Kajian Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kesenjangan Ekonomi Antar Daerah Pesisir Di Provinsi Bengkulu

Provinsi Bengkulu berada di bagian barat Pulau Sumatera dengan luas 19.813 km2. Letaknya memanjang sejauh 567 km, dari perbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara di bagian Utara, dan perbatasan dengan Provinsi Lampung di bagian Selatan. Batas bagian barat wilayah Provinsi Bengkulu adalah Samudera Indonesia dengan garis pantai sepanjang 525 km. Letaknya yang berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia, maka sebagian besar wilayah Provinsi Bengkulu adalah wilayah pesisir, dengan demikian sebagian besar penduduknya tinggal di wilayah pesisir tersebut. Wilayah pesisir mempunyai peran strategis dalam pembangunan nasional maupun daerah. Provinsi Bengkulu dibentuk berdasarkan UU No. 9 tahun 1967 yang terdiri dari empat Daerah Tingkat II, yaitu Kotamadya Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Kabupaten Rejang Lebong. Tiga dari empat daerah Tingkat II tersebut berada di sepanjang pesisir, yaitu Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan dan Kota Bengkulu (Witrianto, 2013 dalam Arianti dan Cahyadinata, 2014).

Provinsi Bengkulu mengalami pemekaran wilayah mulai tahun 2003, dimana sekarang ada enam kabupaten baru (Daerah Otonomi Baru, DOB) sebagai hasil dari pemekaran tiga kabupaten sebelumnya, yaitu : 1. Kabupaten Mukomuko, pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Utara, 2. Kabupaten Seluma, pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Selatan, 3. Kabupaten Kaur, pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Selatan, 4. Kabupaten Kepahiang, pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong, 5. Kabupaten Lebong, pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong, dan 6. Kabupaten Bengkulu Tengah, pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Utara, pada tanggal 24 Juni 2008.

Dua dari tiga kabupaten yang mengalami pemekaran wilayah merupakan wilayah pesisir, yakni Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Bengkulu Selatan. Kota Bengkulu terletak di wilayah pesisir namun tidak mengalami pemekaran, sementara Kabupaten Rejang Lebong walaupun mengalami pemekaran, namun tidak berada di wilayah pesisir. Daerah-daerah Tingkat II yang terletak di wilayah pesisir Provinsi Bengkulu sebelum dan setelah pemekaran tahun 2003 dapat dilihat pada Tabel 1 (Arianti dan Cahyadinata, 2014). Tabel 1. Daerah-daerah Pesisir di Provinsi Bengkulu Sebelum dan Setelah Pemekaran Wilayah Sebelum Pemekaran Setelah Pemekaran Daerah Induk (DI) Daerah Otonomi Baru (DOB) Daerah Mekar (DM) 1. Kab. Bengkulu Utara 1. Kab. Mukomuko 2. Kab. Bengkulu Tengah 1. Kab. Bengkulu Utara 2. Kab. Bengkulu Selatan 3. Kab. Mukomuko 4. Kab. Bengkulu Tengah 5. Kab. Seluma 6. Kab. Kaur 2. Kab. Bengkulu Selatan 3. Kab. Seluma 4. Kab. Kaur Berdasarkan Tabel 1, konsekuensi dari pemekaran itu adalah adanya Daerah Induk (DI), Daerah Otonomi Baru (DOB) dan Daerah Mekar (DM).

DM merupakan gabungan antara DI dan DOB. DOB dibentuk agar wilayah tersebut dapat mengembangkan diri berdasarkan potensi lokal yang dimiliki sehingga kesenjangan ekonomi dapat dikurangi dan aspek-aspek kesejahteraan lain dapat dicapai. Tujuan pemekaran wilayah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di segala aspek, serta mempermudah masyarakat untuk memperoleh akses pelayanan berbagai bidang kehidupan, sehingga kesejahteraan di segala bidang pun diharapkan bisa diwujudkan. Berdasarkan uraian di atas, maka perlu diangkat permasalahan bagaimanakah tingkat kesenjangan ekonomi antar daerah pesisir di Provinsi Bengkulu pada saat sebelum dan setelah pemekaran wilayah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak pemekaran wilayah terhadap tingkat kesenjangan ekonomi antar daerah pesisir di Provinsi Bengkulu.

Nama : Nyayu Neti Arianti

Sumber : https://media.neliti.com/media/publications/73792-ID-kajian-dampak-pemekaran-wilayah-terhadap.pdf