Jual Beli Tanah Pertanian yang Menyebabkan Berlangsungnya Pemilikan Tanah Kurang dari Batas Minimum ( Studi Kasus di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)

Tanah merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada umat manusia di muka bumi. Tanah adalah kebutuhan dasar manusia. Mulai lahir sampai meninggal, tidak dipungkiri manusia membutuhkan tanah untuk tempat tinggal dan sumber kehidupan.

Indonesia merupakan negara agraris khususnya dibidang pertanian, maka telah menjadi sebuah kewajiban agar tanah harus dipelihara agar tidak rusak selalu siap untuk dipergunakan serta tidak bisa dipecah atau diperjual belikan bebas harus sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Pertanahan. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria selanjutnya disebut UUPA. Untuk mengatur pemanfaatan, pemilikan dan penguasaan tanah pertanian, Undang-Undang Pokok Agraria dalam pasal 17 menentukan tentang batas luas maksimum dan minimum tanah pertanian yang boleh dimiliki dan dikuasai oleh seseorang atau suatu keluarga, baik dengan hak milik atau hak-hak lainya. Ketentuan ini dimaksudkan agar seseorang (keluarga) dapat memiliki atau menguasa tanah pertanian tidak melebihi atau kurang dari ketentuan batas luas maksimum dan minimum, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup atau penghidupan bagi para petani. Pasal 8 Undang-undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 menyebutkan bahwa pemerintah mengadakan usaha-usaha agar supaya setiap petani sekeluarga memiliki tanah pertanian minimum 2 (dua) hektar, baik untuk sawah maupun lahan kering5. Berkaitan dengan dilakukanya penetapan batas minimum dua hektar maka diadakan larangan untuk menjual, membagi-bagikan atau memisahmisahkan tanah yang sudah ada sehingga menimbulkan berlangsungnya pemilik hak atas tanah yang luasnya kurang dari 2 (dua) hektar.

Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 56 Prp Tahun 1960 menyebutkan sebagai berikut : “pemindahan hak atas tanah pertanian, kecuali karena pembagian karena pewarisan, dilarang apabila pemindahan hak itu mengakibatkan timbulnya atau berlangsungnya pemilikan tanah yang luasnya kurang dari 2 Ha. Larangan Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian Presiden Republik Indonesia.Dalam rangka membangun masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-Undang No. 5/1960) menetapkan dalam pasal 7, bahwa agar supaya tidak merugikan kepentingan umum, maka pemilikan dan pengusahaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan. Keadaan m asyarakat tani Indonesia sekarang ini ialah, bahwa kurang lebih 60% dari para petani adalah petani-tidak-bertanah. Sebagian mereka itu merupakan buruh tani, sebagian lainnya mengerjakan tanah orang lain sebagai penyewa atau penggarap dalam hubungan perjanjian bagi-hasil. Para petani yang mempunyai tanah (sawah dan/atau tanah kering) sebagian terbesar masing-masing tanahnya kurang dari 1 hektar (rata-rata 0,6 ha sawah atau 0,5 ha tanah kering) yang terang tidak cukup untuk hidup yang layak. Tetapi di samping petanipetani yang tidak bertanah dan yang bertanah-tidak-cukup itu, kita jumpai petani-petani yang menguasai tanah-tanah pertanian yang luasnya berpuluh-puluh, beratus-ratus, bahkan beribu-ribu hektar.Tanah-tanah itu tidak semuanya dipunyai mereka dengan hak milik, tetapi kebanyakan dikuasainya dengan hak gadai atau sewa.Bahkan tanah tanah yang dikuasai dengan hak gadai dan sewa inilah merupakan bagian yang terbesar.Jelas pembentuk Undang-undang mengantisipasi timbulnya Tuan-tuan tanah. Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian Presiden Republik Indonesia tersebut tidak berlaku kalau penjual hanya memiliki bidang tanah yang luasnya kurang dari dua hektar dan tanah itu dijual sekaligus.”

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa pemindahan tanah pertanian yang luasnya dibawah batas minimum dua hektar kecuali karena pembagian warisan adalah dilarang apapun alasanya sepanjang melanggar Pasal 9 UU no 56 Prp tahun 1960 karena Undang-undang tersebut tidak memberikan celah untuk melakukan pemindahan tanah pertanian kecuali yang sudah diatur dalam undang-undang tersebut. Namun dalam prakteknya masih sering terjadi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, khususnya di kabupaten malang. Pelanggaran tersebut dikarenakan beberapa faktor ekonomi yang membuat mereka menjual sebagian dari tanah tersebut.

Dalam kenyataan diwilayah hukum Badan Pertanahan Kabupaten Malang, meskipun undang-undang melarang pemindahan tanah pertanian yang luasnya kurang dari 2 (dua) Hektar, akan tetapi permohonan pemindahan tanah pertanian tetap dilakukan dan dikabulkan, yaitu pemindahan tersebut di mohonkan atas sebidang tanah pertanian dengan Sertipikat Hak Milik yang riwayatnya adalah dari tanah konversi yang pada hakekatnya adalah perubahan hak lama atas tanah menjadi hak baru yang sekarang menjadi tanah pertanian dan sampai saat dimohonkan pemindahan adalah tetap tanah pertanian. Namun apabila dikaitkan dengan kasus yang terjadi di desa pandansari kecamatan poncokusumo kabupaten malang terjadi kasus pemindahan tanah pertanian dibawah 2 hektar yang mengakibatkan penyimpangan dari aturan Pasal 9 UU no 56 Prp tahun 1960. Karena Undang-undang menjelaskan bahwa tanah pertanian yang dibawah batas minimum tidak boleh dipecah, di daerah tersebut tidak terjadi ahli fungsi tanah pertanian yang berbasiskan sektor pertanian ke sektor industri, jasa, dan perdagangan atau menjadi kawasan industri atau lain sebagainya. Tetapi daerah tersebut masih menjadi kawasan pertanian yang wajib dilindungi serta tidak diperbolehkan dilakukannya perubahan pengalihan tanah secara bebas. Kita tidak boleh takut untuk mengakui bahwa hukum tanah nasional kita masih banyak mengandung kelemahan-kelemahan yang perlu diperbaiki. Untuk itu perlu dilakukan revisi yang tidak hanya berupa penyempurnaan, tetapi jika perlu dengan melakukan perubahan-perubahan atau pengantian terhadap 6Pasal 9 ayat ( 1 ) UU Nomor 56 Prp Tahun 1960 beberapa ketentuan UUPA maupun Undang-undang tetang tanah pertanian yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini atau tidak relevan lagi.

Berkaitan dengan permohonan pemindahan tersebut, Permohonan disertakan lampiran surat pernyataan alasan pemindahan mengetahui kepala Desa Bahwa Alasan pemindahan tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang sangat mendasar dengan menjual tanah pertanian secara sebagian, kemudian berdasar atas alasan tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang mengeluarkan kebijakan Aspek dan Tata Ruang guna mengabulkan permohonan pemindahan tanah pertanian tersebut, padahal Undang-undang sudah jelas melarang pemindahan tanah pertanian apapun alasanya kecuali pemindahan yang sudah ditentukan oleh undang-undang.

Berdasarkan uraian di atas maka timbul suatu permasalahan mengenai Mengapa badan pertanahan nasional melakukan pemindahan tanah pertanian yang berdasarkan Undang-undang No 56 Tahun 1960 Pasal 9 dilarang, serta apakah implikasi terhadap eksistensi tanah pertanian yang telah dipecah dan diterbitkan
sertipikanya.

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang diangkat dalam penulisan jurnal ini adalah sebagai berikut: 1) Mengapa kantor pertanahan melakukan pemindahan tanah pertanian (dalam rangka dialihkan pada pihak lain) padahal dilarang oleh Undang-undang Prp No. 56 Pasal 9 Ayat (1) ?, 2) Apakah implikasi terhadap eksistensi tanah pertanian yang telah dipecah dan diterbitkan sertipikanya ?

Nama : Eny Rufaidah

Sumber : https://media.neliti.com/media/publications/34950-ID-jual-beli-tanah-pertanian-yang-menyebabkan-berlangsungnya-pemilikan-tanah-kurang.pdf