Kompetensi Absolut Pengadilan Agama dalam Menangani Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Pontianak

Pengadilan Agama sebagai salah satu dari 4 (empat) lembaga peradilan yang ada di Indonesia. Semenjak diundangkannya UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, mempunyai wewenang baru sebagai bagian dari yurisdiksi absolutnya, yaitu kewenangan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah. Wewenang baru tersebut bisa dikatakan sebagai tantangan dan sekaligus peluang bagi lembaga peradilan agama. Dikatakan sebagai tantangan karena selama ini bagi Pengadilan Agama belum ada pengalaman apa pun dalam menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah, sehingga kalaupun sekiranya datang suatu perkara tentang sengketa ekonomi syariah, maka bagi lembaga Peradilan Agama ini mesti mencari dan mempersiapkan diri dengan seperangkat peraturan perundangan maupun norma hukum yang terkait dengan persoalan ekonomi syariah.

Kompetensi peradilan agama secara tegas diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menentukan bahwa: Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari’ah. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006, menyatakan bahwa: Penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syari’ah, melainkan juga di bidang ekonomi syari’ah lainnya. Yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49.

Kemudian terkait ekonomi syariah, penjelasan Pasal 49 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “ekonomi syariah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi: bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyebutkan bahwa: (1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus terlebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum; (2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputuskan oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49. Penjelasan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyebutkan cukup jelas. Sedangkan penjelasan ayat (2) ketentuan ini memberi wewenang kepada Pengadilan Agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 apabila subjek sengketa antar orang-orang yang beragama Islam.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah mencakup: 1. Kewenangan memutus sengketa mengenai sah tidaknya akad yang diperjanjikan oleh lembaga ekonomi syariah (misalnya perbankan) dengan nasabah; 2. Kewenangan memutus sengketa mengenai hak milik dari barang atau aktiva yang dijadikan jaminan oleh salah satu pihak dalam perjanjian atau akad; 3. Kewenangan memutus sengketa keperdataan lainnya dalam lapangan ekonomi syariah. Namun dalam pelaksanaannya, kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah belum berjalan secara efektif. Hal ini bisa dilihat dari hasil penelitian dan observasi yang dilakukan penulis, bahwa sejak dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, hingga saat ini belum ada satupun perkara sengketa ekonomi syariah yang ditangani oleh Pengadilan Agama Pontianak.

Belum efektifnya kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam menangani perkara ekonomi syariah disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain: 1. Adanya Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah dan Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 2. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai kompetensi absolut dari Pengadilan Agama dalam menangani perkara ekonomi syariah.

Nama : SRI SUWASTIN

Sumber : https://media.neliti.com/media/publications/10595-ID-kompetensi-absolut-pengadilan-agama-dalam-menangani-perkara-ekonomi-syariah-di-p.pdf