Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menetapkan Peraturan Desa Di Desa Mapane Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan wujud dari pelaksanaan otonomi daerah dimana secara konstitusional ini merupakan aktualisasi dari isi pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang kemungkinan untuk menyelenggarakan sistem pemerintahan secara desentralisasi yang menempatkan desa sebagai garis depan dari sistem Pemerintahan Indonesia dan keberadaanya merupakan ujung tombak dari pelaksanaan kehidupan yang demokratis di daerah.

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa atau yang sering disingkat BPD atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan, BPD adalah unsur lembaga dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Peran BPD sangat penting, karena sebagai unsur lembaga yang paling dekat dengan masyarakat. Oleh karena itu, sesuai dengan tujuan dibentuknya BPD diharapkan dapat terwujudnya suatu proses demokrasi yang baik dimulai dari sistem pemerintahan terkecil yaitu desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dibentuk ditiap-tiap desa di seluruh Indonesia yang pembentukannya di latar belakangi oleh Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah maupun Undang-Undang penggantinya yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 TentangĀ  Desa. Sesuai dengan fungsi dari lembaga ini yakni sebagai lembaga yang menjalankan fungsi legislasi, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta menjalankan fungsi pengawasan, maka diharapkan dengan efektifnya pelaksanaan fungsi tersebut dapat diwujudkan keseimbangan kekuatan antara elemen masyarakat yang direpresentasikan oleh BPD dengan pemerintah desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan legislatif di tingkat desa sekaligus wakil dari masyarakat desa di beri kewenangan penuh untuk menerapkan budaya demokrasi di tingkat Desa, baik dalam hal pengawasan terhadap Pemerintah Desa maupun dalam hal penampungan aspirasi Masyarakat Desa. BPD diharapkan menjadi wadah politik bagi masyarakat desa untuk menyampaikan ide atau gagasan mereka agar dapat terealisasi dalam pembangunan dan kebijakan yang ada di desa. Hal ini dapat terealisasi apabila BPD sebagai lembaga legislatif di desa berperan aktif dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsinya. Selain itu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan legislatif dalam Pemerintahan Desa mempunyai hak untuk menetapkan peraturan desa, bersama Pemerintah Desa. Pembuatan peraturan desa sangat penting, karena desa yang sudah dibentuk harus mempunyai landasan hukum dan perencanaan yang jelas dalam setiap aktivitasnya.

Pelaksanaan fungsi legislasi BPD di Desa Mapane Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala yang menjadi ukuran dalam menilai kinerja organisasi BPD, meskipun dinilai baik pada saat peneliti melaksanakan observasi, namun terlepas dari penilaian masyarakat tersebut ternyata masih ditemukan sejumlah fakta yang apabila dikaitkan dengan tugas dan fungsi BPD belum berjalan secara baik.

Mencermati fungsi BPD khususnya dalam hal menetapkan peraturan desa, di Desa Mapane Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala, maka dapat dikatakan bahwa BPD memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam proses pemerintahan di desa. BPD secara langsung dapat mempengaruhi dinamika kehidupan masyarakat desa. Namun kenyataan yang terjadi di lapangan diketahui bahwa BPD di Desa Mapane Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala belum mampu menjalankan fungsi dan perannya tersebut secara maksimal dalam menetapkan peraturan desa, hal ini dikarenakan Sumber Daya Manusia yang menjadi anggota BPD pada sisi tingkat pendidikan dominan adalah SMA, sehingga hal tersebut yang menjadi penghambat berbagai peraturan desa terlambat dalam penetapannya.

Nama : Mohammad Afandi