Implementasi Dan Kebijakan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Terhadap Perdagangan Dan Tatalaksana Impor Barang Di Kawasan Perbatasan Indonesia – Malaysia Khususnya Entikong – Serawak Ditinjau Dari Perspektif Perjanjian Internasional

Indonesia adalah negara kepulauan yang dua pertiga dari wilayah Indonesia adalah perbatasan laut. Luas wilayah perbatasan laut dan darat Indonesia tentunya membutuhkan dukungan sistem menejemen perbatasan yang terorganisir dan profesional, baik ditingkat pusat maupun daerah. Penempatan hukum dalam kedudukan yang superior di dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara membawa konsekuensi, hukum harus dijunjung tinggi dan dipakai sebagai mekanisme instrumentalis untuk mengabdi kepada kepentingan manusia. Dalam format yang demikian semua subyek hukum tanpa kecuali dalam perilakunya harus tunduk pada hukum. Begitupula sebaliknya, hukum harus memperlakukan semua orang tanpa pandang bulu (Equality before the law). Dalam negara hukum, hukum sebagai instrumentalis tidak sekedar berfungsi sebagai penjaga ketertiban, tetapi yang lebih penting adalah untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih baik bagi rakyat. Dalam tataran globalisasi bisnis yang begitu progresif, maka akomodasi terhadap hukum yang dapat mendukungnya adalah model hukum bertipe responsif, yang lebih menitik beratkan pada aspek-aspek praktis adaptif sehingga implementasinya akan bersinergi atau tumbuh dengan basis sosial perkembangan bisnis.

Bagi Indonesia yang memiliki karekteristik penduduk heterogen dan letak geografis antara daerah yang spesifik, menuntut penguatan desentralisasi sebagai suatu hal yang mutlak dalam kancah globalisasi perdagangan. Tarik ulur tentang kapasitas kewenangan antara pusat dan daerah mestinya harus dapat di eliminasi. Dari perspektif otonomi daerah, kegiatan perdagangan internasional harus dapat menunjang pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional didaerah, dan dipihak lain terbukanya peluang bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan kebijakan ekonomi regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerah. Dalam konteks ini, otonomi daerah akan memungkinkan lahirnya berbagai prakarsa pemerintah daerah yang dapat menunjang perputaran ekonomi di daerahnya. Posisi entikong yang strategis dan adanya akses formal perbatasan menyebabkan pergerakan komoditas barang dan manusia mengalami peningkatan. Aktivitas ekonomi cenderung lebih mengarah pada sisi pedagangan yang tumbuh akibat terbukanya pintu lintas batas formal entikong-serawak.

Berbagai aktivitas dan kegiatan perekonomian di daerah entikong terus maju dan berkembang sejak terbukanya akses tersebut. Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan tentang pengembangan kawasan perbatasan secara hukum berada dibawah tanggung jawab pemerintah daerah. Penyeralian urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah pada dasarnya menjadi kewenangan dan tanggung jawab daerah sepenuhnya. Daerah yang menentukan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan, maupun yang menyangkut segala pembiayaan. Kewenangan pemerintah pusat hanya sampai pintu-pintu perbatasan (Border gate) yang meliputi aspek kepabeanan, keimigrasian, karantina, keamanan dan pertahanan (CIQS). Mekanisme penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: 1. Penyerahan penuh, artinya baik dari asasnya (prnsip-prinsipnya) maupun tentang cara menjalankan kewajibannya diserahkan semua kepada pemerintah daerah. 2. Penyerahan tidak penuh, artinya penyerahan hanya mengenai cara menjalankannya sedangkan asasnya (prinsip-prinsipnya) ditetapkan oleh pemerintah pusat sendiri. Kawasan perbatasan Indonesia khususnya di kawasan Entikong-Kalimantan barat dengan negara bagian Serawak-Malaysia masih tertinggal dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Kebijakan pengembangan kawasan perbatasan oleh pemerintah pusat dan daerah masih relatif lambat. Hal ini dikarenakan belum adanya payung hukum yang jelas mengenai lembaga khusus ditingkat pusat yang memiliki otoritas penuh dalam pengembangan kawasan perbatasan.

Kehadiran Undang-undang Nomor 43 tahun 2008 tentang wilayah negara diharapkan menjadi payung hukum bagi pemerintah pusat dan daerah dalam pengembangan wilayah perbatasan. Pemerintah daerah sendiri belum memiliki kewenangan dalam mengelola kawasan perbatasan dikarenakan : 1. Belum memenuhinya kapasitas daerah pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan perbatasan mengingat penanganannya bersifat lintas administrasi wilayah pemerintah dan sektoral, sehingga masih memerlukan koordinasi dari institusi yang secara hirarki lebih tinggi. 2. Belum tersosialisasinya peraturan dan perundang-undangan mengenai kawasan perbatasan. 3. Terbatasnya anggaran pembangunan pemerintah daerah. 4. Masih adanya tarik menarik pemerintah pusat-daerah.

Dengan adanya suatu peraturan yang mengatur disepanjang perbatasan, yang dituangkan dalam suatu perjanjian maka diharapkan penduduk yang berada dikawasan perbatasan dalam melakukan perdagangan mengikuti proses atau aturan yang berlaku. Sehingga kerjasama tersebut akan menguntungkan kedua belah pihak yaitu menambah devisa masing-masing negara. Globalisasi sendiri telah memberikan peluang bagi terciptanya kesepakatan bersama untuk mengelolah pemerintahan dengan komitmen global, yaitu dengan meletakan tata pemerintahan yang baik (Good Government) dan akses responsitas warga masyarakat dalam pemerintahan, dimana rakyat ditempatkan dalam kedudukan sentral. Pemerintah harus mencari cara terbaik untuk mensejahterakan warganya, karena tugas pemerintah pada hakekatnya adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui format kewenangan yang dimilikinya. Secara politis hubungan Indonesia dan Malaysia diformalkan dalam hubungan diplomatik sejak tahun 1957 dan kemudian hubungan tersebut dituangkan dalam perjanjianperjanjian yang pada intinya berisi bentuk kerjasama yang saling menguntungkan dan bersahabat. Salah satu perjanjian antara Indonesia dan Malaysia adalah pembentukan General Border Committee (GBC) pada tahun 1972. Bagian dari GBC sendiri adalah Kelompok Kerja Sosial Ekonomi (yang selanjutnya lebih dikenal dengan istilah Sosek Malindo) yang dibentuk pada tahun 1985.

Secara umum tujuan dari sosek malindo adalah meningkatkan kesejahteraan dikawasan perbatasan kedua negara. Kenyataan yang terjadi bahwa terdapat perbedaan tingkat kesejahteraan yang cukup signifikan antara masyarakat di wilayah Kalimantan barat dengan masyarakat di wilayah Serawak. Salah satu bentuk perjanjian yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan pemerintah Malaysia adalah perjanjian tentang perdagangan lintas batas barang. Fungsi kontribusi mengenai lintas batas orang maupun barang mempunyai arti penting terhadap ketahanan nasional suatu bangsa, dimana daerah ini mempunyai nilai yang strategis bagi penduduk yang berada didalam dearah lintas batas terutama untuk mengadakan transaksi jual beli barang demi kepentingan hidupnya. Wilayah perbatasan merupakan tempat keluar dan masuknya orang dan barang yang dilakukan oleh penduduk dua negara yang saling berhubungan berdasarkan atas kepentingan yang dimiliki atau juga atas faktor persamaan budaya atau adat istiadat. Sosek malindo memiliki fungsi koordinasi kerjasama sub regional antar negara (Pemerintah Kalimantan Barat – Serawak) di bidang sosial ekonomi kedua negara. Sejauh ini salah satu persoalan mendasar dalam penanganan perbatasan adalah persoalan kelembagaan pengelola perbatasan.

Penanganan perbatasan di Kalbar yang selama ini dilakukan oleh suatu lembaga/ forum seperti joint commission (JCM) melalui Kelompok Kerja Sosek Malindo dan Pos Pemeriksa Lintas Batas (PPLB). Untuk mengatasi kegiatan penduduk dalam mengadakan jual beli barang yang dilakukan oleh mereka yang memiliki pas lintas batas pemerintah sudah mendirikan pos pemeriksa lintas batas (PPLB). PPLB tersebut merupakan bagian dari 6 (enam) PPLB yang telah di sepakati dengan pihak serawak untuk di buka dikawasan Kalimantan barat- Serawak (Paloh, Sajingan Besar, Jagoibabang, Entikong, Jasa Karangas Kagau dan Nanga Badau). Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dirasakan belum mencapai hasil yang maksimal, hal ini disebabkan penanganan yang dilaksanakan belum dilakukan secara terpadu dengan mengintegrasikan sektor terkait.

Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut adalah: – Belum adanya dasar hukum yang memadai sehingga menyebabkan ketidakjelasan wewenang yang dimiliki, baik oleh Pemerintah Propinsi, Kabupaten maupun Kecamatan dalam mengelola wilayah perbatasan. – Terbatasnya infrastruktur dan minimnya beberapa fasilitas penunjang yang mendukung berfungsinya CIQS (Bea Cukai/Kepabeanan, Keimigrasian, Karantina dan Keamanan).

Selain itu perlu adanya kerjasama dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Menurut pasal 3 UU No 12 tahun 2010 BNPP sendiri mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengkoordinasi pelaksanaan dan melaksanakan evaluasi pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah dan kawasan perbatasan. Bentuk kerjasama sendiri merupakan upaya untuk lebih mengoptimalkan potensi pasar kawasan nasional dan ragional. Inti kerjasama tersebut adalah mekanisme pasar bebas dan keterbukaan, baik terhadap perpindahan modal (investasi) maupun arus masuk barang impor. Masing-masing negara berusaha untuk menyesuaikan ketentuan aturan hukumnya dengan melalui kebijakan yang kadang-kadang menerobos prinsip kedaulatan yang dimilikinya, sehingga menimbulkan inkonsistensi aturan hukum dan bertentangan dengan prinsip hukum yang sudah ada sebelumnya. Hal itu dilakukan dalam rangka turut dalam perdagangan bebas. Perkembangan yang begitu pesat dalam pasar bebas, pasar akhirnya dipenuhi dengan berbagai jenis dan variasi barang dan/atau jasa yang pada umumnya merupakan produk sejenis maupun yang sifatnya komplementer satu dengan yang lainnya. Di versifikasi produk yang begitu luas dan didukung oleh kemajuan teknologi dan infrastruktur yang baik menyebabkan ruang gerak arus transaksi barang dan atau jasa semakin luas melintasi wilayah suatu negara.

Konsumen akhirnya dihadapkan pada suatu pilihan atas barang dan/atau jasa yang bervariasi baik yang berasal dari produk domestik maupun yang berasal dari luar negeri. Kondisi tersebut, disatu sisi dapat mendatangkan keuntungan pihak konsumen, karena konsumen memiliki keleluasaan dalam membeli barang yang berkualitas dengan harga bersaing untuk memenuhi kebutuhannya. Upaya pengaturan atau kebijakan dibidang perdagangan internasional paling tidak tergantung dari peran organisasi internasional, baik bersifat antara negara seperti yang tersebut diatas, maupun yang bersifat privat, misalnya seperti kamar dagang internasional (International Chamber of Commerce). Upaya organisasi internasional hingga dewasa ini lebih banyak pada upaya harmonisasi hukum daripada upaya unifikasi hukum. Upaya ini tampaknya wajar dilakukan mengingat perkembangan hukum perdagangan internasional yang cukup progresif. Upaya untuk mengkristalisasi aturan hukum perdagangan internasional yang sifatnya stabil dan berlaku lama tampak sangat sulit, mengingat setiap negara memiliki karakteristik yang relatif berbeda satu dengan yang lainnya. Adanya peraturan-peraturan yang mengatur tentang perdagangan itu sendiri diharapkan masyarakat di daerah perbatasan menaatinya, tetapi pada kenyataannya banyak masyarakat yang kurang memperhatikan tentang aturan yang mengatur tentang bagaimana perdagangan yang seharusnya mereka lakukan. Contohnya masih banyak penduduk yang tidak mengerti tentang barang yang boleh diperdagangkan dan siapa saja yang boleh melakukan perdagangan. Pada saat ini kawasan perbatasan belum di kelola secara baik dan belum adanya konsepsi yang jelas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Nama : Feny Novianti Fratiwi 

Sumber : https://media.neliti.com/media/publications/10661-ID-implementasi-dan-kebijakan-pemerintah-pusat-dan-pemerintah-daerah-terhadap-perda.pdf