Tinjauan Yuridis Tentang Penyelesaian Sengketa Konsumen

Indonesia termasuk negara yang berkembang, baik dalam pembangunan dan perkembangan perekonomian nasional telah menghasilkan beraneka ragam produk barang dan/atau jasa yang dapat dipakai dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Kemajuan dibidang ilmu pengetahuan, teknologi telekomunikasi dan informatika juga turut memperluas ruang transaksi barang dan/atau jasa hingga melintasi batas wilayah suatu negara. dengan demikian sangat bermanfaat bagi kepentingan konsumen karena kebutuhan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi, dalam hal ini konsumen memiliki hak untuk memilih aneka jenis kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

Kedudukan konsumen pada umumnya masih lemah dalam bidang ekonomi, dan pendidikan. Untuk dapat menjamin suatu penyelenggaraan perlindungan konsumen, maka pemerintah membuat Perlindungan Konsumen dalam suatu produk hukum. Hal ini penting karena hanya hukum yang memilki kekuatan untuk memaksa pelaku usaha untuk menaatinya, dan juga hukum memiliki sanksi yang tegas. dampak yang dapat ditimbulkan akibat tindakan pelaku usaha yang sewenang-wenang dan hanya mengutamakan keuntungan dari bisnisnya sendiri, maka pemerintah memilki kewajiban untuk melindungi konsumen yang  posisinya memang lemah.

Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka masyarakat  konsumen yang dirugikan terlindungi dan mempunyai pilihan untuk mengadukan permasalahannya dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri, atau dapat mengajukan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Pembentukan hukum perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tapi bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan barang dan/atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu dua puluh satu hari kerja setelah gugatan diterima serta dalam waktu paling lambat tujuh hari kerja sejak menerima putusan, para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat empat belas hari kerja sejak menerima pemberitahuan putusan, kepada pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu paling lambat empat belas hari kerja sejak menerima pemberitahuan putusan dianggap menerima putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Yayasan Lembaga Konsumen Sulteng memberi waktu 14 hari atau selama dua pekan atas tanggapan somasi yang diajukan 5 Februari 2007. Hingga batas akhir Senin 19 Februari 2007 lalu, tanggapan tidak ada. Salman Hadiyanto menuturkan, himbauan yang dituangkan melalui somasi, juga sedang diperjuangkan YLKI Pusat Jakarta untuk diadvokasi di PT PLN. tim bidang pengaduan YLKI pusat datang ke Palu untuk peninjauan sekaligus menghitung tingkat kerugian yang dialami konsumen. Hasilnya sebagai rujukan untuk mengadukan PT PLN pusat. Jika memang tidak membuahkan hasil, ditegaskan Salman, class action akan diajukan.

Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas oleh penulis, adalah sebagai berikut : 1). Bagaimanakah sikap badan peradilan dalam memberikan upaya perlindungan konsumen? 2). Faktor yang menjadi penyebab kendala dalam mengimplementasikan Undang-Undang Perlindungan Konsumen?

Nama : Abdul Rahman Tibahary

Sumber : http://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/jom/article/view/508