Kewenangan TNI Al dalam Pelaksanaan Yurisdiksi Penjualan Bbm oleh Kapal Asing di Zeei

Dunia masa kini tidak luput dari ancaman dan tantangan yang serius dan tidak dapat diatasi oleh hanya satu negara saja, ancaman berupa ancaman sosial dan ekonomi, konflik antar negara, konflik internal, terorisme, senjata nuklir dan biokimia, serta kejahatan lintas batas negara yang terorganisir. Untuk menghadapi tantangan dan ancaman terhadap keamanan bersama secara multilateral dengan di antisipasi dengan konvensi PBB menentang tindak pidana terorganisasi atau konvensi Palermo tahun 2000 tentang konvensi perserikatan bangsa-bangasa menentang tindak pidana transnasional yang terorganisasi1 yang telah di ratifikasi dengan Undang-undang nomor 5 tahun 2009 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa menentang tindak pidana transnasional yang terorganisasi.

Negara kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang berciri nusantara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan periran pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah dibawahnya, serta ruang udara diatasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung didalamnya sesuai pasal 1 ayat 1 Undangundang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.3 Sebagai negara kepulauan menurut konvensi PBB tentang hukum laut (United Nations Convention on the law of the sea) 1982 yang telah diratifikasioleh Undangundang nomor 17 tahun 1985 Tentang pengesahan Konvensi Perserikatan bangsabangsa tentang hukum laut. Sesuai dengan pasal 46.

Indonesia memiliki kedaulatan atas perairan yang di tutup oleh atau terletak di sebelah dalam dari garis pangkal lurus kepulauan yang di sebut perairan kepulauan, serta memiliki 1 Romli Atmasasmita, Peran Hukum dalam Pembangunan di Indonesia, Remaja Rusdakarya, Bandung, 2013, hlm. 324. 2 Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 2009 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4960 Tahun 2009. 3 Lembaran Negara Nomor 177 Tahun 2008 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4925 Tahun 2008. 4 Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1985 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3319 Tahun 1985.

Laut teritorial, zona tambahan dan zona ekonomi eksklusif sesuai dengan pasal 48 konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hukum laut. Indonesia menggabungkan zona-zona maritim ini secara bersamaan dalam satu istilah yang di sebut perairan Indonesia sesuai dengan pasal 1 UndangUndang nomor 6 tahun 1996 tentang perairan. Berdasarkan Undang-Undang nomor 6 tahun 19965 tentang perairan Indonesia pada pasal 4 disebutkan Indonesia mempunyai kedaulatan di perairan Indonesia dimana wilayahnya terdiri dari perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial Indonesia. Dengan adanya pembatasan itu secara jelas Indonesia tidak memiliki kedaulatan di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen Indonesia. Pembatasan penunujukan wilayah kedaulatan negara Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam UNCLOS 1982 sebagai negara kepulauan/pantai hanya mempunyai hak berdaulat dilandas kontinen sesuai dengan pasal 77 dan Zona Ekonomi Eksklusif sesuai pasal 56.

Berdasarkan ketentuan pasal 56 dalam UNCLOS 1982 tersebut ditetapkan bahwa dalam zona ekonomi eksklusif negara pantai mempunyai hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut serta tanah di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi zona ekonomi tersebut, dalam pasal 57 konvensi hukum laut 1982 bahwa setiap negara pantai berhak untuk menetapkan Zona Ekonomi Eksklusifnya yang jaraknya tidak boleh melebihi 200 mil laut di ukur dari garis pangkal laut yang sama yang digunakan untuk mengukur lebar laut teriotialnya.6 Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia telah di implementasikan dengan undangundang nomor 5 tahun 19837 yang dilengkapi dengan peraturan pemerintah nomor 15 tahun 1984 tentang pengelolaan sumber daya hayati laut di zona ekonomi ekslusif Indonesia8. Namun pada saat ini telah terjadi permasalahan hukum di zona ekonomi eksklusif diluar kegiatan eksplorasi, eksploitasi, dan pengelolaan sumber daya hayati.Terutamaillegal fuelingyang berkaitan dengan 5 Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 1996 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647 Tahun 1996. 6 Nur Yanto, Memahami Hukum Laut Indonesia, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014, hlm. 30. 7 Lembaran Negara Nomor 44 Tahum 1983 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3266 Tahun 1983. 8 Dina Sunyowati, Buku Ajar Hukum Laut, Unair, Surabaya, 2013, hlm. 14. illegal fishing dilakukan secara teorganisir dan internasional.

Selain itu yang dapat di katagorikan suatu kejahatan atau tindak pidana termasuk dalam kejahatan internasional untuk menetukan hal tersebut di ketahui dengan menganalisa tempat kejadian, kewarganegaraan dari pelaku dan korban, obyek berupa harta benda milik pihak asing, dan tersentuhnya nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesadaran hukum umat manusia10 sehingga dengan demikian terhadap pelaku kejahatan tersebut setiap negara berhak dan berkewajiban untuk menangkap dan menahan dan menuntut serta mengadili pelaku kejahatan tersebut. Tugas untuk menjaga dan mengamankan kedaulatan negara Indonesia dilaut terutama diwilayah perairan dan wilayah yurisdiksi11 dinyatakan secara tegas pada pasal 9 huruf b Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dinyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut bertugas “menegakkan hukum dan menjaga keamanan wilayah laut yuridiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukun internasional yang telah disertifikasi” sedangkan pasal 14 Undang-Undang nomer 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif menyebutkan aparatur penegak hukum dibidang penyidikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah Perwira Tentara Nasional Indonesia yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Adapun kewenangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dalam menegakkan kedaulatan dan penegakan hukum merupakan penjabaran tugas yang diemban Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut sebagai komponen utama pertahanan negara dilaut yang bertugas untuk menjaga integritas wilayah Republik Indonesia dan mempertahankan stabilitas keamanan dilaut serta melindungi sumber daya alam dilaut dari berbagai bentuk gangguan keamanan dan pelanggaran hukum diwilayah perairan yurisdiksi nasional Indonesia. Yang telah dijabarkan dalam pasal 9 Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Dalam pasal tersebut diatur materi pokok antara lain : penegakkan kedaulatan, penegakan hukum dan keamanan laut, tugas diplomasi, pembangunan dan pengembangan matra laut, dan pemberdayaaan wilayah 9 Susanto, Komando dan Pengendalian Keamanan dan Keselamatan Laut, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015, hlm. 26. 10 Anis Widyawati, Hukum Pidana Internasional, Sinar grafika, Jakarta, 2014, hlm. 44. 11 Pasal 7 UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. pertahanan laut. Yang bertujuan guna mewujudkan peningkatan pembangunan nasional untuk kesejahteraan rakyat.

Namun dalam kegiatan penegakan hukum di laut yurisdiksi khususnya di Zona Ekonomi Eksklusif telah terjadi perubahan dinamika bentuk kejahatan transnasional di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia diluar dari jenis kejahatan yang telah ditentukan oleh konvensi perserikatan bangsa-bangsa, khususnya tentang tindak pidana penjualan bahan bakar minyak oleh kapal berbendera asing dikawasan zona ekonomi eksklusif Indonesia, permasalahan ini menimbulkan keragu-raguan oleh petugas penegak hukum di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesiakarna tindak kejahatan tersebut diluar jangkauan hukum nasional dan internasional sehingga masalah ini belum dapat diatasi secara tuntas oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.

Nama : Heryuda 

Sumber : https://media.neliti.com/media/publications/35671-ID-kewenangan-tni-al-dalam-pelaksanaan-yurisdiksi-penjualan-bbm-oleh-kapal-asing-di.pdf