Kajian Efektifitas dan Kontribusi Pajak terhadap PAD Kabupaten Minahasa Utara

Pelaksanaan otonomi daerah yang menitikberatkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan (urusan) dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah yang bersangkutan.Penyerahan berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi ini memerlukan banyak faktor pendukung.Salah satu faktor pendukung yang secara signifikan menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan daerah untuk membiayai pelaksanaan kekuasaan/kewenangan yang dimilikinya.

PAD (Pendapatan Asli Daerah) merupakan sumber pembiayaan yang paling penting dimana komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah berdasarkan UU No. 28 Tahun2009 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Retribusi daerah atau retribusi UU No. 28 Tahun 2009 adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah adalah: 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD); 2. Dana Perimbangan; 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah: 1. Pajak Daerah; 2. Retribusi Daerah; 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan Lain-lain PAD yang sah.

Dalam upaya menciptakan kemandirian daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi factor yang sangat penting dimana PAD akan menjadi sumber dana dari daerah sendiri. Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa PAD hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah yang paling tinggi sebesar 20% (Kuncoro 2007:2).Ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat masih cukup tinggi.

Pajak Daerah secara garis besar dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu pajak daerah yang dipungut pemerintah daerah tingkat propinsi (Pajak Propinsi), berupa pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok, dan pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat Kabupaten/Kota, berupa pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan BPHTB. Sedangkan, retribusi daerah menurut UU No. 28 Tahun 2009 yaitu jasa umum dan jasa usaha.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, faktor kemampuan daerah merupakan hal yang penting, khususnya dalam era otonomi daerah.Kemampuan keuangan dan anggaran daerah pada dasarnya adalah kemampuan dari pemerintahan daerah dalam meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerahnya. Disini akan lebih mengarah pada aspek kemandirian dalam bidang keuangan, biasanya diukur dengan desentralisasi fiskal atau otonomi fiskal daerah, yang dapat diketahui melalui perhitungan kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total APBD serta kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD ( Susetyo, 2008: 39-53).

Dalam mengestimasi potensi PAD, diperlukan informasi dan tolak ukur yang riil terjadi di lapangan dan secara konkrit dikehendaki oleh masyarakat di daerah. Salah satu tolak ukur finansial yang dapat digunakan untuk melihat kesiapan daerah dalam pelaksanaannya adalah dengan mengukur seberapa jauh kemampuan keuangan suatu daerah. Salah satunya adalah dengan mengoptimalkan hasil pajak daerah yang sudah ada. Pajak daerah sebagai salah satu sumber PAD diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap PAD.

Manado-Bitung yang merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang terdiri darikecamatanKalawat,kecamatan Airmadidi, kecamatan Kauditan dan kecamatan Kema. Adanya r encana pembangunanJalanTol Manado-Bitung dan Pembangunan Jalur Kereta Api Pulau Sulawesi,memperkuat posisi strategis Kabupaten Minahasa Utara terhadap perkembangan ekonomidan rencana pengembangan metropolitan BIMINDO. Hal ini perlu dikelola secara baikagar dapat memberikan dampak positif bagi percepatan pembangunandi KabupatenMinahasa Utara dengan tetap memperhatikan aspek pembangunan berkelanjutan.

Realitas menunjukan bahwa PAD hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah yang paling tinggi sebesar 20% meunjukan bahwa Ketergantungan Pemerintah daerah kepada Pemerintah Pusat sangat besar.Seiring dengan semangat otonomi daerah di harapkan Pemerintah daerah bisa lebih kreatif menggali dan memanfaatkan potensi yang ada di daerah.Peningkatan PAD dari waktu ke waktu dalam rangka pembiayaan pembangunan di daerah merupakan ciri dari kemandirian suatu daerah. Akan tetapi apabila pemerintah terlalu menekankan pada perolehan PAD, maka masyarakat akan semakin terbebani dengan berbagai pajak dan retribusi dengan maksud “pencapaian target” (Widjaja 2005).Namun di satu sisi Pemerintah Daerah juga di haruskan untuk lebih bisa memanfaatkan dan menggali potensi – potensi PAD yang di dalamnya salah satu bersumber dari pajak dalam rangka pelaksanaan pembagunan di daerah.

Dalam rangka pemanfaatan potensi pajak untuk peningkatan PAD sehingga perlu adanya suatu kajian tentang besar kontribusi pajak terhadap PAD dan seberapa besar tingkat efektivitas pemungutan pajak yang ada di Kabupaten Minahasa Utara.

Nama : Daysi S.M.Engka

Sumber : https://media.neliti.com/media/publications/116484-ID-kajian-efektifitas-dan-kontribusi-pajak.pdf