Tanggung Jawab Pengembang Apartemen Green Pramuka City di Jakarta (Studi Kasus Jual-beli Apartemen)

, , Leave a comment

Kebutuhan akan tempat tinggal yang layak merupakan kebutuhan makhluk hidup diseluruh dunia, tidak saja di negara-negara yang
berkembang tetapi juga di negara maju. Pembangunan perumahan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia, sekaligus untuk meningkatkan mutu kualitas hidup, memberi arah pada pertumbuhan wilayah, memperluas lapangan kerja kerja serta menggerakan kegiatan ekonomi dalam peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Perumahan merupakan kebutuhan dasar manusia, baik untuk tempat tinggal, tempat usaha, perkantoran dan lain sebagainya. Oleh karena itu upaya pembangunan perumahan dan pemukiman terus ditingkatkan utnuk menyediakan julah perumahan yang semakin banyak dan dengan harga terjangkau. Tidak hanya itu, perumahan juga tidak bisa dilihat sebagai sarana hidup manusia saja tetapi lebih dari itu merupakan proses bermukim manusia dalam menciptakan tatanan hidup untuk masyarakat dan dirinya dalam menampakkan jati diri. Namun demikian, belum semua anggota masyarakat dapat menikmati dan memiliki rumah yang layak, sehat, aman dan serasi. Hal yang menjadi dilema utama dalam pembangunan perumahan adalah penyediaan tanah sebagai pusat operasionalnya. Penyediaan tanah dari hari kehari semakin terbatas baik dilihat dari kuantitas dan kualitasnya. Sedangkan kegiatan pembangunan maju begitu cepat terutama di kota seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Fasilitas hunian atau shelter merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi kesejahteraan fisik, psikologi, sosial dan ekonomi penduduk di seluruh negara, baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Pembangunan rumah susun atau apartemen sebagai fasilitas hunian merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah kebutuhan perumahan dan pemukiman terutama di daerah perkotaan yang jumlah penduduknya terus meningkat, karena dengan pembangunan rumah susun atau apartemen dapat mengurangi penggunaan tanah, ruang terbuka lebih lega dan sebagai salah satu cara peremajaan kota bagi daerah kumuh. Apartemen ini bisa dijadikan lahan bisnis yang mumpuni bagi para pengembang/pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan sebesarbesarnya. Bukan hanya dari segi Pengelola saja namun juga mendorong serangkaian aktivitas sektor ekonomi lain. Seluruh kegiatan ekonomi baik dalam bidang jasa maupun barang pada dasarnya akan selalu membutuhkan produk rumah susun atau apartemen sebagai salah satu faktor produksi.

Bagi pembeli, Apartemen merupakan tempat yang sangat dibutuhkan untuk menjadi tempat untuk tinggal. Baik pihak pengelola Apartemen dan pihak pembeli melakukan suatu perjanjian untuk saling mengikatan diri. Bahkan tidak jarang jual beli satuan rumah susun ini dilakukan pada saat rumah susun atau apartemen masih berada dalam perencanaan pelaksaan jual beli satuan unit apartemen yang seperti ini dilakukan dengan cara memesan terlebih dahulu atas unit yang akan dibeli atau melakukan indent untuk memper oleh satuan apartemen dengan membayar sejumlah uang pengikat.

Untuk melindungi konsumen agar Pengelola tidak wanprestasi maka pemerintah menerbitkan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat No11/KPTS/1994 tentang Pedoman Perikatan Jual Beli satuan rumah susun tujuan adalah untuk mengamankan kepentingan kedua belah pihak agar terdapat keadilan yang setara6. Dalam melakukan transaksi jual-beli setelah pemesanan dilakukan maka kedua belah pihak akan membuat suatu Perjanjian yangkemudian dituangkan dalam perikatan pendahuluan atau perikatan jual beli atau yang lebih dikenal dengan sebutan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (“PPJB”) Dengan melihat kewajiban utama Developer selaku penjual apartemen maupun kewajiban utama konsumen selaku pembeli apartemen, dapat ditarik kesimpulan bahwa kewajiban utama Developer menyerahkan apartemen sebagai obyek perjanjian jual beli pada dasarnya hak utama dari konsumen selaku pembeli.

Demikian pula sebaliknya, kewajiban utama pembeli membayar harga apartemen sesuai dengan perjanjian jual beli adalah merupakan hak utama dari Developer selaku penjual. Hal ini berarti ada hubungan timbal balik antara kewajiban Developer selaku penjual apartemen dan kewajiban konsumen selaku pembeli apartemen dengan hak-hak dari masing-masing pihak. Setiap hubungan hukum yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat tidak luput dari suatu permasalahan atau sengketa baik yang dapat dinilai dalam skala kecil atau bahkan skala besar.

Hal ini pun terjadi di dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara Developer dengan Konsumen atau pembeli Apartemen. Pada tahun 2015 ditemukan permasalahan pada Apartemen Green Pramuka City yang mana pada awal perjanjian sertifikat atas Unit Apartemen akan diberikan 2 tahun setelah pembelian unit oleh para penghuni tower tahap pertama, tetapi pada kenyataannya di Apartemen Green Pramuka City setelah hampir 3 tahun tinggal sertifikat tak kunjung turun dan juga pada saat itu pengelola green pramuka city mengeluarkan kebijakan yang dirasa sangat sepihak oleh para penghuni seperti masalah perpakiran apartemen. Yang mana pada awalnya para penghuni Green Pramuka City dibebankan Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) perbulannya, tetapi sebagai member/penghuni hanya diperbolehkan parkir di Basement 2, basement 2 merupakan lantai parkir paling bawah dan tidak diperbolehkan parkir di area lantai lain, dan apabila parkir di area lain maka para penghuni dikenakan biaya tambahan Rp 3000 (tiga ribu rupiah) perjam-nya, serta tidak adanya kompromi antara pengelola dengan penghuni mengenai tarif IPL, yang dirasa oleh beberapa orang apartemen green pramuka city memiliki tarif IPL yang cukup mahal dibandingkan dengan apartemen yang memliki kelas yang sama dengan apartemen green pramuka city.

Nama : Firas Sofiani Falihah

Sumber : https://media.neliti.com/media/publications/70018-ID-tanggung-jawab-pengembang-apartemen-gree.pdf