Karakterisasi Sosial Ekonomi Dan Respon Masyarakat Terhadap Pengembangan Karet Di Hutan Produksi Jawa Barat

Konsumsi karet alam sebagian besar dilakukan oleh negara-negara industri maju dan negara produsen karet alam sendiri. Pada tahun 2014, jumlah konsumsi karet alam dunia mencapai 11,86 juta ton. Negara-negara konsumen utama karet alam dunia adalah China, India, Jepang, dan negara-negara produsen karet alam sendiri (Tabel 1). Pusat “grafitasi” konsumsi karet alam dunia pada saat ini berada di Asia, karena lebih dari 71% konsumsi karet alam dilakukan oleh negara-negara Asia.

Komoditas perkebunan menjadi andalan bagi pendapatan nasional dan devisa negara Indonesia, yang nilai ekspornya pada tahun 2013 mencapai USD 29.476 milyar atau setara dengan IDR 353.713 trilyun (asumsi 1 USD = Rp 12.000). Karet merupakan komoditas ekspor yang cukup besar bagi Indonesia, pada tahun 2013 ekspor karet alam mengalami kenaikan menjadi 2,70 juta ton dengan nilai ekspor sebesar USD 6.906,95 juta, dan pada tahun 2014 volume ekspor karet alam mengalami penurunan 2,91% menjadi 2,6 juta ton dengan nilai USD 4.741,49 juta (Badan Pusat Statistik [BPS], 2014).

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010, tentang tata cara perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, pengertian hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Hutan produksi dibagi menjadi tiga golongan, yaitu (1) hutan produksi tetap, (2) hutan produksi terbatas, dan (3) hutan produksi yang dapat dikonversi. Hutan produksi yang dapat dikonversi merupakan kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pembangunan di luar kegiatan kehutanan. Tanaman karet (Hevea brasiliensis Muell Arg) merupakan komoditi hasil hutan bukan kayu yang termasuk dalam kelompok tanaman penghasil getah yang dapat diusahakan di kawasan hutan (Lampiran Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.35/Menhut-II/2007). Namun demikian, selain menghasilkan getah, tanaman karet juga dapat menghasilkan kayu.

Karet memiliki sifat-sifat yang umumnya dimiliki oleh jenis tanaman hutan lainnya, baik dari sisi ekonomi maupun ekologi sebagai berikut : (1) Tanaman karet sebagai penghasil kayu, (2) Tanaman karet sebagai penambat karbon, (3) Tanaman karet sebagai tanaman konservasi (Nugroho, 2012). Nugroho (2012) juga menyebutkan bahwa menurut kajian Indonesian Sawn Timber and Woodworking Association (ISWA) seluruh bagian tanaman karet dapat dimanfaatkan. Tunggul dan cabang akar (15%) dapat dijadikan arang dan papan partikel, batang bekas sadapan (15-20%) dapat dijadikan papan gypsum dan parquet (flooring), batang bekas sadapan (20-25%) untuk furnitur, kayu lapis dan kayu rekonstruksi (Laminated Veneer Lumber/LVL) dan batang di atas batang sadapan (10-15%) dapat dijadikan kayu olahan. Selain itu, cabang utama dan kedua bisa menghasilkan produk kerajinan tangan, mainan serta papan serat. Ranting dan daun dapat dikomposkan atau dijadikan arang (Kaban, 2009). Chantuma, Kunarasiri, dan Chantuma (2012) juga melaporkan bahwa setiap satu pohon karet yang berumur 25 tahun menghasilkan hingga 822,4 Kg biomassa dengan kandungan karbon mencapai 44,52%.

Pembangunan kehutanan menurut Arief (2001) merupakan upaya pengelolaan sumber daya hutan secara lestari dan pemanfaatan hutan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sedangkan pengelolaan hutan merupakan aplikasi teknik pengusahaan dan prinsip-prinsip mengoperasionalkan sifat-sifat hutan (Simon, 1993). Paradigma baru dalam pembangunan kehutanan adalah pembangunan yang berkelanjutan, dimana pembangunan kehutanan harus berdasarkan pendekatan intra generasi dan inter generasi. Menurut Muschett (1977) komponen pembangunan kehutanan yang berkelanjutan harus memenuhi tiga komponen, yaitu ekologi, sosial budaya dan ekonomi. Pembangunan kehutanan terus berlangsung meskipun sebagian lahan ada yang dikonversi menjadi karet.

Pengelolaan hutan yang dilakukan oleh Perusahaan A sebagai pengelola hutan produksi di Jawa Barat dan Banten mengalami redesain sejak tahun 2012. Langkah tersebut dilakukan untuk mengakomodasi kepentingan kawasan lindung, kepentingan bisnis keamanan lingkungan, serta ekonomi masyarakat desa hutan sekitarnya. Saat ini bisnis Perusahaan A telah dikembangkan lebih luas yaitu albasia atau sengon, karet, wisata hutan, dan lainnya. Perkembangan disesuaikan dengan kondisi alam Jawa Barat, dan menyeimbangkan aspek kepentingan aspek lingkungan, dimana pendapatan bisnis dari jasa lain digunakan untuk mensubsidi hutan-hutan lindung. Keseimbangan dijaga dengan menyeimbangkan aspek umum dari perlindungan hutan dan alam, serta kepentingan bisnis untuk dirinya sendiri. Pada periode tahun 2012-2025 dibangun perkebunan karet seluas ± 10.369 Ha secara bertahap di beberapa wilayah hutan produksi di Jawa Barat. Pembangunan kebun karet disesuaikan dengan kondisi agroekosistemnya, terutama topografi datarbergelombang dan asal vegetasi hutan kayu. Kelas kesesuaian lahan untuk tanaman karet diidentifikasi sebagai kelas S2 (Sesuai). Kelas kesesuaian lahan ini akan mempengaruhi produktivitas karet atau lateksnya.

Hasil analisis finansial pada lahan tersebut dinilai layak, dengan ketentuan nilai NPV > 0, B/C >1 dan IRR > suku bunga yang berlaku. Pada saat produksi karet turun hingga 15%, harga karet turun hingga 14,6%, harga sarana produksi pupuk naik 125%, dan upah tenaga kerja naik hingga 84%, usaha perkebunan karet secara finansial masih layak untuk dilaksanakan (Pusat Penelitian Karet [Puslit Karet], 2015). suatu perencanaan pembangunan kebun karet tidak hanya dilihat dari sisi ekonomi dan tanah saja, namun juga sangat penting dilakukan analisis dari sisi sosial masyarakat sekitar, sehingga keberlangsungan pembangunan kebun karet dapat berjalan dengan lancar dan meminimalisir konflik dengan kepentingan masyarakat dan lembaga masyarakat sekitar hutan produksi.

Tujuan dari penulisan artikel ini adalah menyajikan informasi mengenai kondisi sosial masyarakat sekitar hutan produksi yang akan dikembangkan menjadi kebun karet.

Nama : Titik WIDYASARI

Sumber : https://media.neliti.com/media/publications/123701-ID-karakterisasi-sosial-ekonomi-dan-respon.pdf