Kesiapan Hakim dan Peraturan Perundang-Undangan dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah di Pengadilan Agama Purwokerto

Pesatnya perkembangan ekonomi syari’ah yang sangat signifikan terutama pada perbankan syari’ah dan Lembaga Keuangan Syari’ah berimplikasi pada semakin besar kemungkinan timbulnya permasalahan atau sengketa antara pihak penyedia layanan dengan masyarakat yang dilayani.

Mengantisipasi kemungkinan tersebut, diperlukan adanya lembaga penyelesaian sengketa yang mempunyai kredibilitas dan berkompeten sesuai bidangnya, yaitu bidang ekonomi syari’ah. Penyelesaian sengketa bisa dilakukan melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Litigasi berarti penyelesaian sengketa hukum melalui jalur pengadilan, sedangkan non litigasi berarti penyelesaian sengketa hukum diluar jalur pengadilan. Jalur non litigasi sering disebut dengan penyelesaian sengketa alternatif; ADR (Alternative Disppute Resolution).

Diberlakukannya Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan signifikan terhadap eksistensi Peradilan Agama. Perubahan mendasar adalah penambahan keluasan kewenangan menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah. Sesuai dengan ketentuan pada pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 yang berbunyi “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, warisan, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari’ah”(Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2006).

Istilah ekonomi syari’ah dalam penyebutan pasal 49 menegaskan bahwa pengadilan agama tidak hanya dibatasi pada penyelesaian sengketa di perbankan syari’ah saja, melainkan juga meliputi semua bidang ekonomi syari’ah lainnya. Dalam hal ini telah diuraikan pada penjelasan pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syari’ah antara lain meliputi: bank syari’ah, lembaga keuangan syari’ah, asuransi syari’ah, reasuransi syari’ah, reksadana syari’ah, obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah, sekuritas syari’ah, pembiayaan syari’ah, pegadaian syari’ah, dana pensiun lembaga keuangan syari’ah dan bisnis syari’ah. Pengadilan Agama sebagai lembaga litigasi yang diberi kewenangan baru harus mempersiapkan segala aspek yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ekonomi syari’ah. Kesiapan aparatur pengadilan agama baik hakim, panitera maupun jurusita dalam menguasai tentang ilmu ekonomi pada umumnya dan ilmu ekonomi syari’ah pada khususnya tentu menjadi syarat mutlak, disamping juga harus menguasai hukum acaranya. Asumsi itu sangat rasional, sebab ketika diimplementasikan undang-undang tersebut diharapkan jangan sampai ada aparaturnya (jurusita, panitera dan hakim) yang tidak mengetahui atau belum memahami ekonomi syariah dan prosedur penyelesaiannya.

Penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah yang dilaksanakan atas prinsip-prinsip syari’ah melalui mekanisme litigasi pengadilan agama terdapat beberapa kendala, antara lain belum tersedianya hukum formil sebagai pegangan para hakim dalam memutus perkara yaitu belum terkodifikasinya Kompilasi Hukum Acara Ekonomi Syari’ah. Disamping itu, masih banyak para aparat hukum yang belum mempunyai kompetensi dengan baik dibidang ekonomi syari’ah atau hukum bisnis Islam. Data perkara ekonomi syari’ah yang masuk di Pengadilan Agama Purwokerto masih terhitung sedikit dibanding Pengadilan Agama Purbalingga yang sudah mencapai 22 perkara. Awal tahun 2016 Pengadilan Agama Purwokerto baru memutus 5 perkara ekonomi syari’ah, sedangkan Pengadilan Agama Purbalingga sudah memutus 21 perkara ekonomi syari’ah.

Nama : Safitri Mukarromah

Sumber : https://media.neliti.com/media/publications/70653-ID-kesiapan-hakim-dan-peraturan-perundang-u.pdf