannya otonomi daerah selalu mengucurkan dana dari pusat ke daerah yang dihimpun ke dalam Anggaran Pengeluaran dan Belanja Daerah (APBD) yang dimaksudkan untuk mengimbangi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sering kita kenal dengan dana perimbangan, dimana dana perimbangan tersebut terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Untuk itulah dalam PP Nomor 72 Tahun 2005 tersebut juga telah mengatur sumber pembiayaan  bagi desa dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat Fakta menunjukan sebagian besar DAU yang dikelola daerah digunakan untuk belanja rutin dan pembiayaan operasional dari aparat  penyelenggara pemerintahan daerah, terutama gaji pegawai Pemerintah Daerah. Hal tersebut menyebabkan kebanyakan daerah menjadi sangat bergantung kepada DAK sebagai sumber pendanaan dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik kemasyarakatan.
DAK dipakai untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antardaerah dengan prioritas pada bidang kegiatan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintah daerah, dan lingkungan hidup. Sedangkan untuk DBH tidak semua daerah mendapatkannya dikarenakan keterbatasan sumber daya maupun potensi yang dimiliki daerah. Hal ini jelas membawa efek domino terhadap desa, yang mana merupakan wilayah terbawah dalam struktur pemerintahan kabupaten sehingga desa turut mengalami kesulitan dalam hal  pendanaan. Sebagaimana diketahui, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 212 ayat (3) disebutkan bahwa sumber pendapatan desa terdiri atas: a) Pendapatan Asli Desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong-royong, dan lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah; b) Bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota  paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi kabupaten/kota sebagian bagi desa; c) Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap desa secara  proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa; d) Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan; e) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
Untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka ditetapkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; selanjutnya dikeluarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa; kemudian dikeluarkan lagi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/286/SJ perihal pelaksanaan Alokasi Dana Desa yang di dalamnya diatur bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, desa mempunyai hak untuk memperoleh bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten dan kota. Perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten/kota selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa (ADD).
Dalam perjalanannya, program ini masih menemui berbagai anggapan terkait hambatan dalam implementasi dan aplikasinya di lapangan, seperti masih terbatasnya sumber-sumber pembiayaan dalam mendanai kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, masih rendahnya sumber daya manusia yang dimiliki, penyaluran dana Alokasi Dana Desa dari kabupaten ke desa-desa cenderung terlambat, pengalokasian dana Alokasi Dana Desa dari kabupaten kepada desa-desa masih kurang dan belum memperhatikan aspek kebutuhan riil desa, kemampuan perangkat desa masih minim dalam hal pengelolaan keuangan desa, dana alokasi yang diterima desa lebih  banyak digunakan untuk kegiatan operasional perangkat desa, dan berbagai permasalahan sejenis lainnya yang menyebabkan hasil dari pelaksanaan program ini tidak secara signifikan berhasil merealisasikan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa seperti yang diharapkan. Didasarkan pada uraian di atas serta berbagai permasalahan yang ada, kajian tentang Implementasi Program Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan locus Desa Muruona Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur, menarik untuk ditelaah kembali. Adapun jurnal ini ditulis berdasarkan Laporan Akhir hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis tentang
”IMPLEMENTASI PROGRAM ALOKASI DANA DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DESA MURUONA KECAMATAN ILE APE KABUPATEN LEMBATA PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR”
Nama : AGUSTINUS BRAMANTIO G. P. LIWUN
http://www.academia.edu/5218236/Jurnal_Alokasi_Dana_Desa