Eksistensi Usaha Rakyat Dalam Perspektif Globalisasi

Globalisasi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan situasi hilangnya berbagai penghalang dari pergerakan barang dan jasa antar negara-negara di seluruh dunia atau yang disebut juga sebagai liberalisasi ekonomi yang mendunia. Namun globalisasi sebaiknya dipahami tidak hanya dalam perspektif yang sempit semacam ini. Karena dengan terbukanya suatu negara terhadap negara lain, negara tersebut tidak hanya mengundang masuknya barang dan jasa tetapi juga alih teknologi, pola konsumsi, pendidikan, budaya, nilai-nilai dan lain sebagainya. Proses pengintegrasian ekonomi suatu negara ke dalam ekonomi dunia ini akan memberikan berbagai implikasi terhadap rakyatnya, bukan hanya dalam kegiatan atau kondisi ekonominya saja tetapi juga dalam berbagai aspek kehidupan lainnya.

Terlalu naif bila kita beranggapan bahwa dalam proses ini akan dicapai suatu perolehan yang adil bagi semua pihak. Jelasnya, bisa dipastikan akan ada pihak yang lebih diuntungkan dan sebaliknya, akan ada pihak yang dirugikan. Siapa yang akan menjadi pemenang dan siapa yang akan kalah pada akhir permainan ini nantinya, hampir semua sepakat: negara-negara maju yang sudah kuatlah yang akan menjadi pemenangnya. Dan sebaliknya, negara-negara berkembang dan terbelakang akan menjadi pihak yang dikalahkan. Itu kalau kita lihat globalisasi sebagai pertarungan antar negara. Bagaimana dengan pertarungan antar pelaku ekonomi? Antar usaha besar (termasuk multinasional dan para konglomerat domestik) dengan usaha kecil atau mikro yang notabene merupakan unsur utama usaha rakyat? Mereka yang menggantungkan diri pada usaha berskala kecil dan mikro ini jumlahnya sangat banyak. Karena itulah pemikiran mengenai dampak meningkatnya intensitas kompetisi akibat proses globalisasi terhadap kelompok besar yang lemah ini sangat krusial.

Dalam kaitannya dengan hubungan antar negara, sampai saat ini masih terdapat dua kubu pemihakan atas sistem perdagangan bebas, yakni kubu yang optimis dan pesimis. Argumen yang dikemukakan oleh para “trade optimists” adalah bahwa liberalisasi perdagangan akan mendorong pertumbuhan ekspor yang cepat dan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu para “trade pesimists” melihat bahwa ekspor negara yang kurang berkembang dalam perdagangan bebas akan tumbuh secara perlahan karena berbagai sebab antara lain: karena kurangnya permintaan terhadap bahan mentah dari negara dunia ketiga, karena ditemukannya subtitusi sintetis bahan mentah tersebut, karena rendahnya elastisitas pendapatan terhadap permintaan untuk produk primer dan barang manufaktur ringan, karena meningkatnya produktivitas pertanian di negara maju dan meningkatnya proteksi baik bagi produk pertanian maupun industri yang intensif tenaga kerja di negara maju. Sementara itu nilai tukar pun akan memburuk karena adanya oligopoli dalam penguasaan faktor produksi dan pasar komiditi di negara maju, dikombinasikan dengan meningkatnya persaingan supply dari negara pengekspor serta rendahnya elastisitas pendapatan terhadap permintaan akan barang-barang yang diproduksi negara-negara kurang berkembang (Todaro, 1994:505-506).

Kelompok “trade optimists” (free trader) yang mengadvokasikan terbentuknya perdagangan bebas saat ini berada di atas angin dan kelompok “trade pessimists” (protectionists) yang menuntut lebih banyak proteksi, semakin kehilangan pengikut. Secara bertahap dan pasti, langkah-langkah ke arah perdagangan bebas kelihatan semakin mantap. Tekanan dari luar menuju globalisasi dirasakan semakin lama semakin menguat. GATT (General Agreement on Tariffs and Trade), misalnya, adalah suatu alat yang digunakan sebagai penggerak ke arah liberalisasi perdagangan dunia tersebut.

GATT sebetulnya telah terbentuk sejak tahun 1947. Sejak tahun 1947 sampai dengan 1993 telah diselesaikan 8 perundingan. Namun baru tahun 1967, pada perundingan yang disebut Kennedy Round, GATT dianggap berhasil menurunkan tarif secara drastis. Keberhasilan ini berlanjut pada Tokyo Round (1973-1979) dan yang terakhir Uruguay Round (1986-1993). Negara-negara yang sudah menandatangani GATT bertemu secara periodik dan membuat keputusan mengenai cara-cara untuk menghilangkan berbagai rintangan ke arah perdagangan bebas dunia. Perundingan-perundingan inilah yang disebut round. Bentuk-bentuk rintangan yang dimaksud terutama adalah yang diterapkan oleh pemerintah suatu negara, baik berupa tarif yang dibebankan pada impor barang dari negara lain, ataupun berupa ketentuan non-tarif seperti kuota impor atau aturan lain yang dimaksudkan untuk membatasi atau bahkan menolak masuknya barang yang diduga akan mengancam industri dalam negeri. Dalam pertemuan bulan April 1994 di Marrakesh, Maroko, 118 negara termasuk Indonesia telah menandatangani Final Act dari Uruguay Round.2 Final Act ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 1995, dan setiap negara memiliki waktu dua tahun untuk meratifikasi kesepakatan perdagangan yang telah ditetapkan dalam menjalankan perdagangan dunia. Sebagai pertanda keseriusan, satu badan baru pun telah dibentuk untuk mengambil alih peranan GATT dan mengawasi pelaksanaan GATT. Badan yang disebut WTO (World Trade Organisation) ini kelak juga berfungsi sebagai lembaga penyelesai perselisihan antar negara yang muncul dalam kaitannya dengan perjanjian-perjanjian yang termasuk di dalam Final Act.

Kesadaran bahwa praktek-praktek perdagangan internasional melalui instrumen GATT lebih banyak merugikan negara-negara dunia ketiga telah menyebabkan munculnya 2 Pada round pertama yakni Geneva round tahun 1947, jumlah negara peserta baru mencapai 23 negara. beberapa upaya kelompok negara berkembang untuk mentransformasikan relasi ekonomi antara negara-negara maju dengan negara-negara berkembang. Salah satunya adalah desakan untuk membentuk UNCTAD (The United Nation Congerence on Trade and Development) tahun 1964. Tujuan UNCTAD adalah untuk menyaingi GATT dan memperbaiki mekanisme tata ekonomi internasional agar lebih menguntungkan negaranegara berkembang. Satu prestasi UNCTAD adalah keberhasilannya menerapkan skema GSP (Generalized System of Preferences). Sayangnya berbagai upaya yang dilakukan itu tidak pernah berhasil menyaingi dominasi super power negara-negara barat didalam sistem global, dengan USA sebagai kekuatan kapitalis yang hegemonis.

Paralel dengan kecenderungan globalisasi di atas, di level regional telah terbentuk berbagai blok perdagangan dan bentuk kerjasama ekonomi lainnya. APEC (Asia Pacific Economic Cooperation), sebagai contoh, adalah suatu bentuk kerjasama negara-negara yang terdiri dari negara-negara di wilayah Australia, negara-negara Asia Tenggara dan Asia Timur, serta negara-negara di Amerika Utara dan Amerika Selatan. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kerja sama ekonomi antar negara-negara anggotanya ke arah perdagangan yang lebih bebas. Secara fundamental, tujuan APEC dengan demikian sejalan dengan perjanjian GATT, walaupun dalam level yang berbeda yakni di level regional.4 Program liberalisasi perdagangan dan investasi ini akan dimulai tahun 2000 dan proses menuju perdagangan yang bebas dan terbuka di wilayah Asia Pasifik ini akan sempurna dilaksanakan pada tahun 2020, kecuali untuk negara-negara industri yang harus menyelesaikan proses ini tahun 2010.

Di level yang lebih kecil lagi, negara-negara Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN pada ASEAN Summit ke empat di Singapura tahun 1992 telah membuat kesepakatan untuk membetuk AFTA (ASEAN Free Trade Area). Konsensus ini akan secara drastis mengurangi tariff bagi barang-barang manufaktur yang diperjualbelikan di dalam wilayah Asia Tenggara. Melalui skema AFTA, sejak 1 Januari 1993 hingga 15 tahun ke depan sekitar 87% dari barang-barang yang beredar di asia Tenggara akan mengalami penurunan tariff impor. Target ini kemudian dipercepat menjadi 10 tahun (tahun 2003). Terbentuknya AFTA tidak terlepas dari kecenderungan global saat itu yakni munculnya blok-blok perdagangan di Amerika Utara dan Eropa. Pasar Tunggal Eropa (Single Europe Market-SEM), dan NAFTA (North American Free Trade Agreement) merupakan tantangan besar bagi negara-negara berkembang termasuk negaranegara di Asia Tenggara, dan situasi eksternal tersebut telah menjadi stimulus pembentukan AFTA. Melihat sejarahnya, banyak orang yang menilai bahwa AFTA lebih nampak sebagai tindakan yang didorong oleh latar belakang politis ketimbang ekonomis. Walaupun AFTA telah berhasil menjadi pertanda solidaritas antar negara di Asia Tenggara, namun diragukan keberhasilannya dalam meningkatkan perdagangan intra 3 Faktor-aktor apa yang berkontribusi terhadap kegagalan kelompok negara dunia ketiga menghadapi tantangan dominasi negara maju dalam tata ekonomi internasional ini dapat dilihat pada tulisan Anthony McGrew, The third World in The New Global Order, dalam Allen and Thomas, Poverty and Development in The 1990. Salah satu pernyataan dalam deklarasi Bogor yang ditandatangani para pemimpin negara-negara yang tergabung dalam APEC disebutkan bahwa mereka setuju untuk mengakselerasi pelaksanaan dari komitmen GATT dan melanjutkan liberalisasi unilateral.

ASEAN. Dalam kaitannya dengan kerjasama antar beberapa negara di Asia Tenggara, telah ditetapkan pula skema Segitiga Pertumbuhan (Growth Triangle).5 Tujuan utama dari pembentukan segitiga pertumbuhan adalah untuk memperkuat jaringan ekonomi bisnis diantara negara-negara anggotanya.

Keberadaan blok-blok perdagangan dan kerjasama ekonomi regional maupun subregional dalam berbagai bentuknya, di satu sisi dapat dipandang sebagai buffer untuk menahan efek dari globalisasi yang lebih luas, namun sekaligus bisa dilihat sebagai batu loncatan menuju globalisasi.

Nama : Hetifah Sjaifudian

Sumber : https://media.neliti.com/media/publications/561-ID-tantangan-globalisasi-mampukah-usaha-rakyat-menjadi-aktor-utama-dalam-perekonomi.pdf